APBN Terancam Jebol, Prabowo Tetap Pertahankan Anggaran MBG
- account_circle say say
- calendar_month Selasa, 17 Mar 2026
- print Cetak
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Pemerintah menegaskan tidak akan mengutak-atik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) meskipun risiko pelebaran defisit APBN 2026 kian nyata di tengah tekanan global.
Sikap ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut program unggulan Presiden Prabowo Subianto sebagai investasi jangka panjang yang tidak boleh dikorbankan.
“Program unggulan tidak ada yang diubah. Semua tetap berjalan karena itu investasi jangka panjang,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan prioritas pemerintah yang tetap mempertahankan program populis, meskipun tekanan terhadap fiskal negara semakin besar akibat lonjakan harga minyak global dan ketidakpastian ekonomi dunia.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah membuka opsi efisiensi anggaran di berbagai pos kementerian dan lembaga. Pemangkasan disebut dapat dilakukan pada belanja perjalanan dinas, jasa, hingga pengadaan peralatan.
Namun, hingga kini pemerintah belum merinci besaran penghematan yang akan dilakukan, dengan alasan masih menunggu perkembangan situasi global, khususnya harga minyak dan pasar keuangan.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai menyiapkan skenario terburuk jika konflik global berkepanjangan. Salah satu opsi yang mencuat adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melonggarkan batas defisit APBN di atas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Meski demikian, Airlangga menegaskan opsi tersebut belum menjadi keputusan dalam waktu dekat.
“Perppu itu skenario krisis. Saat ini langkah yang diambil adalah efisiensi agar defisit tidak melewati 3 persen,” ujarnya.
Berdasarkan simulasi pemerintah, tekanan terhadap APBN sangat bergantung pada harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah. Dalam skenario optimistis, defisit bisa menyentuh 3,18 persen dari PDB. Sementara dalam skenario moderat, defisit berpotensi naik ke 3,53 persen.
Adapun dalam kondisi terburuk, ketika harga minyak melonjak hingga US$115 per barel dan nilai tukar melemah, defisit diperkirakan dapat menembus 4,05 persen dari PDB. Tekanan ini tak lepas dari dampak konflik geopolitik global yang terus memanas, terutama di kawasan Timur Tengah, yang mendorong volatilitas harga energi.
Meski ancaman defisit mengintai, pemerintah tampak memilih menjaga program strategis tetap berjalan, sambil mengorbankan fleksibilitas belanja lainnya.
Kebijakan ini memunculkan pertanyaan baru: seberapa jauh ruang fiskal mampu menahan tekanan, jika konflik global berlangsung lebih lama dari perkiraan.
- Penulis: say say
