Rabu, 21 Okt 2026
light_mode
Beranda » Nasional » Prabowo Jamin Nelayan Dapat Kelonggaran Kredit 10-12 Tahun dalam Program Kampung Nelayan Merah Putih

Prabowo Jamin Nelayan Dapat Kelonggaran Kredit 10-12 Tahun dalam Program Kampung Nelayan Merah Putih

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Presiden Prabowo Subianto menjamin nelayan akan memperoleh kelonggaran tenor kredit lebih dari 10 tahun dalam program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026). Ia menegaskan, kebijakan itu diberikan agar beban pengembalian investasi tidak memberatkan nelayan yang tergabung dalam koperasi pengelola program.

“Pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun, supaya tidak terlalu berat bagi mereka,” kata Prabowo.

Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari strategi pemerintah membangun kawasan desa nelayan terpadu yang dilengkapi fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.

Prabowo menekankan, skema pembiayaan dalam program tersebut bukan bantuan langsung atau hibah. Dana yang digelontorkan pemerintah akan dikelola melalui koperasi dan wajib dikembalikan secara bertahap kepada perbankan dan pemerintah.

“Ini bukan handout. Semua pengeluaran akan dibayar kembali ke bank dan pemerintah,” ujarnya.

Pemerintah berencana membangun berbagai infrastruktur penunjang, seperti pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, hingga sarana distribusi dan akses pasar. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing nelayan.

Prabowo menyebut pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ditargetkan menjangkau 1.000 desa pada 2026. Jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 5.000 desa hingga 2029.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga akan mempermudah regulasi serta membuka akses pelabuhan dan bandara guna memperluas pemasaran hasil tangkapan nelayan, termasuk untuk kebutuhan ekspor.

Kebijakan kelonggaran kredit ini diharapkan dapat memperkuat sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui skema pembiayaan yang lebih ringan dan berkelanjutan.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemarau Melanda, Debit Air Baku di Sungai Penuh Turun 40 Persen, Distribusi Pelanggan Dibatasi

    Kemarau Melanda, Debit Air Baku di Sungai Penuh Turun 40 Persen, Distribusi Pelanggan Dibatasi

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di Kota Sungai Penuh, Jambi. Debit air baku yang masuk ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Khayangan di Desa Pelayang Raya turun hingga 40 persen dibandingkan kondisi normal. Penurunan debit air tersebut berdampak langsung terhadap distribusi air bersih kepada pelanggan di sejumlah wilayah Kota […]

  • Kerinci Raih Terbaik II Program 3 Juta Rumah, Dapat Bantuan 250 Unit Bedah Rumah dari Pemerintah Pusat

    Kerinci Raih Terbaik II Program 3 Juta Rumah, Dapat Bantuan 250 Unit Bedah Rumah dari Pemerintah Pusat

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kabupaten Kerinci kembali menorehkan prestasi di tingkat regional Sumatera. Berkat keberhasilannya mengimplementasikan Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci meraih penghargaan Terbaik II kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kabupaten dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II yang digelar di Batam, Kepulauan Riau. Tak hanya membawa pulang penghargaan, capaian […]

  • Utang Pemerintah RI Tembus Rp 9.408 Triliun, 87 Persen Berasal dari SBN

    Utang Pemerintah RI Tembus Rp 9.408 Triliun, 87 Persen Berasal dari SBN

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) melaporkan posisi utang pemerintah hingga akhir Kuartal III-2025 mencapai Rp 9.408,64 triliun. Mayoritas utang tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 8.187,55 triliun atau 87,02 persen dari total portofolio. Sementara itu, porsi utang dari pinjaman tercatat Rp 1.221,09 triliun […]

  • Resmi, Pemerintah Kenakan Pungutan Ekspor Biji Kakao

    Resmi, Pemerintah Kenakan Pungutan Ekspor Biji Kakao

    • calendar_month Kamis, 16 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM: – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperluas cakupan pungutan dana perkebunan dengan memasukkan biji kakao sebagai komoditas yang dikenai pungutan ekspor, selain kelapa sawit dan produk turunannya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2025. Mengutip Kontan, pengenaan tarif pungutan ekspor untuk biji kakao ini akan mulai berlaku Jumat […]

  • Harga Perak Melambung Tinggi, Tertekan Konflik Timur Tengah

    Harga Perak Melambung Tinggi, Tertekan Konflik Timur Tengah

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga perak murni yang dipasarkan PT Antam melesat tinggi pada Senin (2/3/2026). Mengutip dari laman Logam Mulia, harga perak Antam hari ini tembus Rp59.100 per gram. Perak Antam mengalami kenaikan sebesar Rp1.050 dari sebelumnya di level Rp58.050 per gram. Tren peningkatan ini turut dipengaruhi oleh ketegangan konflik Timur Tengah yang membuat sebagian investor […]

  • Utang Proyek Whoosh Jadi Ujian bagi Danantara, Investor Waspadai Persepsi Negatif

    Utang Proyek Whoosh Jadi Ujian bagi Danantara, Investor Waspadai Persepsi Negatif

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Besarnya utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kini menjadi ujian berat bagi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Sejumlah pengamat menilai, kegagalan Danantara mengelola beban keuangan proyek strategis nasional ini bisa menimbulkan persepsi negatif dari investor global terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia. “Masalah persepsi negatif akan muncul ketika Danantara tidak mampu mengatasi utang […]

expand_less