Mendag Respons Usulan Penyaluran Minyakita 100 Persen oleh BUMN
- account_circle say say
- calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
- print Cetak
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons usulan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait rencana penyaluran minyak goreng rakyat Minyakita melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga 100 persen. Mengutip laporan CNN Indonesia, Jumat (17/4/2026), Budi menyatakan bahwa peningkatan porsi distribusi melalui BUMN dimungkinkan, selama mekanisme distribusi dan pasokan dapat berjalan dengan baik.
“Di Permendag itu kan minimal 35 persen. Minimal. Yang mau 65 persen, 70 persen itu enggak ada masalah. B2B nanti kita fasilitasi supaya produsennya bisa masuk ke BUMN pangan,” ujar Budi di Jakarta.
Saat ini, ketentuan distribusi Minyakita mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, minimal 35 persen penyaluran dilakukan melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food, sementara sisanya melalui jalur swasta.
Budi menegaskan, pemerintah tidak membatasi peningkatan porsi distribusi melalui BUMN di atas ambang minimal tersebut. Menurutnya, skema kerja sama bisnis antar pelaku usaha (business to business/B2B) dapat menjadi solusi untuk memperkuat distribusi.
“Kita kan juga memberdayakan. Banyak distributor swasta juga jalan. Jadi semua jalan bareng, enggak ada masalah,” katanya.
Lebih lanjut, pemerintah juga meminta agar pasokan Minyakita tetap tersedia di pasar rakyat, terutama di tengah laporan kelangkaan yang sempat terjadi di sejumlah daerah.
“Supaya di pasar-pasar rakyat itu juga harus diisi. Jadi sekarang Bulog saja sudah tinggi penyalurannya, di atas 35 persen,” ujar Budi.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan agar penyaluran Minyakita diperkuat melalui BUMN, bahkan hingga 100 persen. Langkah ini dinilai dapat memperketat pengawasan distribusi sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.
Wacana tersebut muncul di tengah kondisi pasokan Minyakita yang dilaporkan sempat tersendat di sejumlah wilayah. Beberapa pedagang mengaku kesulitan mendapatkan stok, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).
Pemerintah pun membuka peluang penguatan peran BUMN dalam distribusi sebagai upaya mengantisipasi gangguan pasokan dan menjaga stabilitas harga minyak goreng di tingkat konsumen.
- Penulis: say say
