Warisan Utang Jokowi di Proyek Kereta Cepat Jadi Beban Prabowo, Purbaya Tolak APBN Jadi Penolong
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Senin, 27 Okt 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) kembali memanas. Nilai utang yang membengkak hingga lebih dari Rp116 triliun kini jadi bola panas yang berpindah tangan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikap tegas: APBN tidak boleh menanggung utang proyek Whoosh. Menurutnya, tanggung jawab kini berada di bawah Danantara Indonesia, perusahaan holding yang menaungi berbagai BUMN, termasuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Dividen BUMN sudah tidak lagi masuk APBN. Kalau sesuai UU APBN 2025, ada Rp90 triliun dividen per tahun itu cukup untuk membayar cicilan utang sekitar Rp2 triliun per tahun,” ujar Purbaya di Wisma Danantara Indonesia.
Purbaya menegaskan bahwa Danantara harus mencari skema penyelesaian tanpa melibatkan uang negara. Dalam pertemuan itu, CEO Danantara Rosan Roeslani disebut telah menyetujui langkah tersebut dan akan mempelajari berbagai opsi restrukturisasi utang.
Sebelumnya, COO Danantara Dony Oskaria sudah mengungkapkan bahwa proyek KCJB masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero). Rencananya, Danantara akan merestrukturisasi empat sektor besar BUMN, termasuk penerbangan, infrastruktur baja, asuransi, dan proyek kereta cepat pada semester II tahun 2025.
Polemik ini kian panas setelah pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut proyek Whoosh sebagai “barang busuk” saat dirinya menerima tanggung jawab pengawasan proyek tersebut. Luhut bahkan menyebut Prabowo berencana membentuk tim khusus untuk merestrukturisasi utang KCJB.
Sementara di sisi lain, muncul kekhawatiran dari sejumlah pihak, termasuk Mahfud MD, bahwa jika Indonesia gagal membayar utang proyek ini, China bisa menekan Indonesia secara politik maupun ekonomi, bahkan dikaitkan dengan isu wilayah Natuna Utara.
- Penulis: syaiful amri
