Kendalikan Risiko Utang Daerah, China Bentuk Departemen Baru

JAMBISNIS.COM – Pemerintah China melalui Kementerian Keuangan (Ministry of Finance/ MOF) resmi membentuk departemen baru khusus pengelolaan utang daerah kepada pemerintah China. Ini menjadi langkah terbaru untuk mengendalikan risiko utang daerah di tengah perlambatan ekonomi nasional.

Dalam pernyataannya pada Senin (3/11/2025) yang dilansir Reuters, Kementerian Keuangan China menyebutkan Departemen Manajemen Utang ini akan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta sistem pengelolaan utang pemerintah pusat dan daerah.

Tugas departemen tersebut mencakup penyusunan regulasi dan pedoman teknis terkait utang, menetapkan batas maksimum pinjaman pemerintah nasional maupun daerah, serta mengawasi penerbitan dan pembayaran kembali obligasi negara.

Selain itu, unit baru ini juga akan fokus pada pengendalian risiko utang implisit, yaitu utang tersembunyi yang sering muncul melalui skema pembiayaan pemerintah daerah di luar neraca resmi.

Kementerian Keuangan menunjuk Li Dawei sebagai kepala departemen baru tersebut.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari upaya China menekan risiko fiskal yang meningkat akibat membengkaknya pinjaman daerah. Tahun lalu, Beijing meluncurkan paket utang senilai 10 triliun yuan (sekitar US$ 1,4 triliun atau Rp 23.463,2 triliun) untuk membantu menstabilkan keuangan daerah dan menopang pertumbuhan ekonomi China yang melambat.

China selama ini berusaha menata kembali utang yang menumpuk melalui lembaga pembiayaan pemerintah daerah (Local Government Financing Vehicles/ LGFV). Mekanisme ini dikenal sebagai hidden debt, karena tidak tercatat dalam anggaran resmi.

Menteri Keuangan China Lan Foan sebelumnya menegaskan dalam lima tahun ke depan, pemerintah China akan memperkuat sistem manajemen utang agar sejalan dengan pembangunan ekonomi berkualitas tinggi.

“China akan terus memperbaiki mekanisme pengelolaan utang dan memperkuat pengawasan fiskal untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang,” kata Lan pada September 2025.

Peningkatan utang pemerintah daerah telah menjadi salah satu tantangan utama bagi perekonomian China. Sejak pandemi Covid-19, banyak pemerintah daerah di China mengandalkan pinjaman untuk membiayai proyek infrastruktur dan stimulus ekonomi, yang menyebabkan meningkatnya beban fiskal dan risiko gagal bayar.

Pembentukan Departemen Manajemen Utang menandai upaya konkret Beijing untuk menertibkan keuangan publik, meningkatkan transparansi fiskal, serta mencegah krisis utang yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi nasional. Langkah ini juga mencerminkan perubahan strategi kebijakan China dari pertumbuhan berbasis investasi menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan terukur.(*)