Selasa, 10 Nov 2026
light_mode
Beranda » Nasional » Wisma Atlet Jadi Hunian ASN, TNI, dan Polri, Sewa Rp 1,2 Juta per Bulan

Wisma Atlet Jadi Hunian ASN, TNI, dan Polri, Sewa Rp 1,2 Juta per Bulan

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Pemerintah resmi mengubah fungsi Wisma Atlet Kemayoran menjadi hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan Polri. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyediaan hunian layak dan terjangkau di kawasan perkotaan.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan, setiap unit di Wisma Atlet memiliki fasilitas lengkap seperti dua kamar tidur, ruang keluarga, dapur, toilet luas, AC, water heater, dan akses gas dari PGN.

“Wisma Atlet difokuskan bagi ASN, TNI, dan Polri yang belum memiliki rumah negara. Hunian ini diharapkan menjadi contoh hunian perkotaan yang sehat dan nyaman,” ujar Juri dalam acara serah terima kunci di Blok C2 Pademangan, Jakarta Pusat, Rabu (29/10).

Sementara itu, Sekretaris Kemensetneg Setya Utama menambahkan, harga sewa ditetapkan Rp 1,2 juta per bulan untuk satu unit berukuran 36 meter persegi.

“Biaya tersebut sudah termasuk fasilitas lengkap yang mendukung kenyamanan penghuni,” kata Setya.

Pemerintah juga menetapkan syarat ketat bagi calon penghuni. Hanya ASN, TNI, dan Polri yang belum pernah mendapatkan fasilitas rumah negara yang bisa menempati unit di Wisma Atlet. Jika sebelumnya sudah memiliki surat izin penghunian, maka tidak berhak lagi atas hunian ini.

Selain Kemensetneg dan Kementerian PKP, proses serah terima dilakukan bersama perwakilan dari BPKP, Kemenkeu, MK, BPIP, KPK, TNI, Paspampres, dan beberapa lembaga negara lainnya.

Menurut Sekjen Kementerian PKP, Didyk Choiroel, tingkat keterisian hunian di Blok C2 Pademangan telah mencapai 85 persen, atau sekitar 1.637 unit dari total 1.932 unit sudah terisi.

“Wisma Atlet kini terdiri dari dua kawasan, yakni Blok C2 Pademangan dan Blok D10 Kemayoran. Penghunian dilakukan secara bertahap sejak 17 Oktober 2025,” jelas Didyk.

Program ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memanfaatkan aset negara secara produktif dan memenuhi kebutuhan hunian layak bagi aparatur negara. Dengan harga sewa yang terjangkau, diharapkan para ASN, TNI, dan Polri dapat tinggal lebih dekat dengan pusat aktivitas kerja di Jakarta.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Honda Siapkan Dua Mobil Listrik untuk Pasar Asia, Desainnya Futuristik

    Honda Siapkan Dua Mobil Listrik untuk Pasar Asia, Desainnya Futuristik

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Mobil listrik Super One dan SUV 0 Alpha yang disiapkan Honda untuk pasar Asia. Kedua model ini merupakan bagian dari rencana Honda untuk menjawab kebutuhan mobil listrik di kawasan dengan pasar yang berkembang, termasuk Indonesia. Meski tampil dengan desain futuristis, rupanya nama “Super One” belum tentu dipakai untuk versi produksi. Presiden Direktur PT […]

  • Kopdes Merah Putih Bukan Sekadar Simpan Pinjam, tapi Gerakan Ekonomi Gotong Royong

    Kopdes Merah Putih Bukan Sekadar Simpan Pinjam, tapi Gerakan Ekonomi Gotong Royong

    • calendar_month Minggu, 26 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Desa atau Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih bukan sekadar lembaga simpan pinjam. Lebih dari itu, koperasi ini diharapkan menjadi wadah penggerak ekonomi rakyat berbasis kegotongroyongan dan kesejahteraan anggota. “Tujuan Kopdes Merah Putih adalah untuk merebranding koperasi, bukan hanya sebagai tempat menabung dan meminjam uang, […]

  • Kekayaan 50 Orang Terkaya di Hong Kong Tembus Rp 6.163 Triliun, Hang Seng Naik 30 Persen

    Kekayaan 50 Orang Terkaya di Hong Kong Tembus Rp 6.163 Triliun, Hang Seng Naik 30 Persen

    • calendar_month Rabu, 18 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kekayaan kolektif 50 orang terkaya di Hong Kong melonjak ke level tertinggi sepanjang masa pada 2025. Total harta mereka mencapai 366 miliar dollar AS atau setara Rp 6.163 triliun, naik dari 301 miliar dollar AS pada tahun sebelumnya. Lonjakan kekayaan tersebut didorong oleh maraknya penawaran saham perdana (IPO) serta pemulihan sektor properti yang […]

  • LPS Soroti Kredit Perbankan Seret Meski DPK Tumbuh Dua Digit Sepanjang 2025

    LPS Soroti Kredit Perbankan Seret Meski DPK Tumbuh Dua Digit Sepanjang 2025

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyoroti perlambatan pertumbuhan kredit perbankan di tengah lonjakan dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh dua digit sepanjang 2025. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan pertumbuhan simpanan masyarakat tercatat di atas 10 persen. Kondisi ini menunjukkan kemampuan menabung masyarakat masih relatif kuat. “Kalau kita lihat 2025, pertumbuhan dana pihak […]

  • Impor 105.000 Pikap India 50% Lebih Murah dari Lokal, Ini Perbandingan Harga Hilux dan Triton

    Impor 105.000 Pikap India 50% Lebih Murah dari Lokal, Ini Perbandingan Harga Hilux dan Triton

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara memicu perdebatan di tengah pelaku industri otomotif nasional. Salah satu alasan utama impor tersebut adalah faktor harga yang diklaim jauh lebih murah dibandingkan kendaraan serupa produksi dalam negeri. Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menyampaikan bahwa perusahaan telah […]

  • Menkeu Purbaya Bongkar 4 Modus Penghindaran Bea Keluar, Negara Rugi Besar

    Menkeu Purbaya Bongkar 4 Modus Penghindaran Bea Keluar, Negara Rugi Besar

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap empat modus utama yang selama ini digunakan eksportir untuk menghindari kewajiban pembayaran bea keluar atas sejumlah komoditas. Praktik tersebut dinilai dapat merugikan negara karena berpotensi mengurangi penerimaan dari sektor kepabeanan. Purbaya menjelaskan, modus pertama adalah kesalahan administratif dalam penyampaian dokumen ekspor. Kesalahan tersebut ditemukan pada jenis […]

expand_less