Wamenaker Dorong BUMN Jadi Penggerak Ekonomi Berkeadilan dan Sejahterakan Rakyat
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Senin, 27 Okt 2025
- print Cetak
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam Seminar Nasional Forum Komunikasi Sekar BUMN Tahun 2025 bertema “Mengawal dan Mengembalikan Tugas dan Fungsi BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional” di Jakarta, Senin (27/10/2025).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperkuat perannya sebagai penggerak utama perekonomian nasional yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Afriansyah mengatakan, momentum saat ini penting bagi BUMN untuk mempertegas komitmen dalam menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
“Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, arah pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan kemakmuran bersama,” ujar Afriansyah di Jakarta, Senin.
Pria yang akrab disapa Ferry itu menegaskan, BUMN memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional sekaligus mengelola sumber daya strategis agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Karena itu, BUMN tidak semestinya hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjadi instrumen negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ferry menambahkan, keberadaan BUMN diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi sektor-sektor produktif, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional melalui inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan.
Selain fokus pada aspek ekonomi, Wamenaker juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta keharmonisan hubungan kerja di lingkungan BUMN.
Ia mendorong penerapan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah mufakat.
“Dengan penerapan HIP yang kuat, diharapkan tercipta hubungan kerja yang harmonis dan produktif antara manajemen, pekerja, dan pemerintah,” jelasnya.
Afriansyah optimistis bahwa jika nilai-nilai Pancasila dan semangat kekeluargaan diterapkan secara konsisten, BUMN dapat menjadi contoh nyata dalam mewujudkan ekonomi nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
- Penulis: syaiful amri
