Rabu, 13 Mei 2026
light_mode
Beranda » Nasional » DPR Dukung Langkah Menkeu Purbaya Berantas Mafia Impor Tekstil Ilegal untuk Selamatkan Industri Lokal

DPR Dukung Langkah Menkeu Purbaya Berantas Mafia Impor Tekstil Ilegal untuk Selamatkan Industri Lokal

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam memberantas mafia impor tekstil ilegal yang selama ini merugikan industri tekstil nasional dan para pekerja di sektor tersebut. Menurut Chusnunia, kebijakan tegas Menkeu untuk menindak impor ilegal, termasuk pakaian bekas, menjadi langkah penting dalam menyelamatkan masa depan industri tekstil dalam negeri yang tengah tertekan akibat praktik curang perdagangan lintas batas.

“Sudah terlalu lama mafia impor ini dibiarkan dan dampaknya terasa langsung oleh para pekerja dan industri tekstil nasional. Karenanya langkah Menkeu ini harus kita dukung bersama untuk menyelamatkan nasib industri tekstil nasional kita,” ujar Chusnunia di Jakarta, Senin.

Politisi asal Lampung itu menyoroti data dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) yang menyebut praktik impor ilegal menyebabkan kerugian negara mencapai Rp54 triliun per tahun. Selain itu, puluhan perusahaan tekstil terpaksa gulung tikar dan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 2022 hingga kini.

Chusnunia menegaskan bahwa maraknya impor ilegal mengganggu rantai pasok industri tekstil nasional, yang sejatinya sudah terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Kita terus mendorong Direktorat Jenderal Bea Cukai memperkuat sistem pengawasan dan memperbaiki prosedur penerimaan barang impor dari pelabuhan,” katanya.

Mengacu pada data Kementerian Perindustrian, sektor tekstil masih memberikan kontribusi hampir satu persen terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari tiga juta tenaga kerja. Menurut Chusnunia, sektor ini merupakan tulang punggung reindustrialisasi nasional, sehingga membutuhkan perlindungan dan kebijakan yang berpihak pada produsen dalam negeri.

“Dengan kebijakan yang berpihak, sektor ini dapat menjadi tulang punggung reindustrialisasi nasional yang berdampak pada masa depan industri tekstil nasional kita,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia masih memiliki potensi besar menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan global. Namun, selama 15 tahun terakhir, tekanan dari barang impor dumping dan ilegal membuat pelaku industri kehilangan ruang untuk berinovasi.

“Akibatnya, Indonesia tertinggal dalam pengembangan teknologi dan produk baru dibanding Vietnam. Karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengamankan pasar domestik dari hulu hingga hilir agar industri bisa pulih,” kata Chusnunia.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Jajaki Ekspor Ikan Patin 700 Ton ke Arab Saudi saat Musim Haji

    Pemerintah Jajaki Ekspor Ikan Patin 700 Ton ke Arab Saudi saat Musim Haji

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki peluang ekspor ikan patin sebanyak 600 hingga 700 ton ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji pada musim haji mendatang. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan rencana ekspor tersebut masih dalam tahap negosiasi dan […]

  • Baru 7 Provinsi yang Tetapkan UMP 2026, Provinsi Jambi? Ini Daftarnya

    Baru 7 Provinsi yang Tetapkan UMP 2026, Provinsi Jambi? Ini Daftarnya

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Gubernur di seluruh provinsi di Indonesia wajib menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 paling lambat besok, Rabu (24/12/2025). Namun hingga Selasa (23/12/2025) pukul 10.00 WIB, baru sekitar tujuh provinsi yang telah menetapkan UMP 2026. Penetapan UMP 2026 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, dengan mempertimbangkan […]

  • Respons Kemnaker soal Gugatan UMP Jakarta 2026 ke PTUN: Penetapan Upah Jadi Hak Prerogatif Gubernur

    Respons Kemnaker soal Gugatan UMP Jakarta 2026 ke PTUN: Penetapan Upah Jadi Hak Prerogatif Gubernur

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons rencana serikat buruh yang akan menggugat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan tersebut dipicu ketidakpuasan buruh atas besaran UMP Jakarta 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5,73 juta per bulan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah […]

  • Ditjen Pajak Soroti Crazy Rich, Banyak Kejanggalan Ditemukan di Laporan SPT

    Ditjen Pajak Soroti Crazy Rich, Banyak Kejanggalan Ditemukan di Laporan SPT

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai memperketat pengawasan terhadap para wajib pajak berpenghasilan tinggi atau high wealth individual (HWI), setelah menemukan banyak ketidaksesuaian dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT). Langkah pengetatan ini dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, khususnya di segmen wajib pajak kaya yang selama ini memiliki kemampuan ekonomi besar, namun kontribusi […]

  • Stasiun KRL Termegah Jatake Tangerang Resmi Beroperasi Januari 2026, Mampu Layani 20 Ribu Penumpang per Hari

    Stasiun KRL Termegah Jatake Tangerang Resmi Beroperasi Januari 2026, Mampu Layani 20 Ribu Penumpang per Hari

    • calendar_month Senin, 29 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Stasiun KRL Jatake yang digadang-gadang sebagai stasiun KRL termegah di Tangerang, Banten, dijadwalkan mulai beroperasi pada Januari 2026. Kehadiran stasiun baru ini diharapkan memperkuat layanan transportasi publik sekaligus mendukung mobilitas masyarakat di kawasan penyangga Jakarta. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyampaikan, pembangunan Stasiun Jatake yang berada di lintas Tanah […]

  • Utang Proyek Whoosh Jadi Ujian bagi Danantara, Investor Waspadai Persepsi Negatif

    Utang Proyek Whoosh Jadi Ujian bagi Danantara, Investor Waspadai Persepsi Negatif

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Besarnya utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kini menjadi ujian berat bagi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Sejumlah pengamat menilai, kegagalan Danantara mengelola beban keuangan proyek strategis nasional ini bisa menimbulkan persepsi negatif dari investor global terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia. “Masalah persepsi negatif akan muncul ketika Danantara tidak mampu mengatasi utang […]

expand_less