BMKG Peringatkan Kemarau 2026 Lebih Panjang dan Kering, Minta Mitigasi Diperkuat
- account_circle say say
- calendar_month 9 menit yang lalu
- comment 0 komentar
Kemarau 2026 diperkirakan menjadi salah satu ujian penting bagi ketahanan sumber daya air dan kesiapan nasional dalam menghadapi perubahan iklim.
JAMBISNIS.COM – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi musim kemarau 2026 yang diprakirakan lebih panjang dan kering dibandingkan kondisi normal. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi dampak kemarau yang berpotensi meluas.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau 2026 di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.
“Penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional,” ujar Faisal, Rabu (15/4/2026).
BMKG menjelaskan, kondisi iklim global saat ini berada pada fase netral dengan indeks ENSO sekitar +0,28. Namun, pada semester kedua 2026 diperkirakan berkembang menuju fase El Nino lemah hingga moderat dengan peluang 50–80 persen.
Menurut Faisal, kemarau dan El Nino merupakan dua fenomena berbeda, namun jika terjadi bersamaan, dampaknya akan memperparah kekeringan.
“Jika El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau, maka kondisi akan menjadi jauh lebih kering,” katanya.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain:
- Antisipasi wilayah dengan curah hujan rendah
- Penguatan manajemen waduk dan irigasi berbasis data
- Operasi modifikasi cuaca
- Kampanye efisiensi penggunaan air dan energi
BMKG juga menegaskan kesiapan mendukung berbagai sektor, mulai dari pertanian, transportasi, hingga infrastruktur melalui penyediaan data iklim yang akurat.
Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menyebut kemarau panjang 2026 sebagai tantangan serius yang harus direspons secara terintegrasi.
Ia menjelaskan, dampak kemarau dapat meluas ke berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai dan volume waduk, gangguan pola tanam, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
“Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah mendorong koordinasi lintas sektor, termasuk dengan BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta kementerian dan pemerintah daerah.
- Penulis: say say
Saat ini belum ada komentar