Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Investasi Tembus Rp1.434 Triliun, BKPM Sebut Serap 1,95 Juta Tenaga Kerja

Investasi Tembus Rp1.434 Triliun, BKPM Sebut Serap 1,95 Juta Tenaga Kerja

  • account_circle -
  • calendar_month Jum, 17 Okt 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Dalam sembilan bulan terakhir, Januari-September 2025 total investasi yang masuk ke Indonesia sudah mencapai Rp1.434,3 triliun. Data itu diungkap oleh Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jumat (17/10).

Menurut Rosan nominal Rp 1.434,3 triliun itu setara dengan 75,3 persen dari target investasi. Pemerintah menargetkan investasi sepanjang 2025 sebesar yaitu Rp1.905,6 triliun.

Realisasi investasi selama 9 bulan itu tumbuh 13,7% (yoy) dari capaian 9 bulan tahun 2024. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyebut target yang diberikan kepada kementeriannya terus meningkat setiap tahunnya sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi. Rosan menyebut capaian pada Januari-September 2025 itu sudah sesuai dengan rencana awal kementeriannya, kendati pada awal tahun muncul tantangan utamanya dari tensi geopolitik.

“Dari Rp1.905,6 triliun telah tercapai 75,3% dari target dan ini benar-benar sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Alhamdulillah, walaupun awal-awal tahun ini tensi meningkat tetapi alhamdulillah mulai mereda, perdamaian negara-negara yang bertikai sudah mulai membaik, jadi ini memberikan atmosfir yang positif,” terangnya di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sebagaimana dilansir Bisnis.com.

Dari hasil realisasi penanaman modal itu, Rosan mengklaim penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang. Adapun dari segi porsi asal investasi, penanaman modal dalam negeri (PMDN) lebih besar yakni Rp789,7 triliun atau 55,1% dari total realisasi. Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) lebih rendah yaitu Rp644,6 triliun atau 44,9%.

5 Kemudian, dari segi sebarannya, investasi terbesar berada di luar Jawa yakni Rp741,8 triliun atau 51,7% dari total realisasi. Sementara itu, penanaman modal di Jawa sebesar Rp692,5 triliun atau 44,9%. Dari segi sektornya, investasi terbesar berasal dari industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya yakni Rp196,4 triliun. Kemudian, transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp163,3 triliun; pertambangan Rp158,1 triliun; jasa lainnya Rp130 triliun; serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp105,2 triliun.

 

  • Penulis: -
  • Editor: Deddy Rachmawan

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bisnis Sehat, Laba Bersih Bank Mandiri Capai Rp8,9 Triliun

    Bisnis Sehat, Laba Bersih Bank Mandiri Capai Rp8,9 Triliun

    • calendar_month Sel, 10 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatatkan pertumbuhan bisnis yang tetap sehat dengan laba bersih yang tumbuh sebesar 16,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp8,9 triliun hingga Februari 2026. Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini, mengatakan pertumbuhan laba ini seiring dengan meningkatnya aktivitas transaksi digital masyarakat melalui Livin’ by […]

  • Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Galeri24 dan UBS Stabil

    Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Galeri24 dan UBS Stabil

    • calendar_month Sen, 23 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga emas produk Galeri24 dan UBS hari ini kompak stabil. Dua produk logam mulia andalan Pegadaian tersebut harganya tidak berubah dari kemarin . Mengutip Antara, Senin (23/2/2026), harga emas UBS bertahan di angka Rp 3.061.000 per gram. Sementara Galeri24 stagnan di angka Rp 3.047.000 per gram. Harga jual emas UBS dan Galeri24 di […]

  • BPS Catat Inflasi Melonjak di Aceh, Sumut, dan Sumbar Usai Bencana Alam

    BPS Catat Inflasi Melonjak di Aceh, Sumut, dan Sumbar Usai Bencana Alam

    • calendar_month Sel, 6 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan inflasi tahunan di tiga provinsi di Pulau Sumatra yang terdampak bencana alam, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketiganya masuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional pada Desember 2025. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengatakan kenaikan inflasi tersebut terjadi […]

  • BPJPH Perkuat Sinergi dengan Kemenkes dan BPOM Jelang Wajib Halal 2026

    BPJPH Perkuat Sinergi dengan Kemenkes dan BPOM Jelang Wajib Halal 2026

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat sinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjelang pemberlakuan kebijakan Wajib Halal 2026. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan upaya ini penting sebagai kunci keberhasilan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) secara nasional, dan Wajib Halal yang akan berlaku pada Oktober ini. […]

  • UMP 2026 Belum Jelas, Indeks Penghitungan Dinilai Terlalu Kecil

    UMP 2026 Belum Jelas, Indeks Penghitungan Dinilai Terlalu Kecil

    • calendar_month Sen, 10 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Jelang pengumuman upah minimum provinsi atau UMP 2026, beredar kabar ada perubahan nilai indeks dalam penghitungan rumus UMP. Indeks yang disebut dengan indeks tertentu tersebut sejatinya merupakan hak prerogatif Presiden. “Indeks tertentu adalah hak prerogatif presiden, bukan diputuskan oleh sekumpulan orang di luar mandat konstitusi. Jika indeks tertentu diturunkan, artinya Menaker justru melindungi […]

  • Menkeu Purbaya Bahas TKD dan DBH, Sejumlah Gubernur Minta Potongan Dana Daerah Dikaji Ulang

    Menkeu Purbaya Bahas TKD dan DBH, Sejumlah Gubernur Minta Potongan Dana Daerah Dikaji Ulang

    • calendar_month Rab, 8 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Dalam pertemuan dengan para gubernur dari berbagai provinsi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya keseimbangan fiskal nasional. Namun, sejumlah kepala daerah meminta pemerintah pusat meninjau kembali pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) karena berpotensi menekan pembangunan di tingkat daerah. Pertemuan yang digelar di Jakarta, Selasa (7/10/2025), ini […]

expand_less