Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Nusron Targetkan 32 RDTR Rampung hingga Akhir 2025, Dorong Integrasi OSS untuk Permudah Investasi

Nusron Targetkan 32 RDTR Rampung hingga Akhir 2025, Dorong Integrasi OSS untuk Permudah Investasi

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Jum, 24 Okt 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menargetkan penyusunan 32 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) selesai hingga akhir tahun 2025. Target ini merupakan bagian dari upaya percepatan Program Strategis Nasional (PSN) melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).

Hal tersebut disampaikan Nusron dalam Rapat Pimpinan Satgas P2SP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Satgas ini dibentuk untuk memastikan seluruh PSN berjalan efektif dan terkoordinasi lintas kementerian.

“Dari target 2.000 RDTR, saat ini telah diselesaikan 668. Kami optimistis hingga akhir tahun dapat mencapai 700 RDTR,” ujar Nusron dalam keterangan resmi Kementerian ATR/BPN.

Menurut Nusron, fokus kementeriannya bukan hanya pada percepatan penyusunan RDTR, tetapi juga integrasi seluruh RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Langkah ini penting untuk memberikan kepastian tata ruang bagi pelaku usaha serta mempercepat proses perizinan investasi.

“Dari 668 RDTR yang telah selesai, belum semuanya terintegrasi OSS. Ini menjadi PR kami. Dua bulan ke depan akan kami dorong agar seluruhnya segera terhubung,” tegas Nusron.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat tersebut, menekankan pentingnya sinergi antar-Pokja dalam Satgas P2SP agar semua program strategis berjalan seirama dengan arahan Presiden.

“Kita ingin semua program strategis berjalan sinkron dan langsung ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” kata Airlangga.

Percepatan penyusunan dan integrasi RDTR menjadi salah satu pilar penting untuk mendorong kemudahan investasi, pengendalian pembangunan, dan kepastian hukum tata ruang di daerah. Dengan target rampung 32 RDTR tambahan pada 2025, Kementerian ATR/BPN berupaya memastikan setiap wilayah memiliki panduan pembangunan yang jelas, selaras dengan rencana pembangunan nasional.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Raden Mas Aris Resmi Jadi Komisaris Utama Baru Waskita Beton (WSBP)

    Raden Mas Aris Resmi Jadi Komisaris Utama Baru Waskita Beton (WSBP)

    • calendar_month Ming, 16 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Raden Mas Aris Santosa resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) dalam RUPSLB yang digelar pada Jumat, 14 November 2025. Penunjukan ini sekaligus menjadi bagian dari perombakan susunan dewan komisaris perusahaan. Selain menetapkan Aris sebagai Komut baru, RUPSLB juga mengangkat dua Komisaris Independen, yakni Indra Utama dan Ahmad Subagya. […]

  • HUT ke-130 BRI: Perkenalkan Logo dan Tema Baru ‘Satu Bank Untuk Semua’

    HUT ke-130 BRI: Perkenalkan Logo dan Tema Baru ‘Satu Bank Untuk Semua’

    • calendar_month Ming, 26 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merayakan HUT ke-130 dengan tema “Satu Bank Untuk Semua”, menegaskan komitmen BRI untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, dari segmen mikro hingga korporasi, dengan dukungan ekosistem digital yang kuat. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyatakan bahwa usia 130 tahun menjadi bukti ketangguhan dan konsistensi BRI dalam mendukung […]

  • Papua Jadi Target Perluasan Perkebunan Sawit Usai Sumatra, Ini Rencana Prabowo

    Papua Jadi Target Perluasan Perkebunan Sawit Usai Sumatra, Ini Rencana Prabowo

    • calendar_month Jum, 19 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, melayangkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait wacana penanaman kelapa sawit di Papua. Usman menilai gagasan tersebut menunjukkan pengabaian terhadap pelajaran pahit dari bencana ekologis yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia akibat deforestasi, terutama di Aceh dan Sumatra. Pernyataan Presiden Prabowo soal rencana penanaman sawit di […]

  • Mentan Awasi Ketat Harga Daging Sapi di Feedloter, Harga Masih di Bawah HAP

    Mentan Awasi Ketat Harga Daging Sapi di Feedloter, Harga Masih di Bawah HAP

    • calendar_month Kam, 22 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah terus melakukan pengawasan ketat terhadap harga daging sapi di feedloter. Langkah ini dilakukan menyusul aksi mogok para pedagang daging sapi se-Jabodetabek akibat tingginya harga timbang sapi hidup. Menurut Amran, berdasarkan laporan feedloter yang hadir dalam rapat koordinasi harga pangan di […]

  • Bank Dunia Soroti Dominasi BUMN, Minta RI Lebih Terbuka di Rantai Pasok Global

    Bank Dunia Soroti Dominasi BUMN, Minta RI Lebih Terbuka di Rantai Pasok Global

    • calendar_month Sel, 7 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM –  Bank Dunia menilai Indonesia perlu lebih terbuka terhadap perdagangan global agar tidak semakin tertinggal dalam rantai pasok manufaktur dunia. Lembaga tersebut juga menyoroti dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai menghambat kompetisi dan reformasi ekonomi. Chief Economist of the East and Pacific Region World Bank Aaditya Mattoo mengatakan, kebijakan perdagangan Indonesia yang […]

  • Emas Antam Melonjak Lagi, Kini Dibanderol Rp2,5 Juta

    Emas Antam Melonjak Lagi, Kini Dibanderol Rp2,5 Juta

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga emas Antam kembali mengkilau. Hari ini emas Antam melonjak Rp27.000 menjadi Rp2.515.000 per gram setelah sebelumnya sempat turun. Sejalan dengan hal itu, buyback (harga beli kembali) juga melejit ke level Rp 2.371.000 per gram. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan […]

expand_less