Bahlil Laporkan Evaluasi IUP ke Prabowo, Pemerintah Siap Cabut Tambang Bermasalah
- account_circle say say
- calendar_month 18 jam yang lalu
- comment 0 komentar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
JAMBISNIS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan hasil evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan akan mencabut izin tambang yang dinilai bermasalah, terutama yang berada di kawasan hutan.
Bahlil mengatakan, evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Presiden yang meminta penataan ulang seluruh IUP dalam waktu singkat. Fokus utama evaluasi mencakup wilayah hutan lindung, hutan konservasi, hingga kawasan cagar alam.
“Saya sudah melaporkan kepada Presiden terkait penataan IUP di kawasan hutan. Ini bagian dari perintah langsung yang harus segera ditindaklanjuti,” ujar Bahlil usai pertemuan di Istana Merdeka, Kamis (16/4/2026).
Menurut dia, hasil evaluasi menunjukkan adanya sejumlah izin tambang yang tidak sesuai ketentuan. Atas temuan tersebut, pemerintah mendapat arahan untuk segera melakukan langkah tegas berupa pencabutan izin.
Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan, pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap izin tambang yang merugikan negara maupun masyarakat. Ia menyebut terdapat ratusan IUP yang dinilai tidak jelas dan harus segera ditertibkan.
“Kita hanya membela kepentingan nasional dan rakyat. Kalau izinnya tidak jelas, cabut,” tegas Prabowo dalam rapat kerja pemerintah.
Bahlil menambahkan, pencabutan IUP menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sektor pertambangan nasional. Selain itu, langkah ini juga bertujuan memperkuat peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pemerintah menargetkan proses evaluasi dan penertiban izin tambang dapat berjalan cepat, agar pengelolaan kawasan hutan tetap terjaga dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melanggar aturan.
- Penulis: say say
Saat ini belum ada komentar