China Tegaskan Dialog Jadi Solusi Krisis Ukraina, Tolak Sanksi AS dan Uni Eropa

JAMBISNIS.COM – Pemerintah China menegaskan kembali bahwa dialog dan negosiasi adalah satu-satunya jalan keluar yang layak untuk menyelesaikan krisis Ukraina, di tengah meningkatnya tekanan dan sanksi internasional terhadap Rusia. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menekankan bahwa pendekatan berbasis paksaan tidak akan memberikan solusi berkelanjutan terhadap konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun itu.

“Dialog dan negosiasi adalah satu-satunya jalan keluar yang layak dari krisis Ukraina. Paksaan dan tekanan tidak akan memberikan solusi,” kata Guo Jiakun dalam konferensi pers rutin di Beijing, Kamis (24/10). Pernyataan Guo muncul sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Presiden China Xi Jinping sebagai sosok yang dapat mempengaruhi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang di Ukraina.

“Saya yakin Presiden Xi bisa memainkan peran besar terhadap Putin. Kita akan membicarakan soal Rusia–Ukraina,” ujar Trump di Washington, Rabu (22/10), menegaskan keyakinannya bahwa Beijing dapat membantu mendorong gencatan senjata.

Namun, China menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat langsung dalam konflik dan tetap berkomitmen pada upaya diplomasi damai.

“China bukan pihak yang menciptakan krisis Ukraina dan bukan pihak yang terlibat di dalamnya. Kami berkomitmen untuk mendorong perundingan perdamaian,” lanjut Guo.

Dalam kesempatan yang sama, Guo Jiakun juga mengecam keras sanksi baru Uni Eropa (UE) terhadap 12 perusahaan asal China dan 3 perusahaan asal India yang dituduh membantu Rusia menghindari sanksi Barat terkait transfer teknologi untuk produksi drone.

“China sangat menyesalkan dan dengan tegas menolak sanksi sepihak ilegal Uni Eropa terhadap perusahaan-perusahaan China. Kami telah mengajukan protes resmi kepada pihak UE,” tegasnya.

Guo menilai langkah UE tidak berdasar dan justru merugikan hubungan bilateral China–Uni Eropa, yang selama ini menjadi mitra ekonomi utama.

“Tindakan UE tidak kondusif bagi perkembangan hubungan yang sehat dan stabil. China akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sahnya,” tambahnya.

China juga menentang keputusan AS yang menjatuhkan sanksi terhadap dua raksasa energi Rusia, yakni Rosneft Oil Company dan Lukoil OAO, beserta anak perusahaannya.

“China menentang sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar hukum internasional maupun otorisasi Dewan Keamanan PBB,” ujar Guo Jiakun.

Diketahui, Rosneft merupakan perusahaan energi terintegrasi yang bergerak di bidang eksplorasi, produksi, dan penjualan minyak serta gas bumi, sementara Lukoil terlibat dalam distribusi minyak dan gas di berbagai negara.

Di tengah situasi geopolitik yang memanas, Presiden Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Korea Selatan, 31 Oktober–1 November 2025.

“Di Korea Selatan, saya akan bertemu dengan Presiden Xi. Kita akan membahas banyak hal, termasuk hubungan ekonomi dan isu global yang penting,” kata Trump.

Ia menggambarkan hubungannya dengan Xi sebagai “sangat baik” dan menyebut pertemuan itu akan berlangsung cukup lama. Namun di sisi lain, Trump memutuskan membatalkan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dengan alasan “tidak tepat dilakukan saat ini.”

“Kami membatalkan pertemuan dengan Putin karena rasanya tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Mungkin nanti akan kami lakukan di masa depan,” ujar Trump.

Konflik Rusia–Ukraina kini memasuki fase baru, dengan keterlibatan diplomasi tingkat tinggi dari kekuatan besar dunia. China berupaya mempertahankan posisinya sebagai penengah damai, sementara AS terus menekan Rusia melalui sanksi dan diplomasi ekonomi. Guo Jiakun menegaskan kembali bahwa Beijing akan menolak segala bentuk tekanan sepihak dan tetap fokus pada upaya membangun perdamaian melalui jalur negosiasi.

“China akan terus berupaya menjadi jembatan dialog, bukan sumber konfrontasi,” tutup Guo.