Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Kuota Impor Daging Sapi 2026 Dipangkas Drastis, Importir Teriak Terancam PHK & Gejolak Pasokan

Kuota Impor Daging Sapi 2026 Dipangkas Drastis, Importir Teriak Terancam PHK & Gejolak Pasokan

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi 2026 menuai protes keras dari pelaku usaha. Para importir daging sapi yang tergabung dalam sejumlah asosiasi mendatangi Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempertanyakan keputusan pemerintah yang memangkas kuota secara drastis tanpa sosialisasi sebelumnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Distributor Daging Indonesia (APDDI), Teguh Boediyana, menyebut kuota impor daging sapi reguler yang hanya 30.000 ton untuk lebih dari 100 perusahaan importir sebagai kebijakan yang tidak rasional. Angka tersebut hanya sekitar 16% dari kuota impor 2025 yang mencapai 180.000 ton.

Menurut Teguh, minimnya kuota impor daging sapi berpotensi besar mengganggu kelangsungan usaha importir yang telah menyusun rencana bisnis dengan asumsi volume serupa tahun lalu. Ia memperingatkan, kondisi ini dapat memicu gejolak pasokan daging sapi hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Tanpa kuota yang memadai, konsekuensinya sangat berat bagi pengusaha. Risiko gejolak pasokan hingga PHK sangat mungkin terjadi,” ujar Teguh, Senin (12/1/2026).

Pemerintah sendiri menetapkan total kuota impor daging 2026 sebesar 297.000 ton. Namun, hampir seluruh kuota tersebut dialokasikan kepada BUMN, yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Rinciannya meliputi 100.000 ton daging kerbau asal India, 75.000 ton daging sapi dari Brasil, serta 75.000 ton daging sapi dari negara lain.

Dominasi BUMN dalam pengadaan daging impor ini dinilai menggeser peran swasta. Teguh menegaskan, swasta seharusnya tetap dilibatkan, kecuali untuk penugasan khusus seperti stabilisasi harga atau kondisi darurat.

Ia juga meragukan efektivitas kebijakan tersebut dalam menjaga harga daging di pasar. Pasalnya, penugasan impor daging kerbau India sebelumnya dinilai belum mampu mengendalikan harga secara optimal.

Polemik kebijakan impor daging sapi 2026 ini dikhawatirkan tidak hanya berdampak pada dunia usaha, tetapi juga berpotensi memicu ketidakstabilan pasokan dan harga daging sapi di dalam negeri jika tidak segera dievaluasi.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga Cabai di Pasar Talang Banjar Jambi Naik hingga 15 Persen

    Harga Cabai di Pasar Talang Banjar Jambi Naik hingga 15 Persen

    • calendar_month Jum, 13 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menjelang Hari Raya Idulfitri, sejumlah harga bahan pokok di Kota Jambi mulai menunjukkan pergerakan. Berdasarkan pantauan terbaru, kenaikan harga terutama terjadi pada komoditas cabai di Pasar Rakyat Talang Banjar. Data Sistem Informasi Harga Kebutuhan Pokok (SIHARKO) dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi per 13 Maret 2026 menunjukkan sebagian besar harga sembako masih […]

  • Harga Sembako di Pasar Talang Banjar dan Angso Duo Jambi Stabil, Cabe Rawit Hijau Naik 23 Persen

    Harga Sembako di Pasar Talang Banjar dan Angso Duo Jambi Stabil, Cabe Rawit Hijau Naik 23 Persen

    • calendar_month Rab, 5 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga kebutuhan pokok di dua pasar utama Kota Jambi, yaitu Pasar Rakyat Talang Banjar dan Pasar Angso Duo, terpantau relatif stabil pada pekan pertama November 2025. Berdasarkan data resmi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, sebagian besar harga sembako tidak mengalami perubahan berarti, meskipun ada beberapa komoditas yang menunjukkan kenaikan dan penurunan […]

  • China Pastikan Keamanan KTT APEC 2026 di Shenzhen, Tegaskan Taiwan Harus Patuhi Prinsip Satu China

    China Pastikan Keamanan KTT APEC 2026 di Shenzhen, Tegaskan Taiwan Harus Patuhi Prinsip Satu China

    • calendar_month Sel, 4 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS,COM – Pemerintah China memastikan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2026 yang akan digelar di Shenzhen, China Selatan, akan berjalan aman dan lancar. Namun, Beijing menegaskan bahwa partisipasi Taiwan tetap harus mengikuti prinsip “Satu China”. Dalam pernyataan resmi kepada Reuters, Kementerian Luar Negeri China menyatakan pihaknya akan memenuhi semua kewajiban sebagai tuan rumah sesuai […]

  • Dana SAL Rp200 Triliun Mulai Disalurkan ke Himbara, Begini Dampaknya ke Ekonomi Nasional

    Dana SAL Rp200 Triliun Mulai Disalurkan ke Himbara, Begini Dampaknya ke Ekonomi Nasional

    • calendar_month Sel, 7 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah mulai mengalirkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun ke perbankan nasional sejak September lalu. Langkah ini menjadi perhatian pelaku industri keuangan, karena dana jumbo tersebut diharapkan bisa memperkuat likuiditas Himbara dan mendorong pemulihan ekonomi nasional menjelang akhir 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menempatkan dana SAL ke Himpunan Bank […]

  • Warisan Utang Jokowi di Proyek Kereta Cepat Jadi Beban Prabowo, Purbaya Tolak APBN Jadi Penolong

    Warisan Utang Jokowi di Proyek Kereta Cepat Jadi Beban Prabowo, Purbaya Tolak APBN Jadi Penolong

    • calendar_month Sen, 27 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) kembali memanas. Nilai utang yang membengkak hingga lebih dari Rp116 triliun kini jadi bola panas yang berpindah tangan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikap tegas: APBN tidak boleh menanggung utang proyek Whoosh. Menurutnya, tanggung jawab kini […]

  • Pemerintah Matangkan 9 Langkah Menuju Penerapan Zero ODOL 2027

    Pemerintah Matangkan 9 Langkah Menuju Penerapan Zero ODOL 2027

    • calendar_month Rab, 8 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah memastikan kebijakan zero over dimension over load (ODOL) atau bebas truk obesitas akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, tidak akan ada lagi penundaan dalam pelaksanaannya. “Kita berkomitmen agar mulai 1 Januari 2027, kebijakan zero ODOL benar-benar diterapkan […]

expand_less