-
Syaiful Amri
JAMBISNIS.COM - Grab Indonesia angkat bicara terkait rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online (ojol) sebesar 8% hingga 15% berdasarkan zonasi wilayah. Melalui pernyataan resmi, Grab menyatakan siap menjalin dialog terbuka dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan ini berjalan adil bagi mitra pengemudi maupun konsumen.
Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, menegaskan bahwa Grab selalu menjunjung tinggi nilai keterbukaan dan kolaborasi dalam menyikapi kebijakan publik, termasuk dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Kami terus menjalin koordinasi dan siap berdialog secara terbuka terkait berbagai rencana kebijakan, termasuk yang menyangkut penyesuaian tarif transportasi daring,” ujar Tirza, Rabu (2/7).
Menurut Tirza, penyesuaian tarif ojol dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan penghasilan mitra pengemudi. Namun, ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan daya beli konsumen dalam menghadapi kenaikan harga.
“Dalam konteks persaingan yang ketat di sektor ini, penting bagi penyesuaian tarif untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan pendapatan mitra dan risiko menurunnya permintaan akibat berkurangnya daya tarik harga layanan,” jelasnya.
Grab Indonesia, lanjut Tirza, secara aktif mendengarkan masukan dari para mitra pengemudi melalui berbagai kanal komunikasi seperti Kopdar rutin dan Forum Diskusi Mitra (Fordim) yang diadakan di berbagai kota secara langsung maupun daring.
Inisiatif ini dinilai penting untuk memastikan suara mitra tetap didengar dan diakomodasi dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Kami memahami bahwa perubahan seperti ini tidak mudah dan akan menimbulkan tantangan bagi semua pihak. Namun kami percaya, dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, kita dapat mencari solusi terbaik yang mendukung keberlanjutan ekosistem transportasi digital di Indonesia,” tutup Tirza.
Hingga berita ini ditulis, pemerintah melalui Kemenhub belum mengumumkan secara resmi kapan tarif baru ojol akan diberlakukan. Namun, proses diskusi dan koordinasi dengan pihak terkait masih terus berlangsung demi mencegah gejolak di lapangan dan memastikan implementasi berjalan lanca
