Utang Pemerintah RI Tembus Rp 9.408 Triliun, 87 Persen Berasal dari SBN
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Rabu, 3 Des 2025
- print Cetak
Ilustrasi: Utang Negara Tembus Rp 9.408 Triliun.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) melaporkan posisi utang pemerintah hingga akhir Kuartal III-2025 mencapai Rp 9.408,64 triliun. Mayoritas utang tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 8.187,55 triliun atau 87,02 persen dari total portofolio.
Sementara itu, porsi utang dari pinjaman tercatat Rp 1.221,09 triliun atau 12,98 persen. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa struktur ini masih sesuai strategi pembiayaan jangka panjang pemerintah.
“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio yang optimal dan mendukung pendalaman pasar keuangan domestik,” tulis DJPPR dalam laporannya, Senin (1/12/2025).
Dari sisi rasio terhadap produk domestik bruto (PDB), posisi utang pemerintah kini mencapai 40,30 persen, masih berada di bawah ambang batas 60 persen yang diatur undang-undang. Dibandingkan Kuartal II-2025, realisasi utang meningkat sekitar 2,59 persen, seiring naiknya penerbitan SBN dari Rp 7.980,87 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kenaikan utang negara masih dalam batas aman selama belanja negara dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.
“Strategi utama menjaga kemampuan bayar adalah memastikan anggaran dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, tanpa kebocoran, dan memberikan dampak maksimal ke perekonomian,” ujar Purbaya.
Pemerintah menekankan bahwa pembiayaan utang diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat ruang pertumbuhan ekonomi, serta mendukung investasi jangka panjang. Pada Kuartal II-2025, posisi utang sempat berada di level Rp 9.138 triliun, sebelum kembali meningkat di kuartal berikutnya. Dengan struktur utang yang didominasi SBN, Kemenkeu menilai risiko nilai tukar lebih terkendali serta memberikan ruang penguatan pasar obligasi nasional.
- Penulis: syaiful amri
