306 Proyek Properti Mandek karena Perizinan, Ancaman Investasi Rp34,5 Triliun dan 30.600 Lapangan Kerja

JAMBISNIS.COM – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengungkapkan bahwa sebanyak 306 proyek properti terhambat akibat kendala perizinan. Kondisi ini berpotensi menahan realisasi investasi hingga Rp34,5 triliun dan mengancam penciptaan 30.600 lapangan kerja.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menjelaskan bahwa data tersebut dihimpun dari laporan 16 Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI. Total lahan proyek yang terdampak mencapai 6.178 hektare, dengan berbagai hambatan mulai dari OSS, Amdal, tata ruang, hingga Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

“Itu baru laporan dari 16 DPD saja, karena ada 21 DPD REI lagi yang masih dalam pemetaan. DPP REI telah berkoordinasi dan melaporkan secara surat tertulis mengenai hambatan perizinan ini kepada 7 instansi kementerian/lembaga negara yang terkait sektor properti,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Menurut Joko, bila potensi investasi Rp34,5 triliun dibagi ke 16 DPD, maka setiap daerah kehilangan peluang sekitar Rp2 triliun. Jika ditambah 21 DPD lainnya, potensi investasi mandek dapat mencapai Rp55,5 triliun.

Setiap proyek properti umumnya menyerap 100 tenaga kerja, sehingga terhentinya 306 proyek berarti hilangnya peluang kerja bagi 30.600 orang.

“Itu potensi besar untuk memacu dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kami berharap pemerintah bisa menjembatani hambatan perizinan ini, mengingat perizinan properti bersifat lintas kementerian,” jelasnya.

Riset REI bersama Lembaga Manajemen UI menunjukkan bahwa setiap Rp112 triliun investasi properti dapat mendorong 0,56% kontribusi bagi perekonomian nasional. Kontribusi ini dapat meningkat apabila proses perizinan—yang tersebar di tujuh kementerian/lembaga—dapat diarahkan lebih sistematis.

Hambatan perizinan juga mempengaruhi realisasi KUR Perumahan Rp130 triliun serta penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit pada 2025.

Joko menyebut DPP REI telah menjalin komunikasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang menyatakan siap membantu penyelesaian 306 proyek yang terhambat.

Komunikasi juga dilakukan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, khususnya terkait isu tata ruang dan LSD. Hasilnya, terdapat rencana membuka kembali perizinan LSD di 140 kota.

“Kendala LSD ini prinsipnya sedang berproses. Kita mendukung upaya ketahanan dan swasembada pangan yang ingin dicapai pemerintah sesuai tantangan bangsa di masa mendatang,” ujarnya.

Meski sejumlah stimulus digelontorkan pemerintah, sektor properti masih menghadapi backlog besar, yakni 9,9 juta unit. Selain itu terdapat 26 juta rumah tidak layak huni (rutilahu) dan proyeksi bahwa 56% penduduk akan tinggal di perkotaan pada 2035.

Joko mengapresiasi komitmen pemerintah terhadap sektor properti, termasuk program 3 juta rumah, PPN DTP, KUR Perumahan, dan penambahan kuota FLPP.

Ia juga menyampaikan bahwa sekitar 700 pengembang REI saat ini sedang memproses KUR Perumahan, dan jumlahnya diperkirakan terus bertambah. Namun, di tengah dukungan besar pemerintah, kendala perizinan tetap menjadi hambatan utama bagi percepatan investasi sektor properti.