Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Warisan Utang Jokowi di Proyek Kereta Cepat Jadi Beban Prabowo, Purbaya Tolak APBN Jadi Penolong

Warisan Utang Jokowi di Proyek Kereta Cepat Jadi Beban Prabowo, Purbaya Tolak APBN Jadi Penolong

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Sen, 27 Okt 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) kembali memanas. Nilai utang yang membengkak hingga lebih dari Rp116 triliun kini jadi bola panas yang berpindah tangan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikap tegas: APBN tidak boleh menanggung utang proyek Whoosh. Menurutnya, tanggung jawab kini berada di bawah Danantara Indonesia, perusahaan holding yang menaungi berbagai BUMN, termasuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

“Dividen BUMN sudah tidak lagi masuk APBN. Kalau sesuai UU APBN 2025, ada Rp90 triliun dividen per tahun itu cukup untuk membayar cicilan utang sekitar Rp2 triliun per tahun,” ujar Purbaya di Wisma Danantara Indonesia.

Purbaya menegaskan bahwa Danantara harus mencari skema penyelesaian tanpa melibatkan uang negara. Dalam pertemuan itu, CEO Danantara Rosan Roeslani disebut telah menyetujui langkah tersebut dan akan mempelajari berbagai opsi restrukturisasi utang.

Sebelumnya, COO Danantara Dony Oskaria sudah mengungkapkan bahwa proyek KCJB masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero). Rencananya, Danantara akan merestrukturisasi empat sektor besar BUMN, termasuk penerbangan, infrastruktur baja, asuransi, dan proyek kereta cepat pada semester II tahun 2025.

Polemik ini kian panas setelah pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut proyek Whoosh sebagai “barang busuk” saat dirinya menerima tanggung jawab pengawasan proyek tersebut. Luhut bahkan menyebut Prabowo berencana membentuk tim khusus untuk merestrukturisasi utang KCJB.

Sementara di sisi lain, muncul kekhawatiran dari sejumlah pihak, termasuk Mahfud MD, bahwa jika Indonesia gagal membayar utang proyek ini, China bisa menekan Indonesia secara politik maupun ekonomi, bahkan dikaitkan dengan isu wilayah Natuna Utara.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nasib Kopi Indonesia di Tengah Harga Tak Stabil dan Iklim Ekstrem

    Nasib Kopi Indonesia di Tengah Harga Tak Stabil dan Iklim Ekstrem

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Namun, industri kopi nasional kini menghadapi tantangan serius akibat volatilitas harga global, perubahan iklim, serta pengetatan regulasi internasional yang terus berkembang. Kondisi tersebut berdampak langsung pada petani hingga eksportir kopi di Tanah Air. Di tengah tekanan tersebut, Louis Dreyfus Company (LDC) menempatkan diri […]

  • Harga TBS Kelapa Sawit Jambi Kembali Turun, Rp 3.406,67 per Kg

    Harga TBS Kelapa Sawit Jambi Kembali Turun, Rp 3.406,67 per Kg

    • calendar_month Sen, 29 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Memasuki akhir tahun, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit Jambi tidak menunjukkan tren positif. Kali ini harga kelapa sawit Provinsi Jambi kembali turun. Hasil rapat Dinas Perkebunan Provinsi Jambi pada 24 Desember 2025 lalu, harga periode 26 Desember – 1 Januari 2026 berlaku untuk periode setelahnya, yakni periode 2-8 Januari 2026. Berkaca […]

  • Thomas Djiwandono Dilantik Jadi Deputi Gubernur BI

    Thomas Djiwandono Dilantik Jadi Deputi Gubernur BI

    • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Thomas Djiwandono resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk masa jabatan 2026–2031. Pelantikan dilakukan di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Senin (9/2/2026). Dalam pengucapan sumpah jabatan, Thomas menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas secara profesional, independen, serta menjunjung tinggi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga menyatakan tidak akan menerima atau menjanjikan […]

  • Menperin Tetap Perjuangkan Insentif Industri Otomotif di Tengah Penurunan Penjualan

    Menperin Tetap Perjuangkan Insentif Industri Otomotif di Tengah Penurunan Penjualan

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemerintah tetap mengupayakan insentif bagi industri otomotif nasional pada tahun depan. Kebijakan ini dinilai penting mengingat sektor tersebut memiliki dampak berkelanjutan (multiplier effect) yang besar dan saat ini tengah mengalami kontraksi. “Sektor ini merupakan sektor yang sangat penting, terlalu penting untuk kita abaikan, tidak mungkin […]

  • Daftar 10 Kementerian dengan Anggaran Terbesar dalam APBN 2026

    Daftar 10 Kementerian dengan Anggaran Terbesar dalam APBN 2026

    • calendar_month Kam, 22 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah menetapkan alokasi anggaran bagi seluruh kementerian dan lembaga negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, yang berlaku sejak 1 Januari 2026. Dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp 3.149,47 triliun, terdapat 10 kementerian dan lembaga yang […]

  • Bea Cukai Gagalkan 2 Kontainer & 2 Truk Garmen Ilegal dari China dan Bangladesh

    Bea Cukai Gagalkan 2 Kontainer & 2 Truk Garmen Ilegal dari China dan Bangladesh

    • calendar_month Kam, 11 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggagalkan peredaran garmen ilegal melalui dua operasi besar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, dan ruas tol Palembang–Lampung. Penindakan ini berhasil mengamankan tiga kontainer dan dua truk bermuatan pakaian jadi ilegal yang sebagian berasal dari China dan Bangladesh. Pada operasi pertama, tiga kontainer yang diangkut KM Indah Costa […]

expand_less