Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Menkeu Purbaya Soroti Pemborosan Rumah Sakit, Tagihan BPJS Kesehatan Bengkak Gara-Gara Alkes Tak Efisien

Menkeu Purbaya Soroti Pemborosan Rumah Sakit, Tagihan BPJS Kesehatan Bengkak Gara-Gara Alkes Tak Efisien

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Rab, 22 Okt 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pemborosan anggaran di sejumlah rumah sakit yang menyebabkan tagihan BPJS Kesehatan membengkak. Inefisiensi pengadaan alat kesehatan (alkes) dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya beban keuangan lembaga jaminan kesehatan tersebut.

Dalam paparannya di Jakarta, Rabu (22/10/2025), Purbaya mencontohkan adanya aturan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki 10 persen ventilator dari total kapasitas tempat tidur. Aturan ini, menurutnya, sudah tidak relevan sejak pandemi COVID-19 berakhir.

“Karena mereka terpaksa sudah beli, setiap ada pasien ya dilewatkan ke alat itu. Akibatnya tagihan ke BPJS jadi besar,” ujar Purbaya.

Purbaya meminta agar dilakukan asesmen ulang terhadap anggaran alat kesehatan rumah sakit, guna menentukan pembelian yang benar-benar dibutuhkan. Ia juga menekankan agar tim penilai berasal dari kalangan profesional medis, bukan birokrat atau pihak BPJS Kesehatan.

“Saya bilang aksesnya jangan saya, karena saya bukan dokter. Jangan mereka (BPJS Kesehatan) juga. Harus tim yang paham bidang kedokteran dan rumah sakit,” katanya.

Selain itu, Purbaya menyoroti pengelolaan sistem teknologi informasi (IT) BPJS Kesehatan yang saat ini melibatkan sekitar 200 pegawai. Ia menilai sistem tersebut perlu dikelola lebih profesional dan terintegrasi agar potensi kebocoran atau kecurangan bisa terdeteksi lebih cepat.

“Kalau ada kecurangan, obatnya apa, langsung terdeteksi semua. Saya pikir nanti akan menarik ke depannya, itu yang saya harapkan bisa mengurangi beban operasi BPJS,” tutur Purbaya.

Langkah pembenahan ini diharapkan dapat menekan pemborosan anggaran, memperkuat transparansi, dan meningkatkan efisiensi layanan kesehatan nasional. Pemerintah menargetkan sistem pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan bisa lebih sehat dan akuntabel mulai 2026.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemangkasan Dana Transfer Daerah 2026, RI Disebut Kembali ke Pola Sentralisasi Ala Orde Baru

    Pemangkasan Dana Transfer Daerah 2026, RI Disebut Kembali ke Pola Sentralisasi Ala Orde Baru

    • calendar_month Rab, 8 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kebijakan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 memicu gelombang protes dari para kepala daerah. Langkah itu dinilai sebagai titik balik desentralisasi fiskal, bahkan dianggap mengarah kembali ke pola sentralisasi ala Orde Baru. Puluhan kepala daerah yang datang menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyuarakan keresahan atas pemangkasan TKD […]

  • Kemenhub Cabut Status Internasional Bandara IMIP Morowali

    Kemenhub Cabut Status Internasional Bandara IMIP Morowali

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mencabut status internasional Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dengan pencabutan tersebut, bandara tidak dapat lagi melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang […]

  • Purbaya Tepis Julukan Gaya Koboi: Saya Hanya Perpanjangan Tangan Presiden Prabowo

    Purbaya Tepis Julukan Gaya Koboi: Saya Hanya Perpanjangan Tangan Presiden Prabowo

    • calendar_month Sel, 28 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa gaya komunikasinya yang kerap dianggap “koboi” bukan tindakan pribadi, melainkan bentuk pelaksanaan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan kepercayaan ekonomi masyarakat. “Saya tidak bertindak sendiri. Semua langkah saya adalah perpanjangan tangan Bapak Presiden. Jangan anggap saya koboi,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (27/10/2025). […]

  • Akhir 2025, Menkeu Bessent Prediksi Pertumbuhan Ekonomi AS 3 Persen

    Akhir 2025, Menkeu Bessent Prediksi Pertumbuhan Ekonomi AS 3 Persen

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Amerika Serikat (Menkeu AS) Scott Bessent menyampaikan prediksi pertumbuhan ekonomi AS sebesar 3 persen. Bessent menyatakan musim belanja liburan sejauh ini sangat kuat dan memprediksi ekonomi AS akan mengakhiri tahun dengan pijakan yang solid. Bessent menyampaikan optimisme tinggi terhadap kondisi makroekonomi AS. “Ekonomi (AS) lebih baik dari yang kami kira. Kami […]

  • 5 Taipan Penguasa Industri Susu Indonesia, Kekayaannya Tembus Ratusan Triliun

    5 Taipan Penguasa Industri Susu Indonesia, Kekayaannya Tembus Ratusan Triliun

    • calendar_month Jum, 21 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Industri susu nasional terus menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya kebutuhan nutrisi masyarakat serta perluasan pasar melalui program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Di balik berbagai merek susu yang beredar di Indonesia, terdapat sejumlah taipan yang mengendalikan industri bernilai triliunan rupiah ini. Berikut adalah lima tokoh penting yang menduduki posisi strategis di balik merek-merek […]

  • Ini Alat Tawar Baru Beijing dalam Perang Dagang AS–China

    Ini Alat Tawar Baru Beijing dalam Perang Dagang AS–China

    • calendar_month Kam, 9 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah Tiongkok kembali memperketat kontrol ekspor mineral tanah jarang (rare earth) pada Kamis (9/10/2025). Tiongkok memperluas larangan atas teknologi pemrosesan dan produksi magnet rare earth, serta secara eksplisit menargetkan pengguna asing di sektor pertahanan dan semikonduktor. Langkah ini diumumkan oleh Kementerian Perdagangan China (MOFCOM), hanya dua hari setelah sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat […]

expand_less