Kamis, 11 Jun 2026
light_mode
Beranda » Properti » Lama Tak Terdengar Soal Meikarta, Menteri PKP Minta ada Unit Subsidi di Meikarta

Lama Tak Terdengar Soal Meikarta, Menteri PKP Minta ada Unit Subsidi di Meikarta

  • account_circle -
  • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Proyek Meikarta yang sempat menyita perhatian khalayak beberapa tahun lalu ternyata tak telantar begirtu saja. Bahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sudah meninjau proyek di Cikarang ini dan menyebut bukan proyek mangkrak.

“Ada 400 hektar yang infrastrukturnya juga sudah selesai dan saya lihat itu bukan proyek yang mangkrak ya,” ujarnya dilansir Kompas.com.

Tak sampai di situ, Maruarar Sirait bahkan meminta Bos Lippo Group agar menyediakan unit apartemen subsidi di Meikarta. “Saya titip pesan sama Pak James kalau boleh juga diusahakan ada buat perumahan di Meikarta buat MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ya,” kata Maruarar Sirait dalam pertemuan dengan Chairman Lippo Group James Riady di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

Sementara James mengatakan bahwa saat ini fokus Lippo Group adalah menyelesaikan pembangunan Meikarta. Ia juga menargetkan serah terima unit apartemen bisa selesai seluruhnya pada bulan Juli tahun 2026. Sedangkan untuk unit MBR, James mengatakan bahwa itu adalah ranah developer yang memang menyasar segmen tersebut. Malah, James mengatakan bahwa Lippo Group melalui Nobu Bank akan berkontribusi dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP).

“Kami bukan hanya akan masuk ke bidang sana tapi juga ingin membantu pemain-pemain atau developer-developer yang sekarang itu main di segmen seperti itu,” ujar James.

Untuk diketahui, proyek Meikarta sempat dipersoalkan para konsumen karena ketidakpastian penyerahan unit. Mereka kemudian ada yang meminta pengembalian dana. Hingga kini pengembalian dana tersebut terus berproses. Setidaknya kondisi terbaru, total pengembalian dana pelanggan apartemen Meikarta mencapai Rp 8,58 miliar.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fitrah Nur mengatakan bahwa sudah ada 40 pelanggan yang menerima refund. Pengembalian dana tersebut terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap pertama untuk 15 orang dengan total dana yang dikembalikan adalah Rp 3,98 miliar dan tahap kedua sebanyak 25 orang dengan total pengembalian dana Rp 4,6 miliar dan 12 unit yang diserahterimakan. “Tahap ketiga ini sedang konsolidasi data karena ada 80 unit yang sedang proses jual untuk dibayarkan jadi refund,” kata Fitrah pada kesempatan yang sama.

  • Penulis: -

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga Kelapa Sawit Jambi Naik Lagi, Rp 3.434 per Kilogram

    Harga Kelapa Sawit Jambi Naik Lagi, Rp 3.434 per Kilogram

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga tandan buah segar kelapa sawit Provinsi Jambi kembali naik. Kenaikannya jauh lebih tinggi dari periode sebelumnya. Hasil rapat Dinas Perkebunan Provinsi Jambi bersama asosiasi petani kelapa sawit dan pengusaha kelapa sawit, Kamis (12/) harga TBS kelapa sawit Jambi periode 5-11 Desember Rp 3.434,25 untuk umur tanam 10-20 tahun. Dengan harga itu, kenaikan […]

  • Naik Lagi, Harga Perak Antam Jadi Rp56.500 per Gram

    Naik Lagi, Harga Perak Antam Jadi Rp56.500 per Gram

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga perak murni yang dipasarkan Antam terpantau mengalami kenaikan di level Rp56.500 per gram. Mengutip laman Logammulia.com, Kamis (5/2/2026), kenaikannya sebesar Rp100 setelah kemarin, harga perak Antam berada di level Rp56.400 per gram. Untuk harga perak murni batangan dengan berat 250 gram dipatok Rp14.525.000, dengan harga yang termasuk PPN 11 persen menjadi Rp16.122.750. […]

  • Wamendagri Usul Denda Bagi Warga yang Kehilangan e-KTP

    Wamendagri Usul Denda Bagi Warga yang Kehilangan e-KTP

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengusulkan penerapan sanksi denda bagi masyarakat yang kehilangan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI sebagai bagian dari evaluasi sistem administrasi kependudukan nasional. Menurut Bima, kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen identitas resmi. Selama […]

  • IHSG Dibuka Melemah, Imbas Sentimen Royalti Energi dan Geopolitik

    IHSG Dibuka Melemah, Imbas Sentimen Royalti Energi dan Geopolitik

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pembukaan perdagangan Senin (!!/5/2026) dibuka melemah 9,46 poin atau sekitar 0,14 persen ke level 6.959,94. Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Hari Rachmansyah menilai laju pergerakan IHSG selama tiga hari perdagangan ke depan akan banyak dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global dan kebijakan […]

  • BGN Pecat Kepala SPPG di Lampung Timur yang Diduga Terlibat Kasus Pencabulan Anak

    BGN Pecat Kepala SPPG di Lampung Timur yang Diduga Terlibat Kasus Pencabulan Anak

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) memberhentikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanjung Kesuma, Kabupaten Lampung Timur, setelah yang bersangkutan diduga terlibat dalam kasus pencabulan terhadap anak. Keputusan tersebut diambil setelah BGN menerima laporan resmi mengenai dugaan tindak pidana tersebut. BGN juga memastikan bahwa terduga pelaku telah diamankan aparat kepolisian untuk menjalani proses hukum […]

  • Menperin Tetap Perjuangkan Insentif Industri Otomotif di Tengah Penurunan Penjualan

    Menperin Tetap Perjuangkan Insentif Industri Otomotif di Tengah Penurunan Penjualan

    • calendar_month Selasa, 2 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemerintah tetap mengupayakan insentif bagi industri otomotif nasional pada tahun depan. Kebijakan ini dinilai penting mengingat sektor tersebut memiliki dampak berkelanjutan (multiplier effect) yang besar dan saat ini tengah mengalami kontraksi. “Sektor ini merupakan sektor yang sangat penting, terlalu penting untuk kita abaikan, tidak mungkin […]

expand_less