Banjir Besar Sumatra 2025 Berpotensi Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Nasional

JAMBISNIS.COM – Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sejak pekan lalu dipastikan memberi tekanan berat terhadap perekonomian nasional pada kuartal IV 2025. Sekitar 50 kabupaten/kota terdampak parah, dengan ribuan rumah rusak dan aktivitas ekonomi lumpuh total.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (2/12) mencatat 712 orang meninggal dunia dan 507 orang masih hilang. Korban jiwa tersebar di Aceh sebanyak 218 orang, Sumut 301 orang, dan Sumbar 193 orang. Lembaga riset Celios memperkirakan kerugian ekonomi mencapai Rp68,67 triliun akibat hancurnya properti, infrastruktur, dan terhentinya rantai produksi.

Ekonom INDEF M. Rizal Taufikurahman menyebut bencana besar di tiga provinsi Sumatra ini membuat target optimistis pemerintah untuk mencapai pertumbuhan 5,6–5,7 persen pada kuartal IV 2025 menjadi sulit tercapai.

“Aktivitas produksi terhenti, mobilitas logistik terputus, dan pendapatan rumah tangga anjlok,” ujarnya.

Meski demikian, Rizal menilai dampaknya bersifat gangguan sementara dan tidak mengubah arah fundamental ekonomi RI. Namun, ia menegaskan kecepatan respons pemerintah menjadi faktor penentu tingkat koreksi pertumbuhan.

Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana memperkirakan bencana ini berpotensi menghilangkan 0,6 persen pertumbuhan ekonomi riil pada kuartal IV 2025. Andri mengingatkan bahwa PDB tidak bisa mencerminkan nilai kerusakan bangunan atau aset yang sebelumnya dihitung sebagai pertumbuhan ekonomi.

“Angka pertumbuhan bisa terlihat aman, padahal dampak kemanusiaan dan ekonomi jangka panjangnya jauh lebih besar,” tegasnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menegaskan pemerintah harus berani menyesuaikan proyeksi ekonomi dan memprioritaskan:

• percepatan belanja rekonstruksi,
• program padat karya,
• bantuan tunai terarah,
• pelonggaran defisit anggaran.

Ia juga menekankan perlunya koordinasi erat dengan Bank Indonesia agar likuiditas terjaga, serta restrukturisasi kredit untuk warga terdampak. Para ekonom sepakat bahwa bencana tahun ini harus menjadi momentum perbaikan tata ruang dan penataan ulang wilayah hulu. Rekonstruksi juga harus memakai standar ketahanan bencana agar tidak mengulang siklus kerusakan yang sama.

Syafruddin menekankan bahwa korban bencana memerlukan lebih dari sekadar bantuan logistik.

“Mereka butuh dukungan modal kerja, restrukturisasi kredit, dan bantuan tunai bersyarat agar dapat kembali produktif,” ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran BNPB masih tersedia sekitar Rp500 miliar. Pemerintah juga siap menambah dana melalui skema Anggaran Belanja Tambahan jika dibutuhkan.

“Kalau BNPB butuh, kita proses. Dana darurat ada,” tutur Purbaya.

Sebelum bencana terjadi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,6–5,7 persen pada kuartal IV 2025, ditopang berbagai stimulus termasuk BLT Kesra untuk 35 juta keluarga.