Senin, 7 Sep 2026
light_mode
Beranda » Regional » 8 Desa di Tanjab Timur Masih Tertinggal, Lima Berada di Kecamatan Sadu

8 Desa di Tanjab Timur Masih Tertinggal, Lima Berada di Kecamatan Sadu

  • account_circle say say
  • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM –  Pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menyisakan pekerjaan rumah. Dari 73 desa yang tersebar di wilayah tersebut, delapan desa masih berstatus tertinggal. Yang menarik, persoalan itu tidak tersebar merata. Lima dari delapan desa tertinggal berada di Kecamatan Sadu. Sementara tiga lainnya masing-masing berada di Kecamatan Rantau Rasau, Mendahara dan Muara Sabak Timur.

Secara administratif, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memang memiliki wilayah yang cukup luas. Kabupaten ini terdiri atas 11 kecamatan, 73 desa dan 20 kelurahan. Kecamatan Sadu sendiri berada di ujung wilayah dengan ibu kota di Sungai Lokan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tanjab Timur, Budi Wahyu, mengatakan perkembangan desa di daerah itu cukup beragam. Dari total desa yang ada, sebanyak 21 desa berstatus maju, 41 desa berkembang, tiga desa mandiri dan delapan desa masih tertinggal.

“Untuk desa tertinggal tersebut, satu berada di Kecamatan Rantau Rasau, satu di Mendahara, satu di Muarasabak Timur dan lima di Kecamatan Sadu,” ujar Budi.

Status tertinggal, kata dia, tidak ditentukan hanya dari satu persoalan. Penilaiannya mencakup sejumlah aspek, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, infrastruktur hingga kondisi masyarakat dan potensi lokal.

Persoalan akses menjadi salah satu tantangan yang cukup penting. Di wilayah pedesaan, jalan bukan sekadar jalur penghubung. Jalan menentukan seberapa mudah warga menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar hingga pusat pemerintahan. Ketika akses terbatas, hasil perkebunan, pertanian, perikanan maupun usaha masyarakat juga lebih sulit bergerak.

Data BPS melalui Statistik Potensi Desa Tanjung Jabung Timur 2025 memang menempatkan infrastruktur, potensi wilayah dan berbagai tantangan desa sebagai bagian penting dalam pemetaan kondisi desa. Publikasi tersebut merupakan hasil pemutakhiran Potensi Desa 2025.

Persoalan pembangunan juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi kesejahteraan masyarakat. BPS mencatat persentase penduduk miskin Tanjung Jabung Timur pada Maret 2024 masih berada di 10,14 persen, meski turun dari 10,85 persen pada 2023. Namun, indeks keparahan kemiskinan justru meningkat menjadi 0,76.

Artinya, pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan fisik. Akses jalan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemampuan masyarakat mengembangkan potensi desa perlu bergerak bersamaan.

BPS sendiri dalam publikasi kesejahteraan rakyat 2025 menggunakan berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, lingkungan dan kemiskinan, untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Tanjab Timur.

Delapan desa tertinggal tersebut akhirnya menjadi pengingat bahwa pembangunan Tanjab Timur belum selesai hanya dengan melihat angka desa maju dan mandiri. Di balik angka itu masih ada desa yang membutuhkan jalan lebih baik, akses layanan yang lebih dekat, ekonomi yang lebih hidup dan kesempatan yang lebih merata.

  • Penulis: say say

Rekomendasi Untuk Anda

  • UMK Jawa Barat 2026 Diproyeksi Naik 10,5 Persen, Kota Bekasi Tertinggi dan Banjar Terendah

    UMK Jawa Barat 2026 Diproyeksi Naik 10,5 Persen, Kota Bekasi Tertinggi dan Banjar Terendah

    • calendar_month Rabu, 5 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kabar terbaru datang dari sektor ketenagakerjaan. Jika usulan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 sebesar 10,5 persen disetujui, maka Kota Bekasi akan kembali mencatatkan diri sebagai wilayah dengan UMK tertinggi di Provinsi Jawa Barat, sementara Kota Banjar menjadi yang terendah. Menurut laporan Bisnis.com, kalangan buruh melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengajukan kenaikan […]

  • Pemprov Kepri Usulkan 60 Kampung Nelayan Merah Putih untuk Tahun 2026

    Pemprov Kepri Usulkan 60 Kampung Nelayan Merah Putih untuk Tahun 2026

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan sekitar 60 lokasi kampung nelayan di wilayahnya untuk dijadikan bagian dari Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi pesisir dan kemandirian nelayan lokal melalui pembangunan terintegrasi di sektor kelautan dan perikanan. Kampung-kampung nelayan di Kepulauan Riau […]

  • Harga Emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian masih Stabil

    Harga Emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian masih Stabil

    • calendar_month Senin, 9 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga emas produk UBS dan Galeri24 di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang stabil pada awal pekan ini. Berdasarkan data dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (9/3/2026), harga emas Galeri24 dan UBS tidak mengalami perubahan dibandingkan harga kemarin. Harga emas UBS dan Galeri24 stabil, masing-masing di angka Rp3.105.000 dan Rp3.091.000 per gram. Harga jual emas […]

  • OJK Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Pekerja Migran Indonesia

    OJK Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Pekerja Migran Indonesia

    • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan nasional, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan salah satu segmen prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025, melalui peluncuran Buku Saku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia bertema “PMI Cerdas Finansial, Menuju Indonesia Maju”. Peluncuran buku ini merupakan wujud […]

  • Hingga September 2025, Pajak Digital Tembus Rp 10,21 Triliun

    Hingga September 2025, Pajak Digital Tembus Rp 10,21 Triliun

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Sektor digital kini menjadi penggerak baru penerimaan pajak Indonesia. Dari sektor ini pemerintah telah menghimpun pajak senilai Rp 10,21 triliun sepanjang Januari hingga September 2025. Hal itu disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rosmauli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (23/10/2025). Secara rinci, penerimaan dari pajak pertambahan […]

  • BPS: Ada PHK Tapi Pengangguran Turun, Serapan Tenaga Kerja Meningkat di 2025

    BPS: Ada PHK Tapi Pengangguran Turun, Serapan Tenaga Kerja Meningkat di 2025

    • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan jumlah pengangguran nasional di tengah maraknya isu pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data BPS per Agustus 2025, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat sebanyak 7,46 juta orang, turun dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 7,47 juta orang, dan lebih rendah dari Agustus 2023 yang masih sebesar 7,86 juta orang. […]

expand_less