Anggota DPR Alifudin Dorong Warga Kalbar Promosikan Wisata Lewat Media Sosial Secara Bijak

JAMBISNIS.COM – Anggota Komisi VII DPR RI, Alifudin, mendorong masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) untuk memaksimalkan potensi media sosial dalam memperkenalkan keindahan dan keragaman wisata daerah ke tingkat nasional maupun internasional. Dalam kegiatan sosialisasi bertajuk Diseminasi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata melalui Media Sosial di Pontianak, Minggu (26/10/2025), Alifudin menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam memanfaatkan platform digital untuk membangun citra positif pariwisata daerah.

“Melalui diseminasi strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata melalui media sosial, kami ingin masyarakat memahami bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijak untuk memperkenalkan wisata di Kalbar. Jangan sampai justru mempromosikan hal-hal negatif yang dapat menurunkan minat wisatawan,” ujar Alifudin.

Alifudin menilai sektor pariwisata Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk berkembang pesat. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang aktif berpromosi di media sosial, wisata daerah kini mulai dikenal lebih luas.

Menurutnya, dukungan publikasi dari berbagai mitra media turut memperkuat posisi Kalbar sebagai salah satu destinasi potensial di wilayah Indonesia bagian barat.

“Pertumbuhannya sangat pesat, terutama di sektor kuliner. Makanan tradisional Kalimantan Barat merupakan salah satu yang terbaik dan paling diminati wisatawan,” tuturnya.

Ia optimistis bahwa apabila pengelolaan pariwisata dilakukan secara tepat dan terarah — baik wisata bahari, pegunungan, maupun wisata budaya maka Kalimantan Barat akan memiliki daya saing kuat dalam menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Meski pertumbuhan pariwisata di Kalbar terbilang pesat, masih terdapat sejumlah kendala yang harus segera dibenahi, khususnya dalam aspek regulasi dan profesionalisme pemandu wisata.

Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kalbar, Fahroolyadi, menyoroti belum adanya peraturan daerah (perda) maupun peraturan gubernur yang mengatur secara khusus tentang kegiatan pramuwisata di Kalimantan Barat.

“Ini berdampak langsung terhadap pendapatan para pemandu wisata. Tanpa payung hukum yang jelas, kami kesulitan menindak masyarakat luar daerah atau luar negeri yang melanggar aturan pramuwisata,” jelas Fahroolyadi.

Ia juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap pramuwisata lokal bersertifikat belum berjalan optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan miskomunikasi dengan wisatawan dan dapat mengurangi kualitas pengalaman wisata di Kalbar.

Menurut Alifudin, penguatan sektor pariwisata di Kalimantan Barat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Media sosial, katanya, harus menjadi sarana edukatif dan inspiratif untuk menarik wisatawan tanpa mengabaikan nilai budaya dan kearifan lokal.

“Kita ingin agar setiap unggahan tentang Kalbar bisa menjadi ajakan positif untuk berkunjung, bukan justru menciptakan persepsi negatif. Dengan promosi yang tepat, Kalbar bisa menjadi destinasi unggulan nasional,” tegasnya.