Menkeu Purbaya Bahas TKD dan DBH, Sejumlah Gubernur Minta Potongan Dana Daerah Dikaji Ulang
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Rab, 8 Okt 2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima sejumlah kepala daerah untuk membahas mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) di Jakarta, Selasa (7/10/2025). (Foto: JAMBISNIS.COM)
JAMBISNIS.COM – Dalam pertemuan dengan para gubernur dari berbagai provinsi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya keseimbangan fiskal nasional. Namun, sejumlah kepala daerah meminta pemerintah pusat meninjau kembali pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) karena berpotensi menekan pembangunan di tingkat daerah.
Pertemuan yang digelar di Jakarta, Selasa (7/10/2025), ini dihadiri perwakilan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Agenda utama membahas mekanisme penyaluran TKD dan DBH untuk tahun anggaran 2026, sekaligus menampung aspirasi kepala daerah terkait kebijakan fiskal pusat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos mengungkapkan dana transfer ke provinsinya turun signifikan, dari Rp10 triliun pada 2025 menjadi Rp6,7 triliun pada 2026. Ia menilai pemotongan tersebut akan membuat ruang fiskal daerah makin sempit karena sebagian besar anggaran hanya cukup untuk belanja rutin dan gaji pegawai.
Senada dengan Sherly, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) juga berharap pemotongan TKD dapat dikaji ulang agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tidak terhambat. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengusulkan agar gaji pegawai negeri daerah dibiayai langsung oleh pemerintah pusat untuk meringankan beban fiskal daerah.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa kebijakan TKD dan DBH akan disesuaikan dengan kondisi keuangan nasional agar tercipta keseimbangan fiskal yang adil dan berkelanjutan. Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola anggaran di daerah.
“Semua tergantung pada kepala daerahnya. Kualitas tata kelola dan kinerja birokrasi sangat menentukan efektivitas dana transfer,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat tetap membuka ruang dialog agar sinergi antara pusat dan daerah dapat mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
- Penulis: syaiful amri
