Senin, 31 Agu 2026
light_mode
Beranda » Perbankan » OJK Cabut Izin 6 BPR hingga Maret 2026, Nasabah Diminta Tetap Tenang

OJK Cabut Izin 6 BPR hingga Maret 2026, Nasabah Diminta Tetap Tenang

  • account_circle say say
  • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat telah mencabut izin usaha enam Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sepanjang tahun 2026 hingga Maret. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan regulasi serta perlindungan terhadap konsumen di sektor perbankan. Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan pencabutan izin dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

“Selama tahun 2026 hingga saat ini, OJK telah mencabut enam izin usaha BPR,” ujar Dian dalam konferensi pers, Senin (6/4/2026).

Pada Maret 2026, OJK mencabut izin dua BPR, yakni PT BPR Koperindo Jaya yang berlokasi di Jakarta Pusat serta PT BPR Pembangunan Nagari di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Menurut OJK, pencabutan izin tersebut dilakukan karena kondisi keuangan dan tingkat kepatuhan bank yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam penanganan dampak penutupan bank, OJK memastikan telah berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Koordinasi ini bertujuan untuk menjamin keamanan dana nasabah. LPS akan melakukan pembayaran klaim simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dalam memperkuat sistem keuangan nasional.

Selain itu, OJK juga mendorong konsolidasi industri perbankan, khususnya BPR dan BPRS. Hingga kuartal I 2026, tercatat sebanyak 12 izin penggabungan bank telah diterbitkan.

Kebijakan konsolidasi ini diharapkan dapat memperkuat struktur industri perbankan agar lebih sehat dan berdaya saing. OJK pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memastikan simpanan ditempatkan pada bank yang terdaftar serta dijamin oleh LPS. Penutupan sejumlah BPR, menurut OJK, merupakan bagian dari langkah penyehatan industri perbankan dan bukan mencerminkan kondisi krisis sektor keuangan.

  • Penulis: say say

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga Cabe Rawit Hijau di Pasar Angso Duo Naik 12 Persen Menjadi Rp50.000 per Kilogram

    Harga Cabe Rawit Hijau di Pasar Angso Duo Naik 12 Persen Menjadi Rp50.000 per Kilogram

    • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga kebutuhan pokok atau sembako di Pasar Angso Duo, Kota Jambi, hari ini terpantau relatif stabil pada Kamis (29/1/2026). Berdasarkan data SIHARKO pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, terlihat mayoritas komoditas pangan tidak mengalami perubahan harga signifikan dibandingkan hari sebelumnya. Harga beras Belido tercatat dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram, sementara beras […]

  • Tunggu Peresmian, Indonesia Bakalan Punya Kilang Minyak Terbesar di Balikpapan

    Tunggu Peresmian, Indonesia Bakalan Punya Kilang Minyak Terbesar di Balikpapan

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Indonesia bersiap memiliki kilang minyak terbesar pada 2026 dengan kapasitas pengolahan mencapai 360.000 barel per hari (bph). Kilang tersebut merupakan Kilang Balikpapan yang dikembangkan melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan peresmian Kilang Balikpapan ditargetkan berlangsung pada […]

  • Tak Perlu ke Samsat, Begini Cara Cek Pajak Motor dan Mobil Lewat Aplikasi, Mudah dan Cepat

    Tak Perlu ke Samsat, Begini Cara Cek Pajak Motor dan Mobil Lewat Aplikasi, Mudah dan Cepat

    • calendar_month Jumat, 24 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kewajiban tahunan setiap warga negara Indonesia yang memiliki kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Kini, masyarakat tak perlu lagi datang langsung ke kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) untuk mengetahui besaran pajak kendaraan mereka. Berkat kemajuan teknologi digital, pengecekan pajak kini bisa dilakukan langsung melalui […]

  • KUR BRI Tembus Rp130,2 Triliun hingga September 2025, Sektor Pertanian Jadi Andalan

    KUR BRI Tembus Rp130,2 Triliun hingga September 2025, Sektor Pertanian Jadi Andalan

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam memperkuat sektor produktif terus menunjukkan hasil positif. Hingga akhir September 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI mencapai Rp130,2 triliun kepada 2,84 juta debitur, atau 74,40 persen dari total alokasi KUR tahun ini sebesar Rp175 triliun. Menariknya, penyaluran tersebut masih didominasi oleh sektor […]

  • Kenaikan Gaji PNS 2026 Masuk Perpres, Menkeu Purbaya Siapkan Keputusan Final

    Kenaikan Gaji PNS 2026 Masuk Perpres, Menkeu Purbaya Siapkan Keputusan Final

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah memastikan rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2026 telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di tengah dinamika ekonomi global. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih […]

  • BGN Setop 1.256 SPPG di Indonesia Timur, Tak Punya IPAL dan Sertifikat Higiene

    BGN Setop 1.256 SPPG di Indonesia Timur, Tak Punya IPAL dan Sertifikat Higiene

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Indonesia Timur mulai 1 April 2026. Langkah ini diambil karena ribuan SPPG tersebut belum memenuhi persyaratan dasar, yakni tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah […]

expand_less