Sabtu, 13 Jun 2026
light_mode
Beranda » Nasional » PHRI Ungkap Banyak Hotel Tutup & Dijual, Okupansi Anjlok Akibat Daya Beli Turun

PHRI Ungkap Banyak Hotel Tutup & Dijual, Okupansi Anjlok Akibat Daya Beli Turun

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani mengungkapkan banyak hotel di Indonesia menutup operasional dan bahkan dijual akibat penurunan tingkat hunian atau okupansi sepanjang 2025. Salah satunya terjadi di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang mengalami penurunan okupansi cukup drastis.

“Tadi pagi saya baru rapat internal untuk menggambarkan, satu contoh aja, Cikarang. Cikarang dekat sekali dengan Jakarta ya, tetapi nge-drop banget okupansinya. Sampai ada beberapa hotel tutup beneran,” ujar Hariyadi saat ditemui di Kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

Menurut Hariyadi, penurunan daya beli masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan turunnya tingkat penghunian kamar (TPK). Tidak hanya itu, sejumlah pengusaha hotel di kawasan industri tersebut bahkan mempertimbangkan untuk menjual bisnisnya.

“Impact memang ada satu, dari anggaran pemerintah yang dipotong itu ada pengaruh, tapi yang kedua itu industri. Ternyata industri itu juga mengurangi budget termasuk vendornya, vendornya industri itu juga banyak yang mengurangi kunjungan,” jelasnya.

PHRI berharap kondisi ini tidak berlangsung lama. Momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 diharapkan bisa kembali meningkatkan okupansi hotel.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyebut okupansi hotel mulai menunjukkan perbaikan secara nasional. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan, tren negatif okupansi semester pertama tahun ini dipengaruhi oleh pergeseran preferensi wisatawan yang kini banyak memilih akomodasi alternatif seperti vila.

“Ini yang sedang kami rapikan dan tertibkan. Vila-vila itu banyak sekali yang tidak terdaftar dan tidak membayar pajak,” ujar Widiyanti saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (2/10/2025).

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, TPK hotel berbintang pada Juli 2025 berada di level 52,79%, naik secara bulanan (month-to-month), namun turun 3,57 poin secara tahunan (year-on-year). Penurunan juga terjadi pada hotel nonbintang, yaitu sebesar 1,42% YoY pada periode yang sama.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Imbas Gencatan Senjata AS-Iran, Rupiah Melesat Tinggi

    Imbas Gencatan Senjata AS-Iran, Rupiah Melesat Tinggi

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada Rabu (8/4/2026). Penguatan itu didorong pelemahan dolar global usai kabar gencatan senjata Iran. Berdasarkan data dari Antara, nilai tukar rupiah pagi ini menguat 120 poin atau 0,70 persen menjadi Rp16.985 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.105 per dolar AS.  Sementara […]

  • Said Iqbal Terima Aturan Baru UMP 2026, Demo Buruh di Istana Ditunda

    Said Iqbal Terima Aturan Baru UMP 2026, Demo Buruh di Istana Ditunda

    • calendar_month Rabu, 17 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan menerima aturan baru penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 yang ditetapkan pemerintah. Seiring dengan itu, aksi demonstrasi buruh yang semula direncanakan berlangsung di depan Istana Negara pada Jumat (19/12/2025) resmi ditunda. Said Iqbal mengatakan, penerimaan tersebut diberikan dengan catatan […]

  • Dirut dan Komisaris Utama Narada AM Jadi Tersangka Kasus Dugaan Goreng Saham

    Dirut dan Komisaris Utama Narada AM Jadi Tersangka Kasus Dugaan Goreng Saham

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Bareskrim Polri menetapkan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Narada Asset Manajemen sebagai tersangka dalam perkara dugaan manipulasi pasar modal atau praktik goreng saham. Kasus ini terkait dugaan insider trading dan perdagangan semu yang menciptakan distorsi harga saham. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penyidik menemukan indikasi […]

  • Widyasari Tegaskan Nama Capim OJK Bukan dari Internal, Proses Ikuti Mekanisme UU

    Widyasari Tegaskan Nama Capim OJK Bukan dari Internal, Proses Ikuti Mekanisme UU

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pejabat pengganti Ketua merangkap Wakil Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa penentuan calon pimpinan (capim) OJK tidak berasal dari internal lembaga. Seluruh proses pengisian jabatan tersebut dipastikan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang. “Kalau nama itu sudah pasti bukan dari kita (OJK). Itu kan nanti […]

  • Sudirman Resmi Jadi Komisaris Utama Bank Jambi, Ini Pesan Gubernur Al Haris

    Sudirman Resmi Jadi Komisaris Utama Bank Jambi, Ini Pesan Gubernur Al Haris

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Gubernur Jambi, Al Haris, secara resmi melantik Sudirman sebagai Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi untuk periode 2026–2030. Pelantikan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (27/04/2026) pagi, dan dihadiri oleh Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jambi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), unsur Forkopimda, para kepala daerah atau perwakilannya, jajaran manajemen Bank […]

  • Kemnaker Tegas: Perusahaan Wajib Miliki RPTKA, 94 WNA Ilegal Didepak dari KEK Sei Mangkei

    Kemnaker Tegas: Perusahaan Wajib Miliki RPTKA, 94 WNA Ilegal Didepak dari KEK Sei Mangkei

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan sikap tegas terhadap seluruh perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) tanpa izin resmi. Pemerintah memperingatkan agar seluruh perusahaan mematuhi regulasi dan mekanisme penggunaan TKA sesuai peraturan yang berlaku. Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, mengatakan bahwa Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) merupakan syarat […]

expand_less