RI Butuh Rp3.500 Triliun untuk Atasi Krisis Iklim, APBN Cuma Sanggup 15%
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Jumat, 10 Okt 2025
- print Cetak
Tantangan besar menghadang Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Pemerintah membutuhkan dana hingga Rp3.500 triliun untuk mitigasi dan adaptasi, namun APBN hanya mampu menutup sebagian kecil dari kebutuhan itu.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Upaya Indonesia menekan dampak perubahan iklim menghadapi tantangan besar dari sisi pendanaan. Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mencapai Rp3.500 triliun, namun kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru mampu menutupi sekitar 15% dari total kebutuhan tersebut.
Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyebut pembiayaan menjadi elemen paling krusial dalam strategi nasional perubahan iklim. “Bicara tentang climate change, tidak bisa lepas dari pembiayaan. APBN hanya sanggup menanggung 15%, sisanya perlu diperoleh dari sektor swasta, lembaga multilateral, dan donor internasional,” ujarnya dalam acara UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) Annual Members Gathering 2025 di Jakarta.
Menurutnya, Indonesia tidak hanya menunggu dukungan global, tetapi juga aktif mencari kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pendanaan transisi hijau. Diplomasi ekonomi kini diarahkan untuk membuka peluang investasi hijau dan memperkuat eco-financing yang berkelanjutan.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menegaskan arah pembangunan nasional kini sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan dan ekonomi hijau. “SDGs menjadi kompas arah pembangunan, dan green economy serta circular economy menjadi mesinnya. Namun keduanya harus dijalankan bersama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UN Resident Coordinator in Indonesia, Gita Sabharwal, menyatakan PBB siap membantu Indonesia melalui instrumen pembiayaan inovatif seperti corporate SDG bonds, blue bonds, dan green sukuk.
“Waktu untuk perubahan bertahap telah berlalu. Kini saatnya bertindak berani dan menjadikan keberlanjutan sebagai keunggulan strategis sektor swasta Indonesia,” kata Gita.
Presiden IGCN Y.W. Junardy menambahkan, dunia usaha memiliki posisi strategis untuk menutup kesenjangan pendanaan tersebut. “Tahun 2025 adalah momentum aksi. Dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton,” tegasnya.
Kolaborasi publik-swasta dinilai menjadi kunci dalam memastikan pembiayaan transisi hijau berjalan efektif dan inklusif. Dengan dukungan global, inovasi pembiayaan, serta komitmen kuat pemerintah, Indonesia diharapkan dapat menjaga laju pembangunan sekaligus melindungi bumi dari krisis iklim.
- Penulis: syaiful amri
