Gebrakan Menteri Purbaya Untungkan Sektor Properti

JAMBISNIS.COM – Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan uang pemerintah sebesar Rp 200 triliun ke perbankan disambut baik pelaku usaha, tak terkecuali pengusaha properti. Sebab, kebijakan ini penting di tengah kondisi ekonomi dan kredit yang melambat.

Dikutip dari berbagai sumber, Purbaya menyampaikan bahwa sektor properti merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada 2025 tumbuh sebesar 5,5 persen. Maka, dengan adanya penempatan dana pemerintah ada kemudahan akses pembiayaan properti melalui bank BUMN (Himbara).

Penempatan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun ke lima bank Himbara (Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia) tersebut diharapkan menurunkan biaya dana (cost of funds) dan memperluas kredit termasuk KPR. Maka, efek positif ke sektor properti adalah potensi KPR lebih mudah atau bunga lebih rendah. Sehingga ini bisa menaikkan permintaan hunian.

Penempatan dana ini juga diarahkan agar bank-bank punya kemampuan lebih menyalurkan kredit ke sektor riil (termasuk properti) daripada instrumen yang tidak produktif. Dengan demikian, pengembang properti bisa mendapatkan pembiayaan yang lebih lancar dan proyek bisa berjalan lebih cepat.

Yang tak kalah menarik adalah subsidi bunga atau margin kredit program perumahan. Melalui regulasi seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2025 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan subsidi bunga/margin kredit program perumahan ini memfasilitasi program perumahan bersubsidi, yang akan berdampak pada pasar hunian rakyat dan menengah.

Dengan dana besar yang disalurkan pemerintah, bank kini memiliki ruang yang lebih luas untuk menurunkan bunga dan memberikan penawaran menarik bagi masyarakat. Menurut laporan CNBC Indonesia injeksi dana Rp200 triliun ini sudah mulai berdampak pada penurunan bunga pinjaman hingga 14 basis poin, yang berarti peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan KPR dengan suku bunga lebih ringan semakin terbuka.

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah

Kementerian keuangan juga memperpanjang insentif untuk sektor properti berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPnDTP) 100% hingga akhir 2027 mendatang.

“Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang diperpanjang lagi sampai 31 Desember 2027.” kata Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam paparan APBN Kita, Oktober lalu.

Purbaya menyebut bahwa hal ini dilakukan demi menjaga daya beli untuk masyarakat kelas menengah. Selain itu, perpanjangan ini dinilai dapat mendukung industri properti secara keseluruhan khusunya untuk rumah hingga harga Rp5 miliar untuk Rp2 miliar pertama. Menurutnya insentif ini akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit perumahan per tahunnya. Hal ini juga menjadi dorongan baru ke sektor properti yang menurut Purbaya akan berdampak ke perekonomian secara keseluruhan.

Di sisi lain, Bank BTN mencatat penyaluran dana pemerintah melalui program Saldo Anggaran Lebih (SAL) telah mencapai lebih dari 93% per Oktober 2025. Likuiditas yang tinggi ini membuat bank semakin siap mendukung masyarakat yang ingin memiliki rumah pertama maupun investasi properti.

Kurang Optimal

Kendati demikian, secara umum Purbaya mengakui dampak dari suntikan dana Rp 200 triliun ke bank-bank Himbara meleset dari prediksinya. Injeksi likuiditas ke sistem perbankan itu dianggap belum optimal mendorong laju perekonomian. Seperti diberitakan, kebijakan pemindahan dana dari BI ke ke enam bank Himbara mulai dilakukan Purbaya pada 12 September 2025. Langkah ini bertujuan mendorong kredit sektor riil dan menggerakkan perekonomian.

“Dampak kebijakan injeksi uang yang kami taruh di sistem perbankan, itu enggak seoptimal yang saya duga sebelumnya. Ekonomi harusnya lari lebih cepat. Ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan,” ujar Purbaya di sela pertemuan dengan media di kantornya, Rabu, 31 Desember 2025.

Meski demikian, menurut Purbaya, permasalahan tersebut sudah diperbaiki, sehingga ekonomi selama 1 bulan terakhir sudah membaik. Purbaya memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat tahun ini akan mencapai 5,4 persen. Sedangkan untuk keseluruhan tahun 2025, ia meramal ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2 persen atau sesuai dengan target APBN.

Purbaya meyakini ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lewat sinkronisasi dengan BI dan sederet perbaikan. Menteri Keuangan optimistis pertumbuhan ekonomi tahun depan dapat melesat hingga 6 persen meski target APBN 2026 hanya 5,4 persen.