Anggota DPR Sebut Impor 105.000 Pikap India oleh Agrinas Tak Pernah Dibahas di DPR
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
- print Cetak
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyebut impor 105.000 pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara tak pernah dibahas di DPR. Agrinas buka suara soal proses pengadaan.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan, rencana impor 105.000 mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) tidak pernah dibahas dalam rapat bersama DPR.
Menurut Herman, dalam beberapa kali pertemuan antara Komisi VI dan pihak Agrinas, pembahasan hanya berfokus pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), termasuk alokasi anggaran sebesar Rp 3 miliar per desa.
“(Agrinas) tidak pernah menyebutkan transportasinya jenis apa dan kualifikasinya apa. Nah, tahu-tahu kemarin tahu dari media ya, ada impor dari India yang masing-masing jenis kendaraan 35.000 kendaraan sehingga berjumlah 105.000 kendaraan dengan menyerap anggaran Rp 24,66 triliun,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2026).
Herman menilai, pengadaan dengan nilai anggaran mencapai Rp 24,66 triliun tersebut seharusnya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPR. Menurut dia, mekanisme tersebut penting untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
“Ini anggaran besar sekali, semestinya dibahas dulu di DPR dan untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, semestinya juga ini terbuka kepada publik,” ujar Herman.
Ia juga menyatakan sepakat dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar impor 105.000 pikap dari India tersebut ditunda, setidaknya hingga ada pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan DPR.
Selain itu, Herman mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto yang kerap menekankan pentingnya mengutamakan industri dalam negeri. Ia menilai, pengadaan kendaraan secara lokal berpotensi mendorong penjualan otomotif yang saat ini sedang stagnan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Kita kan banyak mobil-mobil di kala sekarang sedang stagnan, penjualan mobil stagnan, kalau ada program yang kemudian ini bisa meningkatkan penjualan sekaligus ini akan meningkatkan putaran ekonomi, ada value added,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat tersebut.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan bahwa pihaknya tidak serta-merta mengabaikan produsen otomotif yang telah berproduksi di dalam negeri.
Ia menyebut, hampir seluruh pemain besar telah diundang untuk mengikuti proses pengadaan, mulai dari klarifikasi, kualifikasi, hingga negosiasi.
“Nah, bisa dilihat ya. Ini adalah Isuzu yang berita acara ini, dan sesuai dengan prosedur, kami melakukan prosedural pengadaan sesuai dengan standar pengadaan, yaitu mulai dari klarifikasi, kualifikasi, negosiasi, dan setelah di ujung ya harus ada kesepakatan gitu,” kata Joao dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Joao menambahkan, proyek tersebut merupakan program berskala besar sehingga seharusnya memungkinkan harga yang lebih ekonomis dibanding pembelian satuan.
“Harusnya harga lebih efektif dan lebih rasional, memenuhi anggaran yang sudah kami siapkan. Tetapi sampai akhir ternyata produsen-produsen lokal ini sebagian besar mungkin karena dominasi selama sekian puluh tahun, mereka cenderung merasa bahwa membeli bulk itu tidak ada bagi mereka, tetap dihitung per unit,” ujar Joao.
Dari proses tersebut, Agrinas akhirnya menggandeng pabrikan India untuk memenuhi kebutuhan pikap 4×4 dan truk dalam jumlah besar. Agrinas mengklaim, melalui skema tersebut perusahaan dapat menghemat hingga Rp 46,5 triliun.
Isu impor 105.000 pikap dari India ini pun menjadi sorotan publik dan parlemen, terutama terkait aspek transparansi anggaran, keberpihakan terhadap industri nasional, serta tata kelola pengadaan dalam proyek berskala besar.
- Penulis: syaiful amri
