54 Ribu Jemaah Umrah Indonesia Tertahan di Tanah Suci

JAMBISNIS.COM – Sekitar 54.000 jemaah umrah asal Indonesia yang saat ini berada di Tanah Suci berpotensi mengalami keterlambatan kepulangan akibat meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah.

Ketegangan antara Iran dengan Israel yang didukung Amerika Serikat dilaporkan berdampak pada aktivitas penerbangan di sejumlah wilayah udara kawasan tersebut.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi dampak konflik terhadap jemaah umrah Indonesia.

Menurut dia, hingga saat ini belum terlihat langkah penanganan yang benar-benar progresif dan terkoordinasi untuk mengatasi potensi tertahannya para jemaah.

“Jika tidak segera ditangani dengan cepat dan terkoordinasi, jumlah jemaah yang tertahan akan semakin banyak dan biaya yang harus ditanggung juga akan semakin membengkak,” kata Anggawira dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).

Berdasarkan laporan penyelenggara perjalanan umrah dan komunitas jemaah, diperkirakan sekitar 54.000 jemaah umrah Indonesia saat ini berada di Makkah dan Madinah.

Anggawira menilai situasi tersebut menjadi lebih berat karena terjadi pada bulan Ramadhan, saat tingkat hunian hotel di Makkah dan Madinah meningkat signifikan.

Kondisi tersebut membuat harga akomodasi relatif lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan biasa.

Jika kepulangan jemaah mengalami penundaan dalam waktu lama, biaya tambahan untuk hotel, konsumsi, serta kebutuhan lainnya dikhawatirkan akan terus meningkat.

Ia mengingatkan agar seluruh beban tambahan tidak sepenuhnya ditanggung oleh jemaah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk melindungi keselamatan puluhan ribu jemaah umrah Indonesia yang terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah.

Menurut dia, penutupan wilayah udara di sejumlah kawasan telah menyebabkan penundaan penerbangan secara massal.

Kondisi ini membuat sebagian jemaah tertahan di sejumlah bandara di Arab Saudi dan wilayah sekitarnya.

“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, serta otoritas terkait perlu melakukan koordinasi intensif untuk memetakan data jemaah yang terdampak,” ujar Abidin.

Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan ketersediaan akomodasi darurat serta bantuan logistik bagi para jemaah.

Abidin juga mendorong pemerintah untuk mengkaji kemungkinan pengalihan rute penerbangan alternatif apabila situasi keamanan di kawasan Timur Tengah semakin memburuk.

Ia menilai langkah antisipatif perlu disiapkan sejak dini untuk memastikan jemaah dapat kembali ke Indonesia dengan aman.

“Keselamatan warga negara Indonesia harus menjadi prioritas utama negara,” kata dia.

DPR, lanjut Abidin, akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan pemerintah menjalankan tanggung jawab perlindungan terhadap jemaah umrah secara maksimal.

Ia juga mengimbau para jemaah dan penyelenggara perjalanan umrah untuk tetap tenang serta mengikuti arahan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Kementerian Luar Negeri.