Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » DJP Akan Audit Coretax Usai Serah Terima dengan Vendor Korea Selatan pada 2026

DJP Akan Audit Coretax Usai Serah Terima dengan Vendor Korea Selatan pada 2026

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyiapkan proses audit menyeluruh terhadap sistem perpajakan Coretax menjelang serah terima dari vendor asal Korea Selatan, LG CNS Qualysoft Consortium, yang dijadwalkan pada 2026. Saat ini, sistem tersebut tengah memasuki masa latency atau masa penjaminan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa masa latency merupakan periode jeda sebelum sistem berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Karena itu, sistem belum dapat dimodifikasi dan sedang diuji secara internal di lingkungan DJP.

“Sebelum nantinya kita akan serah terima Coretax dari vendor, sebetulnya di masa latensi ini, dites di dalam area pelayanan, area proses bisnis kami, itu kami akan melakukan clearing beberapa hal. Jadi akan ada audit deliverables, jadi ini sangat governance sekali, yang akan dilakukan oleh pihak independen,” ujar Bimo dalam Media Gathering di Kantor Wilayah DJP Bali, dikutip Rabu (26/11/2025).

Menurut Bimo, audit akan melibatkan pihak independen, yaitu perusahaan konsultan Deloitte, yang akan memeriksa seluruh deliverables sesuai kontrak antara pemerintah dan LG. Selain itu, DJP juga menunjuk lembaga independen lain dari kalangan akademisi untuk melakukan audit dari sisi teknologi informasi.

“Kalau tadi Deloitte mengaudit deliverables yang tercantum di dalam kontrak, akan ada lembaga independen lain, dari universitas kayaknya, itu yang akan mengaudit IT-nya, mulai minggu depan,” ujarnya.

Audit tersebut mencakup proses IT, rigiditas sistem, fleksibilitas, kualitas data, keamanan, hingga aspek kedaulatan sistem. Di samping itu, DJP juga akan meminta pendapat hukum sebagai bagian dari legal due diligence.

Bimo menambahkan bahwa DJP telah menyiapkan tim internal untuk memastikan perbaikan sistem ketika proses serah terima dilakukan pada 2026. Sejumlah algoritma pengembangan pun telah disiapkan.

“Jadi mudah-mudahan nanti pada saat sudah masuk ke kami, sudah kami kembangkan sendiri, akan lebih baik untuk proses bisnis internal kami, khususnya untuk pelayanan para wajib pajak,” ujarnya.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Danantara Beberkan Alasan Utama Menyelamatkan Krakatau Steel

    Danantara Beberkan Alasan Utama Menyelamatkan Krakatau Steel

    • calendar_month Sel, 25 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Pengelola Indonesia Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memastikan komitmennya untuk melakukan langkah penyelamatan terhadap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas, menegaskan bahwa Krakatau Steel (KRAS) memiliki posisi strategis dalam ekosistem industri baja nasional sehingga perlu mendapatkan dukungan penyehatan menyeluruh. Menurut Rohan, Krakatau Steel […]

  • BMKG: Mayoritas Wilayah Provinsi Jambi Diguyur Hujan Ringan

    BMKG: Mayoritas Wilayah Provinsi Jambi Diguyur Hujan Ringan

    • calendar_month Sen, 1 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Meteorologi mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Jambi pada Senin, 1 Desember, dengan gambaran umum dominan hujan ringan, kabut, serta tingkat kelembapan yang relatif tinggi di hampir seluruh kabupaten dan kota. Kondisi atmosfer yang labil disertai angin permukaan dengan kecepatan rendah hingga sedang membuat potensi hujan terjadi mulai pagi hingga malam hari. […]

  • DPK Bank Digital Melonjak di Tengah Pelonggaran Likuiditas Bank Indonesia

    DPK Bank Digital Melonjak di Tengah Pelonggaran Likuiditas Bank Indonesia

    • calendar_month Sab, 25 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan mulai pulih ke dua digit, didorong ekspansi keuangan pemerintah dan pelonggaran likuiditas Bank Indonesia (BI). Berdasarkan Rapat Dewan Gubernur BI pada 21-22 Oktober 2025, DPK tumbuh 11,18% YoY, meningkat signifikan dari bulan-bulan sebelumnya yang masih single digit. Sejumlah bank digital juga mencatat lonjakan simpanan nasabah. Contohnya, […]

  • Naik Rp2000, Harga Emas Antam Yang Terbaru Segini

    Naik Rp2000, Harga Emas Antam Yang Terbaru Segini

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik lagi pada Jumat (14/11/2025) ini. Meski naiknya hanya sebesar Rp 2.000, kini harga Emas Antam sudah mencapai Rp 2.398.000 per gram. Sementara harga beli kembali (buyback) emas Antam berada di level Rp 2.263.000 per gram. Harga tersebut naik Rp 2.000. Transaksi harga jual dikenakan […]

  • Maruarar Minta Data Warga Korban Pinjol Dihapus dari SLIK OJK agar Bisa Akses Rumah Subsidi

    Maruarar Minta Data Warga Korban Pinjol Dihapus dari SLIK OJK agar Bisa Akses Rumah Subsidi

    • calendar_month Kam, 30 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempertimbangkan langkah pemutihan data masyarakat terdampak pinjaman online (pinjol) dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Kebijakan ini dinilai penting agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap memiliki kesempatan untuk mengakses program rumah subsidi dari pemerintah. […]

  • Komisi XI Desak Hico-Scan Jadi Aset Negara, Bea Cukai Diminta Perkuat Pengawasan Pelabuhan

    Komisi XI Desak Hico-Scan Jadi Aset Negara, Bea Cukai Diminta Perkuat Pengawasan Pelabuhan

    • calendar_month Sel, 25 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM –  Komisi XI DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memperkuat pengawasan arus barang di pelabuhan dengan mendorong alat pemindai kontainer Hico-Scan (Hi-Co Scan) ditetapkan sebagai aset negara. Desakan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Senin, menyusul temuan bahwa alat pemindai tersebut efektif menutup celah penyelundupan tetapi hingga […]

expand_less