Sabtu, 27 Jun 2026
light_mode
Beranda » Properti » BP Tapera Sudah Salurkan Rp27,72 Triliun untuk Rumah Subsidi

BP Tapera Sudah Salurkan Rp27,72 Triliun untuk Rumah Subsidi

  • account_circle -
  • calendar_month Senin, 24 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memprediksi total penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada November ini akan mencetak sejarah tertinggi. Bahkan, diprediksi melampaui capaian tertinggi KPR FLPP, tepatnya pada 2023 sejumlah 229 ribu unit rumah.

Hingga 21 November, sudah tercatat 223.279 rumah KPR FLPP telah disalurkan BP Tapera dengan nilai Rp27,72 triliun. Tercatat pada 2022 mencapai 226 ribu unit rumah dengan nilai Rp25,15 triliun dan pada 2023 sebanyak 229 ribu unit rumah senilai Rp26,32 triliun.

Sedangkan pada 2024 mencapai 200.300 unit rumah dengan nilai subsidi Rp24,6 triliun.

“Kami yakin, 2025 ini akan tercatat yang tertinggi dalam sejarah penyaluran FLPP sejak 2022,” ungkap Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam rilis BP Tapera, Senin (24/11/2025).

Menurut Heru, 2025 merupakan pencapaian luar biasa dalam penyaluran rumah subsidi. Dibanding realisasi pada 2023 dan 2024 dengan realisasi pada 2024-2025, ada peningkatan 10,99 persen.

Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah KPR FLPP sudah dicairkan berada pada angka 237.849 unit, sedangkan KPR Tapera sebanyak 1.306 unit rumah sehingga totalnya yang sudah cair dan sudah realisasi sebanyak 239.165 unit rumah.

Di sisi lain, keyakinan tersebut juga didasarkan pada data yang ada di Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan atau SiKasep. Hingga saat ini, permintaan unit rumah dari masyarakat terus meningkat.

Data SiKasep memaparkan, dari 300.910 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mendaftar di SiKasep, ada 265.219 data yang lolos subsidi checking dan 226.477 MBR yang sudah di followu p perbankan.

“Masih terdapat 38.742 data yang belum di-follow up bank penyalur. Kami berharap segera ditindaklanjuti oleh perbankan demi percepatan pemilikan rumah bagi MBR,” imbau Heru.

Heru tak menampik ada sejumlah faktor yang menjadi kendala percepatan penyaluran FLPP pada 2025. Jika melihat data FLPP per 21 November 2025 yang mencapai 223.279 unit rumah, tercatat baru 63,38 persen dari total target kuota FLPP 350 ribu unit pada 2025.

Faktor paling dominan adalah belum pulih sepenuhnya daya beli masyarakat. Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III-2025 mencapai 5,04 persen secara tahunan (year-on-year), angka ini menunjukkan adanya sedikit perlambatan dibanding capaian Kuartal II 2025 yang tumbuh sebesar 5,12 persen.

Konsumsi masyarakat yang biasanya tumbuh lebih dari 5 persen, tapi saat ini berada di angka 4,89 persen.

Data tersebut memperlihatkan daya beli masyarakat masih tertahan. Dengan kata lain, menunjukkan daya beli masyarakat masih belum pulih.

“Perlu adanya upaya mendorong konsumsi dan memperbaiki daya beli,” tutup dia.(*)

 

  • Penulis: -
  • Editor: Darmanto Zebua

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ini Jadwal Pencairan THR untuk ASN dan Karyawan Swasta Beserta Besarannya

    Ini Jadwal Pencairan THR untuk ASN dan Karyawan Swasta Beserta Besarannya

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pertanyaan soal THR 2026 cair kapan mulai ramai dicari masyarakat menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Kepastian jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi perhatian utama, baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun karyawan swasta. Pemerintah memastikan pembayaran THR 2026 tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. THR merupakan hak pekerja yang dilindungi undang-undang dan wajib […]

  • Backlog Perumahan RI Turun Jadi 9,6 Juta Unit pada 2025

    Backlog Perumahan RI Turun Jadi 9,6 Juta Unit pada 2025

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) mengungkapkan angka backlog atau kekurangan kepemilikan rumah di Indonesia mengalami penurunan pada 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, backlog perumahan tercatat sekitar 9.637.157 unit. Angka ini turun dibandingkan hasil Susenas 2023 yang mencapai sekitar 9,9 juta unit. Kepala Divisi Riset […]

  • Harga Sembako di Pasar Kasang Stabil, Harga Cabai Melonjak Tajam

    Harga Sembako di Pasar Kasang Stabil, Harga Cabai Melonjak Tajam

    • calendar_month Jumat, 21 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Kasang, Kota Jambi, pada Jumat (21/11/2025) tercatat masih stabil. Namun, beberapa komoditas strategis, terutama kelompok cabai dan ayam broiler, mengalami kenaikan harga cukup signifikan. Data tersebut diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit hijau yang melonjak 33,33 persen menjadi […]

  • Kebakaran Kantor Terra Drone Tewaskan Ibu Hamil yang Akan Melahirkan 

    Kebakaran Kantor Terra Drone Tewaskan Ibu Hamil yang Akan Melahirkan 

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kebakaran di kantor PT Terra Drone Indonesia, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025), menelan sedikitnya 22 korban jiwa. Salah satu korban yang meninggal adalah Novia Nurwana (28), seorang ibu hamil yang rencananya akan melahirkan bulan depan. Identitas Novia dipastikan Tim Disaster Victim Identification (DVI) melalui pemeriksaan sidik jari, data gigi, catatan medis, dan properti […]

  • Menhan Sjafrie Soroti Banjir Sumatera-Aceh: Hutan Lindung Tak Terjaga, Butuh Tentara Kuat

    Menhan Sjafrie Soroti Banjir Sumatera-Aceh: Hutan Lindung Tak Terjaga, Butuh Tentara Kuat

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menilai bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi peringatan atas kondisi hutan lindung di Indonesia yang tidak terjaga. Menurut dia, pengelolaan kawasan hutan bahkan banyak dilakukan secara ilegal sehingga memperparah risiko bencana. “Hutan lindung di Indonesia harus dijaga. Banyak tambang dan […]

  • Bea Balik Nama Kendaraan Bekas Dihapus, Ini Biaya yang Tetap Wajib Dibayar

    Bea Balik Nama Kendaraan Bekas Dihapus, Ini Biaya yang Tetap Wajib Dibayar

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah resmi menghapus bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II untuk kendaraan bekas. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan menjadi angin segar bagi masyarakat yang ingin membeli mobil atau motor bekas. Dengan aturan baru ini, biaya balik nama kendaraan bekas tidak lagi dikenakan tarif tambahan seperti sebelumnya. […]

expand_less