Menteri PU Dody Hanggono Dorong Swasta Aktif Biayai Proyek Infrastruktur Rp1.905 Triliun hingga 2029

JAMBISNIS.COM – Menteri Pekerjaan Umum (MenPU) Dody Hanggono mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan proyek infrastruktur nasional yang ditargetkan membutuhkan dana hingga Rp1.905 triliun sampai tahun 2029.  Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis sekaligus mengurangi beban keuangan negara.

“Kalau dari awal kan sesuai anggaran Pak Prabowo, harus mulai lebih banyak melibatkan swasta. Konsep public-private partnership (PPP) ini benar-benar kita galakkan dari tahun ke tahun,” ujar Dody saat menghadiri seminar internasional di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, Selasa (4/11/2025).

Dody menjelaskan bahwa konsep PPP atau kerja sama pemerintah dan swasta akan menjadi pilar utama pembiayaan proyek infrastruktur jangka menengah. Melalui skema ini, pihak swasta dapat berperan dalam pendanaan, pembangunan, pengelolaan, maupun pemeliharaan proyek infrastruktur, baik jalan, jembatan, irigasi, hingga energi.

Namun, ia mengakui tidak semua proyek memiliki daya tarik investasi tinggi, terutama proyek yang bersifat sosial dan tersebar di wilayah terpencil.

“Indonesia ini sangat luas, banyak daerah yang pekerjaannya bersifat sosial. Jadi tidak semua proyek bisa menarik minat swasta,” ungkapnya.

Menurut Dody, proyek yang memiliki potensi keuntungan ekonomi akan dibuka sepenuhnya bagi sektor swasta, dengan pembagian investasi yang disesuaikan berdasarkan potensi proyek tersebut.

“Kalau proyek infrastruktur yang bisa menghasilkan keuntungan, ya kita tawarkan ke swasta. Bisa 100 persen, bisa 50-50, atau 80-20, tergantung hitungan investornya,” jelasnya.

Pemerintah berharap melalui pola kerja sama tersebut, pembangunan infrastruktur dapat berlangsung lebih efisien, berkelanjutan, dan tidak sepenuhnya membebani APBN. Kementerian PU telah menyusun estimasi pembiayaan pembangunan infrastruktur hingga 2029 dengan total kebutuhan sebesar Rp1.905 triliun, yang bersumber dari:

• 35,63% (Rp678,91 triliun) dari APBN,
• 34,19% (Rp651,46 triliun) dari skema PPP,
• 24,84% (Rp473,28 triliun) dari pemerintah daerah, dan
• 5,34% sisanya masih menjadi funding gap yang akan dicari melalui sumber alternatif pembiayaan.

Skema tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan infrastruktur nasional, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan pemerataan pembangunan. Selain membuka ruang partisipasi swasta, Kementerian PU juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada keberlanjutan. Dody memastikan bahwa proyek-proyek yang dikerjakan akan memperhatikan aspek lingkungan, efisiensi energi, dan keberlanjutan ekonomi lokal.

“Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi juga keberlanjutan jangka panjang agar infrastruktur kita tahan lama dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.