Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI, Ini Strategi Solikin M Juhro
- account_circle darmanto zebua
- calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
- print Cetak
CALON DEPUTI GUBERNUR BI: Asisten Gubernur BI, Solikin M Juhro menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon deputi Gubernur BI dengan Komisi XI DPR RI.(Foto Antara)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di Kompleks Parlemen, Jumat (23/1/2026).
Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dimulai dari Asisten Gubernur BI, Solikin M Juhro. Dihadapan anggota Komisi XI, Solikin mengusung delapan strategi yang disingkat dengan istilah “Semangka”. Ia kemudian menjelaskan bahwa “SEMANGKA” merupakan singkatan dari delapan strategi kebijakan utama Bank Indonesia yang saling terintegrasi.
“Delapan strategi semangka ini dirancang sebagai satu paket kebijakan yang terorkestrasi untuk sekaligus menopang program Asta Cita pemerintah,” kata Solikin.
Strategi pertama, huruf S atau stabilitas makroekonomi dan keuangan, yang berfungsi sebagai jangkar ketahanan ekonomi nasional melalui stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang terkendali, serta sistem keuangan yang sehat.
Kedua, huruf E yakni ekonomi syariah dan pesantren sebagai modal sosial yang dinilai mampu mendorong produktivitas sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketiga, huruf M yaitu makroprudensial inovatif yang diposisikan sebagai instrumen kunci untuk mendorong intermediasi pembiayaan yang optimal, seimbang, dan inklusif di tengah keterbatasan ruang instrumen kebijakan lainnya.
Keempat, huruf A adalah akselerasi reformasi struktural sebagai prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mengantarkan Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.
“Dalam konteks ini BI berperan strategis sebagai enabler reformasi struktural dengan menjaga stabilitas makroekonomi serta mengarahkan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran guna mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas,” jelasnya.
Kelima, huruf N yakni navigasi stabilitas harga pangan yang diarahkan untuk mewujudkan pangan sejahtera sebagai pilar stabilitas makroekonomi, pertumbuhan inklusif, sekaligus menopang ketahanan pangan nasional.
Keenam, huruf G adalah gerak UMKM dan ekonomi kreatif, melalui pendampingan literasi keuangan dan digital, dukungan pembiayaan, perluasan akses pasar, transformasi digital, hingga pemetaan UMKM.
Ketujuh, huruf K yakni keandalan digitalisasi sistem pembayaran yang terus diakselerasi sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
“Digitalisasi menjadi instrumen strategis untuk menurunkan biaya transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi digital nasional,” tambah Solikin.
Terakhir, huruf A adalah aksi bersama, sinergi, dan kolaborasi. Menurut Solikin, di tengah ketidakpastian dan kompleksitas yang meningkat, BI tidak bisa bekerja sendiri sehingga diperlukan sinergi erat antara otoritas, industri, dan masyarakat untuk mendorong transformasi struktural ekonomi nasional yang lebih berdaya tahan.
Uji kelayakan dilanjutkan pada Senin (26/1), akan diikuti oleh dua kandidat lainnya yakni Asisten Gubernur – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono serta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono.
Komisi XI DPR RI rencananya akan mengadakan rapat internal pada Senin untuk pengambilan keputusan atas deputi gubernur BI terpilih secara musyawarah mufakat. Kemudian, Komisi XI akan melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPR RI untuk diberikan persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1).(*)
- Penulis: darmanto zebua
- Editor: Darmanto Zebua
