Rabu, 28 Okt 2026
light_mode
Beranda » Nasional » RI Naik ke Upper Middle Income, Tapi Lapangan Kerja Formal Menyusut dan Kelas Menengah Tertekan

RI Naik ke Upper Middle Income, Tapi Lapangan Kerja Formal Menyusut dan Kelas Menengah Tertekan

  • account_circle say say
  • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Pemerintah menyebut Indonesia telah masuk kategori negara berpendapatan menengah atas (upper middle income). Namun, di tengah capaian tersebut, tren lapangan kerja formal justru mengalami penyusutan, terutama di kalangan kelas menengah.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengungkapkan bahwa posisi Indonesia saat ini masih berada di batas bawah kategori upper middle income. Produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia tercatat sekitar US$ 5.083 per tahun, masih jauh dari ambang negara berpendapatan tinggi yang mencapai kisaran US$ 14.000 per tahun.

“Indonesia memang sudah masuk upper middle income, tapi masih di level paling bawah. Ini menjadi tantangan besar untuk bisa naik ke high income,” ujar Susiwijono, Rabu (15/4).

Dari sisi struktur masyarakat, jumlah kelas menengah mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, proporsi kelas menengah mencapai sekitar 21,5% dari total penduduk, namun kini turun menjadi sekitar 17%.

Sebaliknya, kelompok aspiring middle class atau calon kelas menengah meningkat dari 48% menjadi 49,2%. Secara total, gabungan kelas menengah dan calon kelas menengah kini mencapai 66,3% populasi atau sekitar 185 juta orang.

Kelompok ini menjadi penopang utama konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi sekitar 54%–55% terhadap perekonomian nasional. Bahkan, sekitar 80% konsumsi rumah tangga berasal dari kelas menengah.

Namun demikian, perubahan juga terjadi pada struktur ketenagakerjaan. Terjadi pergeseran dari sektor formal ke sektor informal, yang menunjukkan semakin terbatasnya penciptaan pekerjaan formal.

Selain itu, kontribusi sektor industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi—cenderung mengalami penurunan.

“Kita harus hati-hati, karena secara sektoral ekonomi kita masih ditopang industri manufaktur yang kontribusinya hampir 19% terhadap PDB,” jelasnya.

Pemerintah menilai penguatan kelas menengah menjadi kunci agar Indonesia dapat keluar dari jebakan middle income trap dan naik menjadi negara maju. Upaya tersebut meliputi penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan produktivitas industri, serta menjaga daya beli masyarakat.

  • Penulis: say say

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rupiah  Menguat Rp16.968 per Dolar AS Karena Faktor Ini

    Rupiah Menguat Rp16.968 per Dolar AS Karena Faktor Ini

    • calendar_month Selasa, 17 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Nilai tukar rupiah menguat pada perdagangan Selasa (17/3/2026). Kini rupiah di level Rp16.968 per dolar Amerika Serikat (AS) usai menguat 29 poin atau 0,17 persen dari penutupan sebelumnya yang tercatat Rp16.997 per dolar AS. Penguatan ini membawa harapan baru bagi mata uang Garuda setelah sebelumnya hampir menyentuh level psikologis Rp17.000 akibat sentimen negatif […]

  • 5 Sate Favorit Pejabat Indonesia, dari Jokowi Sampai SBY Doyan Sate Empuk nan Gurih

    5 Sate Favorit Pejabat Indonesia, dari Jokowi Sampai SBY Doyan Sate Empuk nan Gurih

    • calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Siapa sangka, di balik kesibukan para pejabat tinggi negara, mereka juga punya menu kuliner sederhana yang selalu menggoda: sate. Olahan daging bakar yang disiram bumbu kacang atau kecap ini ternyata jadi favorit banyak tokoh penting Tanah Air. Dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), masing-masing punya tempat langganan sate andalan. […]

  • Bulog Bangun Kios di Ratusan Pasar untuk Tekan Harga Pangan Jelang Ramadan 2026

    Bulog Bangun Kios di Ratusan Pasar untuk Tekan Harga Pangan Jelang Ramadan 2026

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Perum Bulog mengambil langkah langsung dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Ramadan 2026 dan Idulfitri. Bulog berencana membangun kios khusus di ratusan pasar tradisional sebagai perpanjangan tangan distribusi stok pangan ke pengecer. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan kebijakan tersebut ditempuh setelah hasil inspeksi pasar menunjukkan adanya indikasi kenaikan harga sejumlah komoditas, […]

  • Harga Sembako di Pasar Talang Banjar Jambi Hari Ini, Daging Sapi Tembus Rp 160.000 per Kg

    Harga Sembako di Pasar Talang Banjar Jambi Hari Ini, Daging Sapi Tembus Rp 160.000 per Kg

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Talang Banjar, Kota Jambi, mengalami fluktuasi per 19 Februari 2026. Berdasarkan data Sistem Informasi Harga Kebutuhan Pokok (SIHARKO) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, beberapa komoditas tercatat naik signifikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabe rawit hijau yang melonjak 20 persen menjadi Rp 45.000 per kilogram. Selain […]

  • Pertanian Sumbang 13,83% PDB Nasional, Produksi Beras Cetak Rekor di Era Prabowo

    Pertanian Sumbang 13,83% PDB Nasional, Produksi Beras Cetak Rekor di Era Prabowo

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan capaian besar dari sektor pertanian. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan, sektor ini berhasil menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan kontribusi mencapai 13,83%. “Sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi PDB nasional. Angka 13,83% itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan dalam rapat di […]

  • ASN Tebo Mulai WFH, Tapi Tidak Semua Bisa

    ASN Tebo Mulai WFH, Tapi Tidak Semua Bisa

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo mulai menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah setempat. Kebijakan ini diberlakukan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya penyesuaian pola kerja yang lebih adaptif dan efisien. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan […]

expand_less