Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Menkeu Purbaya Buka Peluang Kenaikan Gaji PNS 2026, Tapi Belum Ada Kepastian Resmi

Menkeu Purbaya Buka Peluang Kenaikan Gaji PNS 2026, Tapi Belum Ada Kepastian Resmi

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Rab, 22 Okt 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Kabar gembira bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang adanya kenaikan gaji PNS pada tahun 2026. Namun, Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi terkait besaran maupun waktu pelaksanaan kenaikan tersebut.

“Kalau kemungkinan selalu ada, cuma peluangnya berapa kami enggak tahu,” ujar Purbaya saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Pernyataan ini menjadi sorotan publik lantaran berbeda dengan sikap Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, yang sempat menyatakan tidak membuka peluang kenaikan gaji ASN pada 2026. Dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Agustus lalu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa mayoritas kapasitas fiskal negara difokuskan untuk program-program prioritas nasional, bukan untuk belanja pegawai.

Meski belum ada kepastian kenaikan gaji, pemerintah disebut tengah mematangkan sistem penggajian tunggal (single salary) untuk ASN.
Sistem ini bertujuan menyederhanakan komponen penghasilan dan menciptakan struktur gaji yang lebih adil dan transparan bagi seluruh pegawai negeri.

“Single salary akan membuat sistem penggajian lebih sederhana, efisien, dan memberikan kepastian kesejahteraan bagi ASN,” jelas Purbaya.

Jika kebijakan ini diterapkan, maka ASN tidak hanya akan menerima gaji pokok, tetapi juga tunjangan yang disesuaikan dengan kinerja dan jabatan. Pemerintah saat ini masih memprioritaskan stabilitas fiskal dan pembiayaan program strategis nasional, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, serta ketahanan pangan. Oleh karena itu, keputusan soal kenaikan gaji ASN masih menunggu hasil kajian anggaran dan proyeksi ekonomi tahun 2026.Kendati belum ada kepastian, sinyal dari Menteri Keuangan Purbaya menjadi angin segar bagi jutaan ASN di seluruh Indonesia. Kenaikan gaji PNS pada 2026 masih terbuka peluangnya, seiring pemerintah mematangkan reformasi sistem penggajian agar kesejahteraan pegawai negeri semakin meningkat di era pemerintahan baru.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Google Pantau Anda 24 Jam! Ini Cara Cepat Hapus Jejak Digital Secara Total

    Google Pantau Anda 24 Jam! Ini Cara Cepat Hapus Jejak Digital Secara Total

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Google memantau hampir seluruh aktivitas pengguna internet selama 24 jam penuh. Mulai dari lokasi, riwayat pencarian, situs yang dikunjungi, hingga aktivitas di YouTube, semuanya terekam sebagai jejak digital. Meski fitur pelacakan dapat dimatikan, banyak pengguna tidak menyadari bahwa Google tetap bisa mengumpulkan sebagian data lain di latar belakang. Bagi yang ingin menghentikan pemantauan […]

  • Prabowo Kejar Uang Koruptor untuk Biayai Digitalisasi Pendidikan Nasional

    Prabowo Kejar Uang Koruptor untuk Biayai Digitalisasi Pendidikan Nasional

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengejar dan menyita uang hasil korupsi demi membiayai program-program pendidikan nasional. Pernyataan ini ia sampaikan saat meluncurkan program Digitalisasi Pembelajaran di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025). Prabowo menyebut bahwa pemerintah berencana menyediakan smartboard atau panel interaktif digital (PID) di setiap ruang kelas di seluruh […]

  • BPS: Pengangguran di Jambi Turun Jadi 4,08 Persen per November 2025

    BPS: Pengangguran di Jambi Turun Jadi 4,08 Persen per November 2025

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi menunjukkan perbaikan pada November 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,08 persen, atau menurun 0,17 persen poin dibandingkan Agustus 2025. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025, jumlah angkatan kerja di Jambi mencapai 1,94 juta orang, meningkat 5,26 ribu […]

  • Rupiah Melemah, Investor Tunggu Data PDB Indonesia

    Rupiah Melemah, Investor Tunggu Data PDB Indonesia

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Rupiah merosot lagi. Dibuka saat mengawali perdagangan Kamis (5/2/2026), rupiah bergerak melemah 28 poin atau 0,17 persen menjadi Rp16.805 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.777 per dolar AS. Pelemahan rupiah terjadi seiring rilis data ekonomi AS. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,04% ke 97,65. Bersamaan dengan rupiah, beberapa mata uang kawasan Asia […]

  • Temui Investor, Airlangga Tegaskan Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia

    Temui Investor, Airlangga Tegaskan Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia

    • calendar_month Rab, 4 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas kebijakan ekonomi nasional di hadapan para investor institusional. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang digelar di Jakarta, Selasa (3/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menekankan bahwa pemerintah terus mengambil langkah-langkah terukur guna menjaga stabilitas pasar di tengah dinamika global dan perkembangan sektor […]

  • Bahlil Tegaskan Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika Harus Diproses Hukum

    Bahlil Tegaskan Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika Harus Diproses Hukum

    • calendar_month Jum, 24 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa temuan tambang emas ilegal di dekat kawasan Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) harus ditindak secara hukum. Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM hanya bertanggung jawab terhadap tambang yang memiliki izin resmi. “ESDM itu mengelola tambang yang ada izinnya. Kalau tidak ada […]

expand_less