Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.660 Triliun, BI Sebut Pertumbuhan Mulai Melambat

JAMBISNIS.COM – Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I 2026 tercatat mencapai US$433,4 miliar atau setara Rp7.660 triliun dengan asumsi kurs Rp17.674 per dolar AS. Meski nilainya masih besar, pertumbuhan utang tercatat mulai melambat dibanding periode sebelumnya.

Bank Indonesia (BI) dalam laporan terbarunya menyebutkan, secara kuartalan atau quarter to quarter (qtq), ULN Indonesia tumbuh 0,8 persen. Angka tersebut lebih rendah dibanding pertumbuhan pada kuartal IV 2025 yang mencapai 1,9 persen.

Secara bulanan, posisi ULN juga mengalami penurunan dibanding Februari 2026 yang mencapai US$437,9 miliar. Namun secara tahunan atau year on year (yoy), nilai ULN tercatat meningkat dibanding kuartal I 2025 yang berada di level US$195,5 miliar atau tumbuh 121,6 persen yoy.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Denny Ramdan, mengatakan perkembangan ULN dipengaruhi oleh dinamika utang sektor publik dan sektor swasta.

“Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta. ULN pemerintah tumbuh lebih rendah, dan ULN swasta menurun,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Sementara itu, ULN pemerintah pada kuartal I 2026 tercatat sebesar US$214,7 miliar atau tumbuh 3,8 persen secara kuartalan. Pertumbuhan ini juga melambat dibanding kuartal IV 2025 yang mencapai 5,5 persen.

Menurut BI, perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Kondisi tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia masih cukup terjaga.

Bank Indonesia menegaskan bahwa utang pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah juga disebut terus mengarahkan pembiayaan utang untuk sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga transformasi ekonomi jangka panjang.

Berdasarkan sektor, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk:
– Jasa kesehatan dan kegiatan sosial: 22,1%
– Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib: 20,2%
– Jasa pendidikan: 16,2% Konstruksi: 11,5%
– Transportasi dan pergudangan: 8,5%

Struktur ULN pemerintah juga masih sangat dominan dalam utang jangka panjang, mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

Di sisi lain, ULN swasta tercatat menurun. Pada kuartal I 2026, posisinya sebesar US$ 191,4 miliar, turun dari kuartal IV 2025 yang mencapai US$ 194,2 miliar.

Secara qtq, ULN swasta mengalami kontraksi 1,8%, baik pada kelompok lembaga keuangan (financial corporations) maupun perusahaan nonkeuangan (nonfinancial corporations). ULN lembaga keuangan tercatat turun 3,6% qtq, sementara ULN perusahaan nonkeuangan terkontraksi 1,3% qtq.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta didominasi oleh:
– Industri pengolahan
– Jasa keuangan dan asuransi
– Pengadaan listrik dan gas
– Pertambangan dan penggalian

Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 80,4% dari total ULN swasta. Selain itu, ULN swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa 76,6%.

Bank Indonesia menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat dan terjaga, seiring penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5% pada kuartal I 2026 dari 30,0% pada kuartal IV 2025. Secara keseluruhan, struktur ULN nasional juga masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa 85,4% dari total ULN.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” ujar Denny.

Ke depan, BI menegaskan bahwa ULN akan terus dioptimalkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan meminimalkan risiko eksternal.(*)