Bobby Nasution: Pemotongan Dana Transfer Pusat Berisiko Berat bagi Daerah Ber-PAD Kecil
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
- print Cetak
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan keterangan kepada awak media di Medan, Selasa (7/10/2025). Bobby meminta pemerintah pusat memperhatikan kabupaten dengan PAD kecil usai kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah tahun 2026.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyoroti kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
Ia menilai, pemotongan tersebut berpotensi menekan keuangan daerah kecil yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatas, terutama di wilayah seperti Nias dan daerah afirmasi lainnya.
“Tadi juga kan kami bersama para gubernur ke Kemenkeu tentang hal tersebut. Tadi kita hanya memberi informasi dampak dari pemotongan ini mungkin untuk di provinsinya berimbas ada, tapi untuk kabupaten-kabupaten yang kecil itu yang kasihan, seperti kita di Nias ataupun di daerah lain yang PAD-nya kecil, daerah afirmasi kalau bisa lebih diperhatikan lah,” ujar Bobby Nasution, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, anggaran untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun depan dipangkas hingga Rp1,1 triliun. Meski pemotongan ini berdampak pada sejumlah program, Bobby memastikan pemerintah provinsi akan tetap fokus menjalankan lima program unggulan yang sudah menjadi prioritas utama.
“Rp1,1 triliun,” bebernya singkat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyarankan agar kepala daerah dapat menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menghadapi penyesuaian fiskal akibat pemotongan dana transfer tersebut.
“Kita prioritaskan dulu lima program, dan juga kalau memang masih berlanjut tadi disarankan juga perubahan RPJMD,” tambah Bobby mengutip arahan Menkeu.
Kebijakan pemotongan dana transfer pusat menjadi bagian dari penyesuaian fiskal nasional 2026 di bawah kepemimpinan Menkeu Purbaya, yang menekankan efisiensi belanja dan realokasi anggaran untuk memperkuat program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan daerah tertinggal.
Kendati demikian, para kepala daerah berharap pemerintah pusat tetap mempertimbangkan keadilan fiskal bagi daerah dengan PAD rendah agar pembangunan di wilayah kecil tidak tertinggal akibat keterbatasan anggaran.
- Penulis: syaiful amri
