Selasa, 14 Apr 2026
light_mode
Beranda » Ekonomi » OJK dan Perbankan Luncurkan Indonesia–UK Working Group on Climate Financing

OJK dan Perbankan Luncurkan Indonesia–UK Working Group on Climate Financing

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Jum, 27 Feb 2026
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan nasional mempertegas komitmen mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dengan memperkuat manajemen risiko iklim dan ketahanan sektor keuangan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam ajang The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment yang digelar di Jakarta, Kamis.

Forum ini merupakan kelanjutan dari ICBF pertama pada 2024 yang ditandai peluncuran Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) sebagai fondasi awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur di sektor perbankan.

Dalam forum tersebut, OJK bersama Pemerintah Inggris resmi meluncurkan Indonesia–UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing. Kelompok kerja ini menjadi wujud penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Inggris dalam memobilisasi pendanaan guna mendukung agenda keuangan berkelanjutan.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan transformasi sistem keuangan Indonesia agar selaras dengan agenda iklim merupakan bagian integral dari arah pembangunan nasional.

“Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Britania Raya, sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Friderica.

Pembentukan kelompok kerja ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kemitraan strategis antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Januari lalu.

Peresmian Working Group dilakukan oleh UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Friderica Widyasari Dewi, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa sektor perbankan nasional memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan risiko iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik. Hal itu tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.

“Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko terkait iklim, tetapi juga berada pada posisi yang baik untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon,” ujar Dian.

Ia menambahkan, sistem keuangan yang tangguh menjadi fondasi utama untuk menjaga stabilitas jangka panjang dan pertumbuhan berkelanjutan.

Sementara itu, Seema Malhotra menegaskan bahwa risiko iklim membutuhkan respons kolektif lintas otoritas dan pelaku industri.

“Bank, regulator, dan investor sama-sama terpapar terhadap guncangan terkait iklim. Karena itu, regulator keuangan dan sektor perbankan perlu bergerak searah, dengan kecepatan yang sama, serta pemahaman yang sama mengenai risiko ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, ketahanan sistem keuangan tidak hanya soal mitigasi risiko, tetapi juga kemampuan menangkap peluang ekonomi hijau.

Selain peluncuran Working Group, OJK juga merilis dua publikasi strategis, yaitu:

  • Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA)
  • Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART)

CBRA dikembangkan OJK bersama Pemerintah Australia dan Prospera sebagai kerangka asesmen forward-looking untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan. Kerangka ini diharapkan menjadi referensi berbasis sains bagi industri dalam menyusun strategi transisi jangka menengah dan panjang.

Adapun SMART 2025 merupakan laporan penilaian tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan pada sektor perbankan nasional. Laporan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pengawasan agar implementasi keuangan berkelanjutan berjalan lebih terstruktur dan selaras dengan agenda transisi nasional.

Ke depan, Indonesia Climate Banking Forum (ICBF) direncanakan menjadi forum berkala untuk memperkuat koordinasi antara otoritas, kementerian, lembaga, dan industri jasa keuangan dalam mendorong pembiayaan iklim dan keberlanjutan secara konsisten.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • AHY Pastikan Pemulihan Infrastruktur Vital Usai Banjir dan Longsor di Aceh Tengah

    AHY Pastikan Pemulihan Infrastruktur Vital Usai Banjir dan Longsor di Aceh Tengah

    • calendar_month Rab, 3 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung kawasan terdampak banjir dan longsor di Aceh Tengah. Dalam kunjungan menggunakan jalur darat tersebut, AHY memastikan pemulihan infrastruktur vital dipercepat, termasuk pembukaan akses jalan yang sempat terputus di sejumlah titik. Didampingi Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara serta Bupati Aceh […]

  • Harga Sembako Pasar Talang Banjar Jambi 6 Maret 2026: Cabe Rawit Hijau Turun 30 Persen

    Harga Sembako Pasar Talang Banjar Jambi 6 Maret 2026: Cabe Rawit Hijau Turun 30 Persen

    • calendar_month Jum, 6 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga sembako di Pasar Rakyat Talang Banjar, Kota Jambi, per 6 Maret 2026 menunjukkan tren stabil untuk sebagian besar komoditas pokok. Namun, terdapat penurunan signifikan pada cabe rawit hijau hingga 30,77 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi melalui SIHARKO menunjukkan bahwa harga cabe merah besar dan kecil […]

  • Pemerintah Tanggung PPh 21 Pekerja Industri Padat Karya Sepanjang 2026

    Pemerintah Tanggung PPh 21 Pekerja Industri Padat Karya Sepanjang 2026

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah resmi menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja di sektor industri padat karya sepanjang tahun 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang stabilitas ekonomi nasional. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian dari […]

  • Donald Trump Desak Negara Konsumen Minyak Amankan Selat Hormuz yang Lumpuh

    Donald Trump Desak Negara Konsumen Minyak Amankan Selat Hormuz yang Lumpuh

    • calendar_month Sen, 16 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak negara-negara yang bergantung pada pasokan energi dari Selat Hormuz untuk ikut menjaga keamanan jalur pelayaran strategis tersebut. Seruan ini muncul setelah jalur pengiriman minyak penting dunia itu lumpuh akibat konflik dengan Iran. Trump menyatakan negara-negara konsumen minyak seharusnya ikut bertanggung jawab melindungi jalur pelayaran yang selama ini […]

  • Harga Perak Melambung Tinggi, Tertekan Konflik Timur Tengah

    Harga Perak Melambung Tinggi, Tertekan Konflik Timur Tengah

    • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga perak murni yang dipasarkan PT Antam melesat tinggi pada Senin (2/3/2026). Mengutip dari laman Logam Mulia, harga perak Antam hari ini tembus Rp59.100 per gram. Perak Antam mengalami kenaikan sebesar Rp1.050 dari sebelumnya di level Rp58.050 per gram. Tren peningkatan ini turut dipengaruhi oleh ketegangan konflik Timur Tengah yang membuat sebagian investor […]

  • Kementan Replanting Kakao 248.500 Hektare Gunakan Dana APBN, Produksi Siap Meningkat

    Kementan Replanting Kakao 248.500 Hektare Gunakan Dana APBN, Produksi Siap Meningkat

    • calendar_month Jum, 24 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan langkah strategis untuk mengembalikan produktivitas kakao nasional yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Program peremajaan tanaman kakao (replanting) akan dilakukan secara besar-besaran dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tambahan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Ketua Tim Kerja Perkebunan dan […]

expand_less