Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Di Tengah Rencana Cukai Rokok Tidak Naik, Begini Produksi Rokok Tanah Air

Di Tengah Rencana Cukai Rokok Tidak Naik, Begini Produksi Rokok Tanah Air

  • account_circle -
  • calendar_month Jum, 17 Okt 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan tidak akan menaikkan cukai rokok pada tahun depan. Kebijakan ini salah satunya ditujukan untuk memberantas rokok ilegal yang marak di tanah air.

Kabar ini juga disambut gembira pelaku indiustri rokok. Terlebih keputusan ini diharapkan bisa mengurangi beban industri rokok.

Lalu seperti apa produksi rokok di Indonesia selama ini? Untuk diketahui produksi rokok Indonesia pada bulan September 2025 naik menjadi 26 miliar batang.

Cnbcindonesia.com merilis data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bahwa produksi rokok pada September 2025 yang mencapai 26 miliar tersebut naik 0,39% dibandingkan Agustus tahun ini (month to month/mtm). Produksi tersebut juga menanjak 1,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year).

Secara keseluruhan, produksi rokok Januari-September 2025 mencapai 223 miliar batang atau turun 1,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Fakta lainnya dari data tersebut sejak 2018-2025, produksi rokok Januari-September 2025 adalah yang terendah setidaknya sejak 2017.

Pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) hampir tiap tahun dengan besaran rata-rata tertimbang 10-12%. Dalam 15 tahun terakhir, hanya tiga kali tarif tidak dinaikkan yakni pada 2014, 2019, dan 2025.

Pada 2014, cukai rokok tidak naik karena adanya aturan baru yakni UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).Merujuk pada UU tersebut, tahun 2014 ditetapkan sebagai masa peralihan untuk penerapan pajak rokok daerah.

Pada 2019, cukai rokok tidak naik dengan alasan adanya perlambatan ekonomi dan daya beli. Namun, banyak yang menilai keputusan pemerintah bias politik karena tahun tersebut ada pemilihan presiden.

Pada 2025, pemerintah tidak menaikkan tarif CHT tetapi pemerintah melakukan penyesuaian terkait harga jual eceran.

 

  • Penulis: -
  • Editor: Deddy Rachmawan

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menkeu Purbaya Bahas TKD dan DBH, Sejumlah Gubernur Minta Potongan Dana Daerah Dikaji Ulang

    Menkeu Purbaya Bahas TKD dan DBH, Sejumlah Gubernur Minta Potongan Dana Daerah Dikaji Ulang

    • calendar_month Rab, 8 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Dalam pertemuan dengan para gubernur dari berbagai provinsi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya keseimbangan fiskal nasional. Namun, sejumlah kepala daerah meminta pemerintah pusat meninjau kembali pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) karena berpotensi menekan pembangunan di tingkat daerah. Pertemuan yang digelar di Jakarta, Selasa (7/10/2025), ini […]

  • Nusron Wahid Tegaskan Lahan 16,4 Hektare di Makassar Sah Milik Jusuf Kalla

    Nusron Wahid Tegaskan Lahan 16,4 Hektare di Makassar Sah Milik Jusuf Kalla

    • calendar_month Jum, 7 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid angkat bicara terkait sengketa lahan antara Jusuf Kalla (JK) dan pihak GMTD di Makassar, Sulawesi Selatan. Nusron menegaskan bahwa berdasarkan data resmi, tanah seluas 16,4 hektare tersebut sah dimiliki oleh Jusuf Kalla melalui perusahaan miliknya, PT Hadji Kalla. “Di atas tanah tersebut […]

  • Empat Visi Presiden Prabowo Bertumpu pada Pemanfaatan Tanah Nasional

    Empat Visi Presiden Prabowo Bertumpu pada Pemanfaatan Tanah Nasional

    • calendar_month Jum, 7 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa empat visi utama Presiden Prabowo Subianto seluruhnya bertumpu pada pemanfaatan tanah dan tata ruang yang berkeadilan. Empat visi besar tersebut mencakup ketahanan pangan, kemandirian energi, industrialisasi nasional, dan penyediaan perumahan rakyat yang terjangkau. Menurut Nusron, keempat visi ini saling berkaitan […]

  • Kekayaan Prodigy AI China Meningkat hingga Rp 385,2 Triliun Gegara Sanksi AS

    Kekayaan Prodigy AI China Meningkat hingga Rp 385,2 Triliun Gegara Sanksi AS

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Chen Tianshi mungkin tidak pernah membayangkan dirinya akan menjadi salah satu orang terkaya di dunia ketika memulai perusahaan rintisannya pada 2019. Saat itu, satu-satunya pelanggan terbesar Cambricon Technologies, Huawei, tiba-tiba menghentikan hampir seluruh kerja sama demi mengembangkan chip mereka sendiri. Lebih dari 95% pendapatan Cambricon hilang seketika. Namun, perubahan besar datang dari arah […]

  • Garuda–Citilink Kocok Ulang Rute, Cegah Kanibalisasi & Perkuat Efisiensi Operasional

    Garuda–Citilink Kocok Ulang Rute, Cegah Kanibalisasi & Perkuat Efisiensi Operasional

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Garuda Indonesia (GIAA) dan Citilink melakukan penataan ulang rute penerbangan untuk mencegah kanibalisasi antarunit usaha dalam satu grup. Langkah ini menjadi bagian dari strategi transformasi untuk mengembalikan kinerja perseroan agar lebih sehat dan kompetitif. Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Sugiarto Oentoro, menegaskan bahwa harmonisasi jaringan penerbangan menjadi kunci untuk menghindari gesekan pasar […]

  • Pemerintah Terapkan Skema PPPK Paruh Waktu, Ini Gaji, Tunjangan, dan Syaratnya

    Pemerintah Terapkan Skema PPPK Paruh Waktu, Ini Gaji, Tunjangan, dan Syaratnya

    • calendar_month Kam, 9 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah kini mulai menerapkan skema baru dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Model ini menjadi alternatif selain PPPK penuh waktu maupun PNS, dengan jam kerja lebih singkat dan fleksibel. Sesuai ketentuan, PPPK paruh waktu hanya bekerja di bawah 37,5 jam per minggu, tergantung kesepakatan […]

expand_less