Rabu, 13 Mei 2026
light_mode
Beranda » Perbankan » BTN Pede, Dana Rp 25 Triliun Habis pada November

BTN Pede, Dana Rp 25 Triliun Habis pada November

  • account_circle -
  • calendar_month Selasa, 14 Okt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tetap menyatakan optimismenya bahwa penempatan uang negara sebesar Rp 25 triliun di BTN akan terserap habis pada November 2025. Ini sejalan dengan upaya perseroan menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas dan keahlian perseroan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa penyerapan dana pemerintah sebesar Rp 25 triliun oleh BTN masih dalam tahap awal seiring dengan proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap, sesuai dengan pipeline kredit yang telah dijadwalkan.

Dia memaparkan hingga September 2025, dari dana Rp 25 triliun yang ditaruh Kemenkeu di BTN, sudah disalurkan untuk kredit sebesar Rp 10,5 triliun atau sekitar 42%. Namun yang baru di-reimburse hanya sebesar Rp 4,8 triliun.

“Ekspansi sebenarnya sudah Rp 10,5 triliun, tadi sudah saya laporkan ke Pak Menteri, karena kami mau rapi dulu datanya, baru kami reimburse sisanya bulan ini. November kelar,” tutur Nixon dikutip dari Investor, Selasa (14/10/2025).

BTN telah menyiapkan pipeline kredit yang kuat di berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah. Adapun total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp 27,5 triliun, atau lebih besar dari dana pemerintah yang ditempatkan sebesar Rp 25 triliun.

Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan,” jelas Nixon.

Menurut Nixon, dengan dukungan likuiditas yang sangat kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimistis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada bulan November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

Dia mengatakan penyaluran kredit di BTN setiap bulan rata-rata sekitar Rp 10 triliun. Terlebih, menjelang akhir tahun biasanya penyaluran kredit bisa lebih ngebut lagi. Dengan begitu, dia percaya diri (pede) dana dari pemerintah bisa habis sebelum akhir tahun.

Dengan kapasitas yang besar tersebut, Nixon menegaskan bahwa BTN tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat agar kualitas kredit yang disalurkan tetap terjaga. BTN juga berpedoman pada ketentuan dan tujuan penggunaan dana pemerintah seperti yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.

Seluruh penyaluran dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan serta tujuan penggunaan dana dari Kementerian Keuangan, sehingga secara kapasitas BTN siap sepenuhnya menyerap dana yang ditempatkan pemerintah.

Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus, yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR. Secara prinsip, kata Nixon, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya, mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.(*)

  • Penulis: -

Rekomendasi Untuk Anda

  • Under-Invoicing Sawit Dibongkar Menkeu Purbaya, Negara Diduga Rugi Bertahun-tahun

    Under-Invoicing Sawit Dibongkar Menkeu Purbaya, Negara Diduga Rugi Bertahun-tahun

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi nilai ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang dilakukan sejumlah oknum pengusaha melalui skema under-invoicing. Praktik ilegal ini diduga menyebabkan kebocoran penerimaan negara dalam jangka waktu bertahun-tahun. Purbaya menyebut modus yang digunakan yakni melaporkan ekspor CPO seolah-olah hanya sampai negara […]

  • Baru 7 Provinsi yang Tetapkan UMP 2026, Provinsi Jambi? Ini Daftarnya

    Baru 7 Provinsi yang Tetapkan UMP 2026, Provinsi Jambi? Ini Daftarnya

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Gubernur di seluruh provinsi di Indonesia wajib menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 paling lambat besok, Rabu (24/12/2025). Namun hingga Selasa (23/12/2025) pukul 10.00 WIB, baru sekitar tujuh provinsi yang telah menetapkan UMP 2026. Penetapan UMP 2026 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, dengan mempertimbangkan […]

  • 71 Sekolah Tutup Usai Ditemukan Asbes Beracun di Bak Pasir Anak-Anak

    71 Sekolah Tutup Usai Ditemukan Asbes Beracun di Bak Pasir Anak-Anak

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Sebanyak 71 sekolah di Canberra, Australia, terpaksa ditutup pada Senin (17/11/2025) setelah ditemukannya serat asbes beracun di dalam bak pasir bermain anak-anak. Keputusan ini diambil usai hasil uji laboratorium memastikan pasir hias di area bermain terkontaminasi asbes jenis krisotil. Asbes merupakan mineral berserat yang dulu banyak digunakan sebagai bahan konstruksi karena sifatnya yang […]

  • Saham Bank Mandiri Ramai Diserbu Asing

    Saham Bank Mandiri Ramai Diserbu Asing

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Saham bank pelat merah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) ramai diserbu asing dengan mencatatkan net foreign buy, pada sesi pertama perdagangan, Kamis (18/12/2025). Menurut data Stockbit, saham Bank Mandiri terpantau bergerak menguat sebesar 2,49% pada sesi I perdagangan hari ini. Data IDX mengungkap, tercatat sudah sebanyak 82,6 juta saham Bank Mandiri ditransaksikan, […]

  • Serapan Pupuk Subsidi Naik Tajam Setelah HET Turun 20 Persen

    Serapan Pupuk Subsidi Naik Tajam Setelah HET Turun 20 Persen

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan bahwa serapan pupuk subsidi meningkat signifikan setelah pemerintah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 20 persen dan menyederhanakan sistem distribusi pupuk untuk petani. Direktur Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Jekvy Hendra, mengatakan kebijakan penurunan HET yang mulai berlaku sejak 22 Oktober 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah […]

  • Harga Emas Naik Akibat Produksi Freeport Terganggu, Jadi Pendorong Inflasi Oktober 2025

    Harga Emas Naik Akibat Produksi Freeport Terganggu, Jadi Pendorong Inflasi Oktober 2025

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada Oktober 2025 mencapai 2,86% secara tahunan (year on year). Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga emas perhiasan, yang menjadi penyumbang utama inflasi bulan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kenaikan harga emas terjadi karena gangguan produksi di tambang PT Freeport Indonesia (PTFI). Insiden […]

expand_less