Pengamat: Penurunan Pengangguran Awal 2026 Jadi Sinyal Positif, Risiko Inflasi Tetap Harus Diwaspadai
- account_circle say say
- calendar_month 1 menit yang lalu
- print Cetak
Ilustrasi penurunan angka pengangguran di Indonesia pada awal 2026 yang mencerminkan membaiknya penyerapan tenaga kerja, disertai potensi risiko inflasi akibat meningkatnya permintaan masyarakat. Ilustrasi: Jambi Bisnis.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Tren penurunan angka pengangguran di Indonesia pada awal 2026 mendapat apresiasi dari pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tetap mewaspadai potensi meningkatnya inflasi di tengah membaiknya kondisi pasar tenaga kerja.
Berdasarkan data terbaru, jumlah pengangguran di Indonesia turun dari 7,46 juta orang pada Agustus 2025 menjadi 7,24 juta orang pada Februari 2026. Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menurun dari 4,85 persen menjadi 4,68 persen.
Menurut Noviardi, penurunan tersebut menunjukkan meningkatnya kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja, terutama pada sektor-sektor strategis yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Secara riil terlihat adanya geliat baru di sektor industri, ekonomi digital, UMKM, serta meningkatnya arus investasi. Faktor-faktor inilah yang menjadi penggerak utama penyerapan tenaga kerja pada awal tahun ini,” ujar Noviardi, Kamis (25/6/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut sejalan dengan teori ekonomi Keynesian yang menempatkan permintaan agregat sebagai faktor utama yang mendorong aktivitas ekonomi. Ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat, pelaku usaha akan memperluas kapasitas produksi sehingga membutuhkan tambahan tenaga kerja.
“Pasar tenaga kerja bergerak ke arah yang lebih produktif karena kebutuhan terhadap pekerja meningkat. Namun, capaian ini belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, kualitas pekerjaan yang tercipta masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius,” katanya.
Di balik tren positif tersebut, Noviardi mengingatkan adanya tantangan yang harus diantisipasi pemerintah. Menurutnya, peningkatan permintaan masyarakat berpotensi memicu inflasi apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi.
Ia menjelaskan, ketika daya beli masyarakat meningkat sementara pasokan barang dan jasa belum mampu memenuhi permintaan, maka tekanan terhadap harga akan sulit dihindari.
“Hubungan antara pengangguran dan inflasi ibarat dua sisi mata uang. Ketika ekonomi tumbuh dan pengangguran menurun, daya beli masyarakat ikut meningkat. Persoalannya muncul ketika laju permintaan lebih cepat dibanding kemampuan sektor produksi menyediakan barang dan jasa. Dalam kondisi seperti itu, tekanan harga akan sulit dihindari,” jelasnya.
Karena itu, Noviardi menilai pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penurunan angka pengangguran. Menurutnya, tantangan pada paruh kedua 2026 adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas harga.
Ia menyarankan agar stimulus untuk mendorong konsumsi masyarakat dibarengi dengan penguatan sektor produksi sehingga pasokan tetap terjaga dan inflasi dapat dikendalikan.
“Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan secara presisi. Stimulus terhadap sisi permintaan harus dibarengi penguatan sektor produksi agar pasokan tetap terjaga. Jika kapasitas produksi tidak ditingkatkan, perbaikan pasar kerja yang saat ini terjadi berpotensi memicu inflasi yang lebih tinggi dan pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat,” pungkasnya.
- Penulis: say say
