Thomas Djiwandono, Keponakan Presiden Prabowo, Ditetapkan Jadi Deputi Gubernur BI
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
- print Cetak
Keputusan ini diambil dalam rapat internal Komisi XI DPR RI setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Tampak dalam foto, Wakil Menteri Keuangan yang juga Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas Djiwandono bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). (Merdeka.com/Arie Basuki)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Thomas Djiwandono resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah lolos uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI. Ia menegaskan telah meninggalkan Partai Gerindra sebelum proses seleksi dimulai demi menjaga independensi bank sentral.
Thomas yang akrab disapa Tommy mengungkapkan bahwa dirinya telah melepas jabatan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak Maret 2025. Bahkan, ia menyatakan resmi keluar dari keanggotaan partai tersebut pada akhir Desember 2025.
“Maret 2025 saya sudah tidak menjadi Bendahara Umum. Sebelumnya saya Bendahara Umum Gerindra selama 17 tahun. Dan per 31 Desember tahun lalu, saya sudah keluar dari keanggotaan Gerindra,” ujar Thomas di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Thomas menekankan bahwa langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip independensi Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diperkuat melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Undang-undang independensi Bank Indonesia itu sangat kuat. Saya juga sudah melalui seluruh proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Penetapan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI dilakukan melalui rapat internal Komisi XI DPR RI setelah pelaksanaan fit and proper test. Ia unggul dari dua kandidat lainnya, yakni Solikin M. Juhro dan Dicky Kartikoyono.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat oleh seluruh fraksi tanpa catatan.
“Semua fraksi sepakat secara musyawarah mufakat. Tidak ada catatan, bahkan catatan yang masuk justru sangat positif,” kata Misbakhun.
Meski belum memiliki rekam jejak langsung di kebijakan moneter, DPR menilai pengalaman Thomas di bidang fiskal dapat melengkapi tugasnya di Dewan Gubernur BI.
“Dewan Gubernur BI bekerja secara kolektif kolegial. Pengalaman Pak Thomas di kebijakan fiskal justru bisa memperkuat kebijakan moneter,” ujar Misbakhun.
- Penulis: syaiful amri
