Jumat, 1 Mei 2026
light_mode
Beranda » Nasional » Pemerintah Siapkan Perpres Baru, Pertamina Bisa Impor Energi dari AS Tanpa Lelang

Pemerintah Siapkan Perpres Baru, Pertamina Bisa Impor Energi dari AS Tanpa Lelang

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Sen, 17 Nov 2025

JAMBISNIS.COM – Pemerintah tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan memberi kewenangan khusus kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengimpor energi dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat tanpa melalui proses lelang atau bidding. Regulasi ini menjadi tindak lanjut dari kesepakatan tarif antara Indonesia dan AS yang dicapai pada Juli 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, aturan tersebut saat ini sedang dibahas oleh kementerian dan lembaga terkait. “Ini bagian dari kesepakatan reciprocal tarif. Jadi hanya untuk perusahaan AS, tanpa bidding untuk perusahaan Amerika Serikat,” ujarnya saat menghadiri 13th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Airlangga menjelaskan, Perpres ini diharapkan dapat mengurangi defisit perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat yang mencapai sekitar US$18 miliar. Salah satunya melalui percepatan realisasi komitmen impor energi Indonesia dari AS senilai US$15 miliar, meliputi minyak mentah, bensin, dan LPG.

Selain energi, Indonesia juga telah menyepakati pembelian produk pertanian AS senilai US$4,5 miliar, termasuk kedelai, bungkil kedelai, gandum, dan kapas.

Mengacu pada dokumen kerangka kerja kesepakatan dagang RI–AS yang dirilis situs resmi Gedung Putih, beberapa komitmen dagang yang akan berjalan antara kedua negara meliputi:

  • Pengadaan pesawat udara senilai US$3,2 miliar
  • Pembelian produk pertanian AS senilai US$4,5 miliar
  • Pembelian energi (LPG, minyak mentah, bensin) senilai US$15 miliar

Airlangga menambahkan, penyelesaian Perpres akan bergantung pada penandatanganan final kesepakatan tarif antara Indonesia dan AS. Saat ini kedua negara masih menunggu finalisasi legal drafting dari dokumen tersebut.

“Sebetulnya hampir semua teks sudah dibahas. Kita sudah kirim ke AS, tinggal finalisasi legal drafting-nya. Targetnya tahun ini,” ungkapnya.

Pemerintah berharap regulasi ini dapat memperkuat hubungan dagang strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat sekaligus mendorong efisiensi pasokan energi nasional.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puluhan Gubernur Temui Menkeu Purbaya, Protes Pemotongan Dana Transfer ke Daerah Rp226 Triliun

    Puluhan Gubernur Temui Menkeu Purbaya, Protes Pemotongan Dana Transfer ke Daerah Rp226 Triliun

    • calendar_month Sel, 7 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Puluhan gubernur dan wakil gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia mendatangi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Pertemuan itu berlangsung panas setelah para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Appsi) menyampaikan protes keras atas kebijakan pemotongan transfer ke daerah (TKD) dalam APBN […]

  • Pukulan untuk Barca! Gelandang Ini Dipastikan Absen di El Clasico

    Pukulan untuk Barca! Gelandang Ini Dipastikan Absen di El Clasico

    • calendar_month Sel, 14 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kabar buruk menghantam Barcelona jelang laga krusial El Clasico melawan Real Madrid. Gelandang andalan mereka, Dani Olmo, dipastikan harus menepi karena cedera yang didapatnya saat jeda internasional. Jeda internasional kali ini memang menjadi periode yang sulit bagi Blaugrana. Sejumlah pemain kunci mereka terpaksa ditarik dari tugas negara karena masalah kebugaran. Namun, di tengah […]

  • Ditemukan Ribuan NIK Ganda, Belasan Ribu Calon Debitur KPR Terganjal SLIK OJK

    Ditemukan Ribuan NIK Ganda, Belasan Ribu Calon Debitur KPR Terganjal SLIK OJK

    • calendar_month Jum, 28 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Ternyata banyak masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sulit mengambil KPR rumah subsidi. Faktor utamanya karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK rendah. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyebut ada lebih dari 19.000 data calon debitur yang terkendala dari imbas SLIK OJK itu. “Data tersebut merupakan hasil […]

  • Luhut Ungkap Tiga Keuntungan Perjanjian Dagang RI-AS, Akses Tarif 0 Persen untuk 1.819 Produk

    Luhut Ungkap Tiga Keuntungan Perjanjian Dagang RI-AS, Akses Tarif 0 Persen untuk 1.819 Produk

    • calendar_month Sel, 24 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap tiga keuntungan utama bagi Indonesia setelah penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menurut Luhut, perjanjian tersebut merupakan langkah strategis untuk menjaga kepentingan nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tengah ketidakpastian perdagangan global. “Perjanjian ini memastikan posisi Indonesia tetap […]

  • Rial Iran Anjlok ke Rekor Terendah, Tembus 1,5 Juta per Dolar AS

    Rial Iran Anjlok ke Rekor Terendah, Tembus 1,5 Juta per Dolar AS

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Nilai tukar mata uang Iran, rial, kembali tertekan dan jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Pada Kamis (29/1/2026), satu dolar Amerika Serikat (AS) tercatat setara dengan 1,5 juta rial, menandai krisis ekonomi yang kian memburuk di negara tersebut. Berdasarkan data situs pemantau valuta asing Bonbast.com, nilai rial telah kehilangan sekitar 5 persen hanya […]

  • Purbaya dan MenPANRB Bahas Strategi Strategic Diamond untuk Sukseskan Program Prabowo

    Purbaya dan MenPANRB Bahas Strategi Strategic Diamond untuk Sukseskan Program Prabowo

    • calendar_month Rab, 31 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini membahas penguatan sinkronisasi kebijakan pemerintah melalui pendekatan Strategic Diamond untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (29/12/2025), sebagai bagian dari upaya memastikan arah pembangunan nasional berjalan […]

expand_less