Pemprov Bali Bentuk Posko 24 Jam Lindungi Wisatawan di Semua Destinasi

JAMBISNIS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah merancang pembentukan unit layanan terpadu dan posko pelayanan wisatawan di seluruh destinasi wisata yang akan beroperasi selama 24 jam. Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan, keberadaan posko tersebut akan menjadi pusat koordinasi berbagai instansi terkait untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan selama berlibur di Pulau Dewata.

“Posko ini harus terhubung dengan layanan kesehatan, kebencanaan, kepolisian, Satpol PP, Basarnas, hingga pihak pariwisata. Di setiap titik destinasi wisata wajib tersedia layanan kedaruratan yang bisa dihubungi dengan cepat melalui nomor khusus,” ujar Koster dalam Rapat Penertiban dan Perlindungan Wisatawan dan Warga Negara Asing di Denpasar, Jumat (10/10/2025).

Ia menambahkan, Pemprov Bali juga tengah menyiapkan aplikasi digital terpadu agar seluruh sistem layanan darurat tersebut bisa saling terhubung secara real time. Menurut Koster, manajemen terpadu dalam pelayanan dan perlindungan wisatawan sangat penting, mengingat risiko yang dihadapi wisatawan di Bali cukup beragam, mulai dari gangguan keamanan, kecelakaan lalu lintas, sakit, hingga bencana alam.

“Kita harus punya sistem yang memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan selama berada di Bali, baik di hotel, pantai, gunung, sungai, maupun saat bepergian dari satu titik ke titik lain,” tegasnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Bali mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Dengan sistem yang profesional, sumber daya manusia unggul, serta pemanfaatan teknologi modern, Bali diharapkan semakin dipercaya wisatawan dunia. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali I Wayan Sumarajaya menyampaikan bahwa sejak Januari hingga September 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah mencapai 5,6 juta orang. Wisatawan asal Australia, Tiongkok, India, dan Inggris menjadi empat besar terbanyak yang masuk melalui Bali.

Sumarjaya mengakui masih ada sejumlah tantangan, seperti keterbatasan staf keamanan di usaha pariwisata, belum optimalnya fasilitas kesehatan darurat, serta kurangnya kerja sama dengan penyedia asuransi.

“Ke depan, semua destinasi wisata akan dilengkapi dengan sistem informasi cuaca real-time bekerja sama dengan BMKG di 81 titik wisata,” jelasnya.

Berdasarkan data Pemprov Bali, sepanjang 2025 sudah tercatat 1.185 tindakan keimigrasian dan 406 deportasi terhadap wisatawan asing, serta 144 kasus di mana WNA menjadi korban, sebagian besar akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Dengan adanya posko terpadu 24 jam ini, Pemprov Bali berharap sistem perlindungan wisatawan semakin kuat dan reputasi Bali sebagai destinasi wisata aman dan ramah dunia terus meningkat.