Rabu, 13 Mei 2026
light_mode
Beranda » Nasional » Menkeu Purbaya Bahas Keadilan Fiskal dan Penguatan PAD dalam Rapat Kerja Bareng DPD

Menkeu Purbaya Bahas Keadilan Fiskal dan Penguatan PAD dalam Rapat Kerja Bareng DPD

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Rapat Kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin (3/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, Menkeu bersama anggota DPD membahas pendalaman materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Rapat ini mengusung tema peningkatan keadilan fiskal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan kapasitas fiskal daerah. Dalam sambutannya, Purbaya tampil dengan gaya khas yang santai namun tegas. Ia menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan fiskal nasional adalah memastikan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata.

“Seluruh APBN, DPR, dan DPD bekerja untuk membuat masyarakat kita semua menjadi kaya. Saya selalu bilang, mari kita kaya bersama. Kalau hanya sebagian kecil yang kaya, itu bukan keberhasilan kita,” ujar Purbaya di hadapan peserta rapat.

Menkeu juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar tidak ada kesenjangan fiskal yang memperlambat pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Ia menyebut, keberhasilan pembangunan daerah akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap daerah memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik yang adil,” tambahnya.

Selain itu, Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UU HKPD agar implementasinya mampu mendorong kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Purbaya juga menegaskan bahwa dirinya telah ditugaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki arah kebijakan ekonomi agar lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat luas.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bobby Nasution: Pemotongan Dana Transfer Pusat Berisiko Berat bagi Daerah Ber-PAD Kecil

    Bobby Nasution: Pemotongan Dana Transfer Pusat Berisiko Berat bagi Daerah Ber-PAD Kecil

    • calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM –  Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyoroti kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026. Ia menilai, pemotongan tersebut berpotensi menekan keuangan daerah kecil yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatas, terutama di wilayah seperti Nias dan daerah afirmasi lainnya. “Tadi juga kan […]

  • Gubernur Bali I Wayan Koster Pastikan Nyepi dan Idulfitri 2026 Tidak Saling Ganggu

    Gubernur Bali I Wayan Koster Pastikan Nyepi dan Idulfitri 2026 Tidak Saling Ganggu

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Gubernur Bali, I Wayan Koster, memastikan perayaan Hari Raya Nyepi dan Idulfitri tahun 2026 di Bali tidak akan saling mengganggu meskipun waktunya berdekatan. Koster mengatakan, kedua hari besar keagamaan tersebut sebenarnya tidak berlangsung bersamaan. Nyepi jatuh pada 19 Maret 2026, sementara Idulfitri diperkirakan berlangsung pada 21 Maret 2026. “Tidak berhimpit sebenarnya. Nyepi pada […]

  • Transaksi QRIS di Bank Muamalat Tumbuh 89,37 Persen

    Transaksi QRIS di Bank Muamalat Tumbuh 89,37 Persen

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat, jumlah transaksi melalui QRIS di aplikasi mobile banking Muamalat DIN per November 2025 tercatat lebih dari 5 juta atau tumbuh sekitar 89,37 persen secara tahunan (year on year/yoy). Lonjakan tersebut juga diikuti dengan kenaikan volume transaksi pada periode yang sama yaitu sebesar 71,06 persen (yoy). Direktur Bank […]

  • Pemerintah Matangkan 9 Langkah Menuju Penerapan Zero ODOL 2027

    Pemerintah Matangkan 9 Langkah Menuju Penerapan Zero ODOL 2027

    • calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah memastikan kebijakan zero over dimension over load (ODOL) atau bebas truk obesitas akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, tidak akan ada lagi penundaan dalam pelaksanaannya. “Kita berkomitmen agar mulai 1 Januari 2027, kebijakan zero ODOL benar-benar diterapkan […]

  • Wamendagri Usul Denda Bagi Warga yang Kehilangan e-KTP

    Wamendagri Usul Denda Bagi Warga yang Kehilangan e-KTP

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengusulkan penerapan sanksi denda bagi masyarakat yang kehilangan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI sebagai bagian dari evaluasi sistem administrasi kependudukan nasional. Menurut Bima, kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen identitas resmi. Selama […]

  • Harga Emas Pegadaian Naik, Jual Atau Beli?

    Harga Emas Pegadaian Naik, Jual Atau Beli?

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga emas di Pegadaian hari ini mengalami kenaikan signifikan. Dua jenama utama, UBS dan Galeri24, serempak mencatatkan kenaikan harga dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Berdasarkan data dari laman Sahabat Pegadaian pada Rabu (15/4/2026), harga emas UBS kini dibanderol Rp2.887.000 per gram, naik dari harga sebelumnya Rp2.853.000. Kenaikan ini juga diikuti oleh emas Galeri24 di […]

expand_less