Bandara IMIP Morowali Ilegal 6 Tahun, TNI Temukan Pelanggaran Berat

JAMBISNIS.COM – Operasi gabungan TNI di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengungkap temuan mengejutkan. Bandara milik perusahaan yang pernah diresmikan pada era Presiden Joko Widodo itu ternyata beroperasi tanpa pengawasan otoritas negara selama enam tahun.

Dalam temuan di lapangan, tidak ada petugas Bea Cukai, Imigrasi, maupun AirNav yang bekerja di bandara tersebut. Padahal, selama enam tahun terakhir, bandara itu telah melayani penerbangan yang mengangkut pekerja, barang, hingga logistik industri nikel.

Temuan ini bermula ketika TNI menggelar latihan perebutan pangkalan udara di area IMIP. Latihan rutin tersebut justru membuka fakta bahwa bandara beroperasi di luar prosedur standar negara. Bahkan, laporan menyebut dandim setempat tidak memiliki akses bebas ke kawasan bandara.

Menanggapi temuan itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin menegaskan sikap pemerintah.

“Tidak boleh ada negara di dalam negara,” ujarnya dengan nada tegas.

Bandara IMIP dibangun dan memperoleh izin operasional pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, sepanjang enam tahun berjalan, pengawasan negara tidak pernah hadir.

Tidak ada pemeriksaan Bea Cukai, tidak ada pencatatan pekerja asing oleh Imigrasi, serta tidak ada AirNav yang mengatur dan memantau lalu lintas udara. Situasi tersebut membuat kawasan itu tampak seperti wilayah eksklusif yang tidak tunduk pada sistem pengawasan nasional.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai apakah negara benar-benar tidak mengetahui operasi tersebut, atau justru membiarkan. Letak bandara yang berada tidak jauh dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)—jalur strategis kapal selam dan armada negara-negara besar—menjadikan temuan ini sangat serius. Risiko yang muncul antara lain:

• Keluar-masuknya barang tanpa pemeriksaan, termasuk mineral bernilai tinggi.
• Masuknya pekerja asing tanpa pencatatan imigrasi.
• Potensi masuknya peralatan sensitif seperti drone atau perangkat pengintai.
• Titik buta pertahanan nasional di kawasan industri strategis.

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan tindakan tegas. TNI mengambil alih pengamanan, bandara akan dinormalisasi, dan seluruh otoritas negara diwajibkan hadir kembali.

Pesan keras disampaikan kepada korporasi dan pihak-pihak yang memanfaatkan kelengahan negara:

Indonesia tidak akan membiarkan “negara dalam negara” terjadi.

Temuan ini memunculkan pertanyaan baru mengenai kemungkinan adanya pelabuhan privat, gudang logistik, atau instalasi sensitif lain yang beroperasi tanpa pengawasan pemerintah. Morowali dinilai sebagai awal dari upaya lebih luas untuk memastikan negara kembali hadir dan menguasai seluruh titik strategisnya.