Rabu, 12 Agu 2026
light_mode
Beranda » Perbankan » Terkait Redenominasi Rupiah, Pelaku Usaha Perlu Pembaruan Sistem Akuntasi dan Teknologi Informasi

Terkait Redenominasi Rupiah, Pelaku Usaha Perlu Pembaruan Sistem Akuntasi dan Teknologi Informasi

  • account_circle Deddy Rachmawan
  • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Wacana redenominasi rupiah yang sudah sejak lama diapungkan ke publik, kembali diseriusi oleh pemerintah. Hal ini diketahui mulai diseriusi pemerintah setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029

Dimintai pendapatnya mengenai rencana ini, Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, meminta pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menyusun jadwal transisi redenominasi rupiah. “Pemerintah bersama Bank Indonesia dan otoritas lain perlu menyiapkan jadwal transisi bertahap,” ujar Josua dilansir Kompas.com.

Yang tak kalah penting adalah, bagaimana pemerintah dan BI harus memastikan pasokan dan distribusi uang baru dilakukan dengan baik. Selain itu, sosialisasi dan edukasi tentang perubahan nominal rupiah juga harus dilakukan sampai pelosok negeri.

“Agar tidak terjadi salah paham antara redenominasi dan pemotongan nilai,” kata Josua. Lebih lanjut, ekonom itu juga mengingatkan para pelaku usaha dan keuangan harus memetakan pembaruan sistem akuntansi dan teknologi informasi (IT) jauh-jauh hari dari pelaksanaan redenominasi rupiah.

“Karena bank dan perusahaan butuh waktu untuk menyesuaikan sistem,” jelas Josua. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mengawasi harga komoditas harian berbasis data selama periode penandaan harga ganda. Tujuannya, untuk mencegah pihak tertentu melakukan pembulatan uang secara berlebihan.

“Perluasan transaksi nontunai dapat membantu menekan biaya logistik uang fisik di lapangan,” kata dia. Rencana redenominasi rupiah Sebelumnya, rencana pemerintah melakukan redenominasi rupiah yang sudah bergulir bertahun-tahun kini semakin terlihat jelas. Melalui redenominasi nilai uang tidak berkurang, namun uang yang sebelumnya Rp 1.000 akan menjadi Rp 1 tanpa mengurangi nilainya di lapangan.

  • Penulis: Deddy Rachmawan

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pasien Cuci Darah Wajib Tahu: Ini Daftar Makanan yang Harus Dihindari

    Pasien Cuci Darah Wajib Tahu: Ini Daftar Makanan yang Harus Dihindari

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menjalani cuci darah atau hemodialisis bukan hanya soal terapi rutin di rumah sakit. Pola makan justru menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan pengobatan pada pasien gagal ginjal. Saat fungsi ginjal menurun drastis, tubuh tidak lagi mampu membuang limbah, mineral berlebih, dan cairan secara optimal. Kondisi ini membuat pasien harus menjalani pembatasan ketat terhadap […]

  • BPJPH Harmonisasi 1.060 Kode HS untuk Perkuat Pengawasan Produk Wajib Halal Jelang Oktober 2026

    BPJPH Harmonisasi 1.060 Kode HS untuk Perkuat Pengawasan Produk Wajib Halal Jelang Oktober 2026

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengharmonisasikan 1.060 kode klasifikasi barang atau Harmonized System Code (HS) guna memperkuat pengawasan produk wajib halal di Indonesia. Kepala BPJPH, Haikal Hasan, mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari kesiapan implementasi kebijakan wajib halal yang akan berlaku pada Oktober 2026. “Sampai saat ini kami telah mengidentifikasi 1.060 item […]

  • Menteri ATR: Pendaftaran Tanah Beri Dampak Ekonomi Rp1.021 Triliun

    Menteri ATR: Pendaftaran Tanah Beri Dampak Ekonomi Rp1.021 Triliun

    • calendar_month Jumat, 24 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Program pendaftaran tanah yang dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terbukti memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut nilai ekonomi dari kegiatan pendaftaran tanah selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 mencapai Rp1.021,95 triliun. Menurut Nusron, pendaftaran tanah bukan sekadar proses administratif, melainkan fondasi […]

  • UMP 2026 Tak Lagi Diputuskan Pemerintah Pusat, Penetapan Diserahkan ke Kepala Daerah

    UMP 2026 Tak Lagi Diputuskan Pemerintah Pusat, Penetapan Diserahkan ke Kepala Daerah

    • calendar_month Jumat, 21 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 tidak lagi diumumkan secara terpusat. Penetapan akan dilakukan oleh kepala daerah berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan di masing-masing wilayah. Ketentuan baru ini tengah disiapkan melalui rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengupahan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa regulasi baru tersebut memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk menyesuaikan besaran kenaikan […]

  • Menkeu Purbaya Datangi Kejagung, Bahas Optimalisasi PNBP dari Penegakan Hukum

    Menkeu Purbaya Datangi Kejagung, Bahas Optimalisasi PNBP dari Penegakan Hukum

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (14/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka koordinasi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari penegakan hukum. Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima langsung kedatangan Menkeu Purbaya di kantor Kejagung. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan pertemuan […]

  • Rismon Bantah Tudingan Jusuf Kalla Jadi Bohir Kasus Ijazah Jokowi

    Rismon Bantah Tudingan Jusuf Kalla Jadi Bohir Kasus Ijazah Jokowi

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Ahli digital forensik Rismon Sianipar membantah keras tudingan yang menyebut dirinya pernah menyatakan Jusuf Kalla sebagai pendana atau bohir dalam polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Melalui kuasa hukumnya, Jahmada Girsang, Rismon menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak pernah disampaikan. Ia menyebut potongan video yang beredar luas di media sosial merupakan hasil manipulasi teknologi […]

expand_less