Utang Jatuh Tempo Rp 833,9 Triliun di 2026, Pemerintah Hadapi Tekanan Fiskal Berat

JAMBISNIS.COM – Pemerintah Indonesia menghadapi tekanan fiskal yang kian berat pada 2026 seiring besarnya utang jatuh tempo yang mencapai Rp 833,9 triliun. Nilai tersebut menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir dan menandai fase krusial dalam pengelolaan keuangan negara.

Laporan Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026 yang disusun oleh Institute for Strategic and Economic Action Indonesia menyebut kondisi ini sebagai fenomena “tembok utang” atau debt wall, yakni penumpukan kewajiban pembayaran utang dalam satu periode tertentu.

Besarnya jatuh tempo tersebut tidak terlepas dari akumulasi penerbitan utang pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk kebijakan penanganan pandemi Covid-19 melalui skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia.

Dalam situasi tersebut, pemerintah diperkirakan akan mengandalkan strategi pembiayaan ulang atau refinancing untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Namun, langkah ini dinilai memiliki risiko, terutama di tengah kondisi suku bunga global yang masih tinggi dan volatilitas pasar keuangan yang meningkat.

Jika pembiayaan dilakukan dengan biaya yang lebih mahal, beban bunga utang berpotensi meningkat dan berdampak pada pelebaran defisit anggaran di masa mendatang.

Di sisi lain, kemampuan pemerintah dalam mengelola utang dinilai sangat bergantung pada kinerja penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Namun, rasio pajak Indonesia masih tergolong rendah, yakni sekitar 10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), bahkan sempat turun menjadi 8,42 persen pada semester I-2025.

Angka tersebut dinilai masih jauh dari target pemerintah yang ingin meningkatkan rasio pajak ke kisaran 11 hingga 13 persen pada 2026.

Tanpa reformasi perpajakan yang signifikan, peningkatan rasio pajak tersebut dinilai sulit tercapai. Kondisi ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara kebutuhan belanja negara yang terus meningkat dan kapasitas pendapatan yang stagnan.

Akibatnya, defisit anggaran berisiko melebar dan kebutuhan pembiayaan melalui utang baru akan terus meningkat.

Selain itu, tekanan terhadap penerimaan negara juga dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah, berakhirnya periode lonjakan harga komoditas, serta menurunnya kontribusi dividen dari badan usaha milik negara.

Para analis menilai, tanpa perbaikan struktural pada sistem perpajakan, utang negara berpotensi terus meningkat dan beralih fungsi dari instrumen pembiayaan pembangunan menjadi sekadar penopang belanja rutin pemerintah.

Di tengah tantangan tersebut, pemerintah tetap menegaskan komitmennya untuk memenuhi seluruh kewajiban utang secara tepat waktu. Namun demikian, upaya menjaga stabilitas fiskal ke depan akan sangat bergantung pada keberhasilan reformasi penerimaan negara dan pengendalian defisit anggaran.