Kamis, 12 Nov 2026
light_mode
Beranda » Properti » Ara Sindir Pengembang: Kuota Sudah Digedein, Serapan FLPP Masih Rendah

Ara Sindir Pengembang: Kuota Sudah Digedein, Serapan FLPP Masih Rendah

  • account_circle -
  • calendar_month Selasa, 2 Des 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyindir pengembang atas rendahnya serapan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini.

“Ini tadi dengan REI dan lainnya, waktu saya jadi Menteri, pertama mereka minta satu ‘tolong kuotanya digedein’. Saya sudah tingkatkan (kuota rumah subsidi) dari 200.300 unit di tahun 2024 menjadi 350.000 (tahun 2025), hari ini saya cek belum sampai 250.000 (serapan rumah subsidinya),” sindir Ara dikutip Kompas.com, Selasa (2/12/2025).

Ara menyampaikan hal itu dalam acara Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, kemarin. Politisi Gerindra itu pun mewanti-wanti para pengembang untuk mempercepat serah terima rumah subsidi demi menggenjot target 350.000 unit sudah terealisasi akhir 2025.

“Nah, jangan sampai nanti dikurangi (kuota KPR FLPP) oleh Pak Purbaya (Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa,” ujarnya.

Sejauh ini, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran KPR FLPP pada Kamis (27/11/2025) tembus 231.343 unit.

“Per 27 November 2025, penyaluran FLPP telah mencapai 231.343 unit rumah dengan nilai mencapai Rp 28,72 triliun,” ungkap Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

Sementara itu Heru optimistis dapat menyerap tambahan kuota FLPP 350.000 unit meskipun tahun 2025 tersisa kurang dari dua bulan.

“Tetap optimistis. Tadi yang sudah masuk sistem antrean saja ada 49.000 lebih,” ungkap Heru.

“Ini yang kita dorong, terus ini kita mau roadshow lagi, selain saya juga semua teman-teman di BP Tapera akan roadshow ke 10 provinsi dengan potensi penyerapan besar untuk intensif di sana. Itu upaya-upaya kita lakukan,” sambung dia.

Oleh karena itu, Heru pun harus optimistis bisa terserap karena merupakan bagian dari upaya menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Meskipun dia juga mengakui bahwa terdapat berbagai macam tantangan di setiap daerah. Maka dari itu, BP Tapera juga akan mengumpulkan perbankan maupun asosiasi pengembang perumahan.(*)

  • Penulis: -

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bandara IMIP Morowali Ilegal 6 Tahun, TNI Temukan Pelanggaran Berat

    Bandara IMIP Morowali Ilegal 6 Tahun, TNI Temukan Pelanggaran Berat

    • calendar_month Rabu, 26 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Operasi gabungan TNI di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengungkap temuan mengejutkan. Bandara milik perusahaan yang pernah diresmikan pada era Presiden Joko Widodo itu ternyata beroperasi tanpa pengawasan otoritas negara selama enam tahun. Dalam temuan di lapangan, tidak ada petugas Bea Cukai, Imigrasi, maupun AirNav yang bekerja di bandara tersebut. […]

  • Warisan Utang Jokowi di Proyek Kereta Cepat Jadi Beban Prabowo, Purbaya Tolak APBN Jadi Penolong

    Warisan Utang Jokowi di Proyek Kereta Cepat Jadi Beban Prabowo, Purbaya Tolak APBN Jadi Penolong

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) kembali memanas. Nilai utang yang membengkak hingga lebih dari Rp116 triliun kini jadi bola panas yang berpindah tangan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikap tegas: APBN tidak boleh menanggung utang proyek Whoosh. Menurutnya, tanggung jawab kini […]

  • Udang Indonesia Lolos Uji Radioaktif, Ekspor ke Amerika Serikat Kembali Dibuka

    Udang Indonesia Lolos Uji Radioaktif, Ekspor ke Amerika Serikat Kembali Dibuka

    • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kabar baik datang dari sektor perikanan nasional. Udang Indonesia kembali diizinkan masuk ke pasar Amerika Serikat (AS) setelah sebelumnya tertahan akibat dugaan kontaminasi zat radioaktif Cesium-137.Hanya dalam waktu tiga bulan, pemerintah Indonesia berhasil memulihkan kepercayaan otoritas AS terhadap produk perikanan Indonesia, khususnya komoditas udang vaname. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan […]

  • Rupiah Diprediksi Melemah Jelang Rilis Notulen Rapat The Fed

    Rupiah Diprediksi Melemah Jelang Rilis Notulen Rapat The Fed

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Nilai tukar rupiah belum menunjukkan tanda-tanda bergerak pada perdagangan Selasa (7/7/2026). Kurs rupiah tercatat stagnan di level Rp17.995 per dolar Amerika Serikat (AS). Mengutip Antara, mata uang Indonesia tidak mengalami perubahan sama sekali atau 0 poin (0,00 persen) dibandingkan hari sebelumnya. Dengan demikian, kurs rupiah masih bertahan di level psikologis Rp17.995 per dolar […]

  • BI Waspadai Dampak Shutdown AS ke Pasar Keuangan Indonesia

    BI Waspadai Dampak Shutdown AS ke Pasar Keuangan Indonesia

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Bank Indonesia (BI) mewaspadai potensi dampak dari government shutdown atau penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS) terhadap stabilitas pasar keuangan global, termasuk Indonesia. Kondisi ini dinilai mencerminkan masih tingginya ketidakpastian ekonomi dunia. Government shutdown terjadi ketika Kongres AS gagal meloloskan anggaran sebelum tahun fiskal berakhir pada 30 September, menyebabkan sebagian besar layanan federal berhenti […]

  • Baru 7 Provinsi yang Tetapkan UMP 2026, Provinsi Jambi? Ini Daftarnya

    Baru 7 Provinsi yang Tetapkan UMP 2026, Provinsi Jambi? Ini Daftarnya

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Gubernur di seluruh provinsi di Indonesia wajib menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 paling lambat besok, Rabu (24/12/2025). Namun hingga Selasa (23/12/2025) pukul 10.00 WIB, baru sekitar tujuh provinsi yang telah menetapkan UMP 2026. Penetapan UMP 2026 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, dengan mempertimbangkan […]

expand_less